alexametrics
28.8 C
Mojokerto
Tuesday, June 28, 2022

Ajak Anak Istri, Semua Harus Begadang saat Turun Hujan

Puluhan Sopir Mogok Kerja Selama Sebulan

43 sopir PT Superior Sarana Sukses terus bertahan di tenda aksi mogok kerja di garasi truk di Desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Sejak kali pertama menggelar aksi 19 April lalu, mereka memanfaatkan sudut garasi untuk mendirikan tenda. Lantas bagaimana keseharian puluhan sopir yang unjuk rasa bersama istri dan anaknya itu?

MARTDA VADETYA, Ngoro, Jawa Pos Radar Mojokerto

SIANG itu, puluhan pria terlihat berkumpul di payungan tenda terpal warna oranye. Tak jauh dari tenda yang sebelumnya berfungsi sebagai reparasi truk itu, berjajar delapan truk warna biru.

Di bagian depan truk, terpasang spanduk bertuliskan keluh kesah para sopir sekaligus tuntutan yang menjadi persoalan aksi mogok kerja itu digelar. Itu soal sistem pengupahan para sopir truk yang bekerja borongan tersebut. Yang disinyalir ada kecurangan yang dilakukan pihak perusahaan penyedia jasa transportasi bagi PT Superior Prima Sukses yang terkenal dengan bata ringan merek Blesscon itu.

”Kita digaji per ritase. Katakan rata-rata per rit kita diberi ongkos Rp 500 ribu untuk kirim ke luar kota seperti Malang. Itu untuk solar, kuli bongkar, tol, kernet, dan semacamnya. Rata-rata sisa Rp 150 ribu. Itu yang kita bawa pulang (upah). Tapi sekarang, kita bawa pulang maksimal Rp 50 ribu. Sejak ongkos kirim dipotong jadi Rp 300 ribu per rit,” ujar salah seorang sopir, Simon Petrus Tino.

Kondisi itu berlangsung sejak dua tahun lalu yang dibarengi dengan penerapan sistem deposit bagi setiap sopir yang ditugaskan di pabrik bata ringan yang berdiri di Desa Kembangringgit, Kecamatan Pungging itu. Setidaknya, deposit para sopir senilai Rp 4 juta. ”Katanya itu untuk biaya perbaikan truk kalau rusak dan buat simpanan kalau kita sudah tidak kerja lagi. Apalagi yang saldonya bisa lebih dari itu, katanya gampang dicairkan,” sebut pria 38 tahun itu.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Peraturan baru tanpa kesepakatan dua belah pihak itu dinilai mencekik para sopir. Sebab, selain upah yang dipotong hingga lebih dari 50 persen, deposit tersebut sulit dicairkan. Meski terjadi kebutuhan mendesak. Padahal, sejak dua tahun itu, nominal deposit para sopir bisa mencapai Rp 10 juta. ”Macam-macam, ada yang dibawah Rp 10 juta, ada yang lebih. Itu nggak bisa diambil walaupun buat kita sendiri yang lagi sakit. Apalagi buat kebutuhan lebaran kemarin, selalu dipersulit,” ujar pria asal Kota Kupang, Provinsi NTT, itu.

Baca Juga :  Di-Charge 2 Jam, Mampu Menempuh Jarak 200 Km

Sejumlah persoalan dan tuntutan itu lantas dilaporkan ke Pemkab Mojokerto, Pemprov Jatim dan kepolisian. Jaminan kesehatan para sopir yang tidak tercover BPJS Kesehatan bagi mereka yang bekerja hampir 24 tiap hari itu turut disoal. Belum adanya titik terang dari persoalan itu membuat mereka bertahan. Apalagi, pihak perusahaan belum memberikan kejelasan bagi nasib mereka. Lantaran upah makin minim, mereka harus terusir dari kos akibat terlalu lama menunggak. ”Mayoritas dari NTT dan ada yang dari Sampang, jadi kita semua yang kerja di sini ngekos. Karena gak bisa bayar tagihan kos, ya diusir. Jadinya keluarga kita ya ikut tinggal di sini,” sebut Wempi Nuban.

Total ada 142 orang yang terdampak persoalan tersebut. Di antaranya 55 anak, 37 ibu-ibu, dan sisanya para sopir dan kernet. Mirisnya, di antara kaum hawa tersebut, lima di antaranya tengah hamil. Perekonomian keluarga yang makin terhimpit kebutuhan ibu hamil (bumil) tidak tercukupi. ”Mestinya minum susu dan sebagainya. Tapi mau bagaimana lagi, justru sekarang mereka makin kurus di sini. Wanita dan anak-anak tinggal di rumah yang biasa dibuat istirahat sopir. Sama, berdesakan seperti di sini (tenda),” urai pria 40 tahun itu.

Itu tak lain akibat asupan gizi dan pola makan para demonstran yang tidak teratur selama aksi. Di sana, rata-rata mereka makan sehari sekali. Itu pun dengan makanan seadanya. Mirisnya, mereka kerap makan hanya dengan nasi dan daun pepaya saja. Itu mereka ambil dari kebun di belakang garasi. Yang kemudian mereka masak dengan tungku sederhana dari bata berbahan bakar kayu. ”Maksimal kita makan dua kali (sehari). Warga sekitar dan kerabat sini bantu beras, minyak goreng, ya seadanya. Baru kemarin ada bantuan dari ibu Bupati ada mi instan dan sembako lainnya,” kata Wempi.

Baca Juga :  Ruang Ibadah Penuh, Umat Datang dari Berbagai Daerah

Kabutuhan air bersih jadi persoalan lainnya. Untuk minum dan memasak, mereka harus merebus air sumur yang tak jarang tercampur dengan tanah yang kemudian menjalar ke persoalan mandi, cuci, dan kakus. ”Adanya air kran. Untuk mandi, kita bisa dua-tiga hari nggak mandi. Apalagi kamar mandi cuma satu di rumah itu,” sebutnya.

Untuk menuntut haknya, mereka harus bertahan dalam kondisi yang memprihatinkan. Terlebih, tenda yang didirikan dari terpal itu bocor setiap hujan mengguyur. ”Kalau malam hari hujan, kita nggak ada bisa tidur. Begadang semua, berdiri di pojokan. Terus paginya langsung cari bahan buat masak,” sahut Hosin Andrianzah.

Dikatakannya, masak dilakukan pagi dan sore hari ketika nasi dan bahan tercukupi. Namun, ketika hanya bisa makan sekali, mereka masak saat siang hari. Sebulan lebih bertahan di garasi membuat kerabat para sopir iba. Hingga sebagian anak dititipkan sementara waktu hingga persoalan rampung. Mereka berharap, ada kejelasan bagi mereka untuk melanjutkan langkah kedepannya. ”Kalau memang nanti hasilnya perusahaan di sanksi, hak kami diserahkan dan pemerintah memulangkan kami ke daerah, ya tidak apa. Yang penting ada kejelasan, karena makin lama di sini kita juga makin susah,” tandas pria asal Kabupaten Sampang itu.

Hingga kini, persoalan mereka dengan perusahaan tengah diproses. Pemprov Jatim telah tiga kali memanggil pihak perusahaan dan sopir untuk menemukan titik terang. Sementara, pihak PT Superior Sarana Sukses menampik sejumlah klaim yang dikeluhkan pihak sopir. Tiga kali proses pemanggilan oleh pihak Pemprov Jatim tersebut mulai menunjukkan titik terang. Walau sebelumnya pihak sopir dan perusahaan sudah enam kali menggelar pertemuan namun deadlock. ”Pada intinya, persoalan ini harus diselesaikan. Terutama pengembalian deposit itu. Dalam waktu dekat, akan kami lakukan koordinasi lanjut dengan pihak sopir,” sebut Sukrisno Adi, penasehat hukum PT Superior Sarana Sukses. (ron)

Puluhan Sopir Mogok Kerja Selama Sebulan

43 sopir PT Superior Sarana Sukses terus bertahan di tenda aksi mogok kerja di garasi truk di Desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Sejak kali pertama menggelar aksi 19 April lalu, mereka memanfaatkan sudut garasi untuk mendirikan tenda. Lantas bagaimana keseharian puluhan sopir yang unjuk rasa bersama istri dan anaknya itu?

MARTDA VADETYA, Ngoro, Jawa Pos Radar Mojokerto

SIANG itu, puluhan pria terlihat berkumpul di payungan tenda terpal warna oranye. Tak jauh dari tenda yang sebelumnya berfungsi sebagai reparasi truk itu, berjajar delapan truk warna biru.

Di bagian depan truk, terpasang spanduk bertuliskan keluh kesah para sopir sekaligus tuntutan yang menjadi persoalan aksi mogok kerja itu digelar. Itu soal sistem pengupahan para sopir truk yang bekerja borongan tersebut. Yang disinyalir ada kecurangan yang dilakukan pihak perusahaan penyedia jasa transportasi bagi PT Superior Prima Sukses yang terkenal dengan bata ringan merek Blesscon itu.

”Kita digaji per ritase. Katakan rata-rata per rit kita diberi ongkos Rp 500 ribu untuk kirim ke luar kota seperti Malang. Itu untuk solar, kuli bongkar, tol, kernet, dan semacamnya. Rata-rata sisa Rp 150 ribu. Itu yang kita bawa pulang (upah). Tapi sekarang, kita bawa pulang maksimal Rp 50 ribu. Sejak ongkos kirim dipotong jadi Rp 300 ribu per rit,” ujar salah seorang sopir, Simon Petrus Tino.

- Advertisement -

Kondisi itu berlangsung sejak dua tahun lalu yang dibarengi dengan penerapan sistem deposit bagi setiap sopir yang ditugaskan di pabrik bata ringan yang berdiri di Desa Kembangringgit, Kecamatan Pungging itu. Setidaknya, deposit para sopir senilai Rp 4 juta. ”Katanya itu untuk biaya perbaikan truk kalau rusak dan buat simpanan kalau kita sudah tidak kerja lagi. Apalagi yang saldonya bisa lebih dari itu, katanya gampang dicairkan,” sebut pria 38 tahun itu.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Peraturan baru tanpa kesepakatan dua belah pihak itu dinilai mencekik para sopir. Sebab, selain upah yang dipotong hingga lebih dari 50 persen, deposit tersebut sulit dicairkan. Meski terjadi kebutuhan mendesak. Padahal, sejak dua tahun itu, nominal deposit para sopir bisa mencapai Rp 10 juta. ”Macam-macam, ada yang dibawah Rp 10 juta, ada yang lebih. Itu nggak bisa diambil walaupun buat kita sendiri yang lagi sakit. Apalagi buat kebutuhan lebaran kemarin, selalu dipersulit,” ujar pria asal Kota Kupang, Provinsi NTT, itu.

Baca Juga :  Dibangun di Era Kolonial Belanda, Wakaf dari Warga Etnis Tionghoa

Sejumlah persoalan dan tuntutan itu lantas dilaporkan ke Pemkab Mojokerto, Pemprov Jatim dan kepolisian. Jaminan kesehatan para sopir yang tidak tercover BPJS Kesehatan bagi mereka yang bekerja hampir 24 tiap hari itu turut disoal. Belum adanya titik terang dari persoalan itu membuat mereka bertahan. Apalagi, pihak perusahaan belum memberikan kejelasan bagi nasib mereka. Lantaran upah makin minim, mereka harus terusir dari kos akibat terlalu lama menunggak. ”Mayoritas dari NTT dan ada yang dari Sampang, jadi kita semua yang kerja di sini ngekos. Karena gak bisa bayar tagihan kos, ya diusir. Jadinya keluarga kita ya ikut tinggal di sini,” sebut Wempi Nuban.

Total ada 142 orang yang terdampak persoalan tersebut. Di antaranya 55 anak, 37 ibu-ibu, dan sisanya para sopir dan kernet. Mirisnya, di antara kaum hawa tersebut, lima di antaranya tengah hamil. Perekonomian keluarga yang makin terhimpit kebutuhan ibu hamil (bumil) tidak tercukupi. ”Mestinya minum susu dan sebagainya. Tapi mau bagaimana lagi, justru sekarang mereka makin kurus di sini. Wanita dan anak-anak tinggal di rumah yang biasa dibuat istirahat sopir. Sama, berdesakan seperti di sini (tenda),” urai pria 40 tahun itu.

Itu tak lain akibat asupan gizi dan pola makan para demonstran yang tidak teratur selama aksi. Di sana, rata-rata mereka makan sehari sekali. Itu pun dengan makanan seadanya. Mirisnya, mereka kerap makan hanya dengan nasi dan daun pepaya saja. Itu mereka ambil dari kebun di belakang garasi. Yang kemudian mereka masak dengan tungku sederhana dari bata berbahan bakar kayu. ”Maksimal kita makan dua kali (sehari). Warga sekitar dan kerabat sini bantu beras, minyak goreng, ya seadanya. Baru kemarin ada bantuan dari ibu Bupati ada mi instan dan sembako lainnya,” kata Wempi.

Baca Juga :  Berawal dari Mulut ke Mulut, Ibu Bertugas Jaga Cita Rasa

Kabutuhan air bersih jadi persoalan lainnya. Untuk minum dan memasak, mereka harus merebus air sumur yang tak jarang tercampur dengan tanah yang kemudian menjalar ke persoalan mandi, cuci, dan kakus. ”Adanya air kran. Untuk mandi, kita bisa dua-tiga hari nggak mandi. Apalagi kamar mandi cuma satu di rumah itu,” sebutnya.

Untuk menuntut haknya, mereka harus bertahan dalam kondisi yang memprihatinkan. Terlebih, tenda yang didirikan dari terpal itu bocor setiap hujan mengguyur. ”Kalau malam hari hujan, kita nggak ada bisa tidur. Begadang semua, berdiri di pojokan. Terus paginya langsung cari bahan buat masak,” sahut Hosin Andrianzah.

Dikatakannya, masak dilakukan pagi dan sore hari ketika nasi dan bahan tercukupi. Namun, ketika hanya bisa makan sekali, mereka masak saat siang hari. Sebulan lebih bertahan di garasi membuat kerabat para sopir iba. Hingga sebagian anak dititipkan sementara waktu hingga persoalan rampung. Mereka berharap, ada kejelasan bagi mereka untuk melanjutkan langkah kedepannya. ”Kalau memang nanti hasilnya perusahaan di sanksi, hak kami diserahkan dan pemerintah memulangkan kami ke daerah, ya tidak apa. Yang penting ada kejelasan, karena makin lama di sini kita juga makin susah,” tandas pria asal Kabupaten Sampang itu.

Hingga kini, persoalan mereka dengan perusahaan tengah diproses. Pemprov Jatim telah tiga kali memanggil pihak perusahaan dan sopir untuk menemukan titik terang. Sementara, pihak PT Superior Sarana Sukses menampik sejumlah klaim yang dikeluhkan pihak sopir. Tiga kali proses pemanggilan oleh pihak Pemprov Jatim tersebut mulai menunjukkan titik terang. Walau sebelumnya pihak sopir dan perusahaan sudah enam kali menggelar pertemuan namun deadlock. ”Pada intinya, persoalan ini harus diselesaikan. Terutama pengembalian deposit itu. Dalam waktu dekat, akan kami lakukan koordinasi lanjut dengan pihak sopir,” sebut Sukrisno Adi, penasehat hukum PT Superior Sarana Sukses. (ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/