Kamis, 20 Jan 2022
Radar Mojokerto
Home / Ekonomi
icon featured
Ekonomi

Pengenalan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Dalam Kegiatan Business Development Services

29 November 2021, 07: 56: 42 WIB | editor : Fendy Hermansyah

Pengenalan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

EKONOMI DIGITAL: Narasumber menyampaikan materi dihadapan kalangan pelaku UMKM guna memaksimalkan pertumbuhan usaha dengan digital marketing, Kamis (25/11). (KPP Pratama Mojokerto for jawaposradarmojokerto.id)

Share this      

KPP Pratama Mojokerto menyelenggarakan kegiatan Business Development Services dengan tema "Digital Marketing, Solusi Jozz Jualan di Masa New Normal". Kegiatan tersebut dilaksanakan di New Djimbaran Resto dan diikuti oleh para pengusaha UMKM di kawasan Kota dan Kabupaten Mojokerto, Kamis (25/11). Business Development Services merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu meningkatkan kemampuan, skala usaha, dan daya saing para pengusaha UMKM agar dapat terus produktif meskipun dihantam pandemi.

Narasumber dalam acara tersebut adalah tim yang digawangi oleh Isa Aprilia, S.E., CEO MalangGlerr.com, yang merupakan praktisi dalam dunia digital marketing. Topik yang dibahas dalam acara tersebut adalah seputar digital marketing, cara melindungi aset digital, teknik copywriting dan penulisan caption untuk jualan di media sosial, dan teknik foto produk sekaligus editing-nya.

Dalam sambutannya, Kepala KPP Pratama Mojokerto, Syaiful Rakhman, S.H., M.M. menyampaikan bahwa dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia, sejumlah 196,7 juta jiwa merupakan pengguna internet, atau sekitar 72,8%. Angka ini menunjukkan bahwa digital marketing merupakan cara yang tepat bagi para pengusaha untuk dapat menembus dan memperluas pangsa pasar di zaman yang serba online.

Baca juga: Gandeng Kejaksaan Optimalisasi Kepatuhan

"DJP tidak selalu ingin menagih pajak dari para pengusaha, tetapi DJP juga peduli terhadap perkembangan usaha para Wajib Pajak. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud kepedulian kami kepada para pengusaha, khususnya di wilayah Mojokerto," sambungnya.

Selama pandemi, para pengusaha UMKM masih dapat memanfaatkan insentif PPh Final sampai dengan Desember 2021. Cukup dengan melaporkan peredaran bruto di laman djponline, Wajib Pajak dianggap sudah melaksanakan kewajibannya tanpa perlu membayar pajak.

Selain itu, pada tanggal 7 Oktober 2021, telah disahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diharapkan dapat membantu Wajib Pajak agar semakin mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Salah satu pasal yang meringankan bagi sektor UMKM adalah orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu, yakni sampai Rp500 juta setahun, tidak dikenai PPh. Selain itu, masih ada banyak lagi ketentuan yang menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah.

UU HPP disusun dengan harapan agar pajak dapat diterapkan dengan lebih adil dan tepat sasaran. Yang paling penting, pajak yang terkumpul akan digunakan untuk mendanai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (*/bas)

(mj/BAS/fen/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2022 PT. JawaPos Group Multimedia