alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Saturday, June 25, 2022

Kanwil DJP Jatim II: PPS untuk Solusi Aman Hidup Nyaman

Berakhir Bulan Depan, Pajak Terkumpul Rp 132 Miliar

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kanwil DJP Jawa Timur II bersama KPP Pratama Mojokerto dan KPP Pratama Jombang menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Cluster Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Lynn Hotel Mojokerto, Jalan Empunala, Nomor 87, Kota Mojokerto, Rabu (25/5). Sejak digulirkan Januari 2022, jumlah Pajak penghasilan (PPh) berhasil terkumpul lebih dari Rp 132 miliar dari 1.234 wajib pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Jatim.

Kegiatan yang mengusung tema Gotong Royong melalui Program Pengungkapan Sukarela ini dibuka Kepala Kanwil DJP Jatim II Agustin Vita Avantin, S.E., M.Si. Turut hadir pula Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, S.E., Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, M.Si., dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Politik Drs. Mochamad Saleh, M.Si., mewakili Bupati Jombang.

Selain itu, juga hadir langsung Kepala KPP Pratama Mojokerto Syaiful Rakhman, S.H., M.M dan Kepala KPP Pratama Jombang Ekawati Surjaningsih, S.H., M.M yang bertindak selaku tuan rumah.

Baca Juga :  Produsen Terancam Gulung Tikar Jika Cukai Rokok 23 Persen

Kepala Kanwil DJP Jatim II Agustin Vita Avantin menjelaskan, PPS merupakan kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan paripurna. Wajib pajak cukup mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan atau sudah dilaporkan tetapi belum seluruhnya melalui laman djponline.pajak.go.id. ’’Progam ini (PPS) hanya berlaku 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni. Jadi masih ada 37 hari lagi. Ayo manfaatkan karena ini kesempatan yang baik,’’ ungkapnya pada press conference, Rabu (25/5).

Diungkapkan Vita, secara umum terdapat sejumlah manfaat yang didapatkan wajib pajak yang memanfaatkan PPS. Di antaranya terhindar dari pengenaan sanksi administrasi dan juga jaminan untuk tidak dilakukan pemeriksaan oleh intitusi pajak.

Sebab, data yang dilaporkan tidak bisa dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, bahkan tuntutan pidana pajak pada wajib pajak. ’’Sehingga PPS jadi solusi aman hidup nyaman dan bisa tidur dengan tenang,’’ tandasnya.

Vita memaparkan, sampai dengan 25 Mei, jumlah wajib pajak secara nasional yang mengikuti PPS sebanyak 50.166 dengan nilai total PPh final lebih dari Rp 10,016 triliun. Dari angka tersebut, sejumlah 1.234 Wajib Pajak terdaftar di Kanwil DJP Jawa Timur II dengan total nilai PPh final lebih dari Rp 132 miliar.

Baca Juga :  Bahan Pokok Kompak Ganti Harga

Sedangkan di lingkungan KPP Pratama Mojokerto sendiri, sudah terdapat 107 Wajib Pajak yang mengikuti PPS dengan nilai total PPh final lebih dari Rp 4,25 miliar. ’’Ini angka uang tidak kecil, tapi para wajib pajak secara sukarela mau membayar,’’ tuturnya.

Vita menambahkan, PPS terbagi menjadi dua skema kebijakan. Kebijakan I diperuntukkan bagi wajib pajak yang sudah mengikuti amnesti pajak pada periode 2016-2017. Sementara Kebijakan II diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi untuk periode tahun pajak 2016 sampai dengan 2020.

Jelang berakhirnya PPS pada pengujung Juni mendatang, Vita mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan di sisa 36 hari ke depan. Karena wajib pajak akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar bebas dari pengenaan PPh plus sanksi 200 persen dan terhindar dari pemeriksaan pajak. (ram/fen)

Berakhir Bulan Depan, Pajak Terkumpul Rp 132 Miliar

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kanwil DJP Jawa Timur II bersama KPP Pratama Mojokerto dan KPP Pratama Jombang menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Cluster Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Lynn Hotel Mojokerto, Jalan Empunala, Nomor 87, Kota Mojokerto, Rabu (25/5). Sejak digulirkan Januari 2022, jumlah Pajak penghasilan (PPh) berhasil terkumpul lebih dari Rp 132 miliar dari 1.234 wajib pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Jatim.

Kegiatan yang mengusung tema Gotong Royong melalui Program Pengungkapan Sukarela ini dibuka Kepala Kanwil DJP Jatim II Agustin Vita Avantin, S.E., M.Si. Turut hadir pula Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, S.E., Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, M.Si., dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Politik Drs. Mochamad Saleh, M.Si., mewakili Bupati Jombang.

Selain itu, juga hadir langsung Kepala KPP Pratama Mojokerto Syaiful Rakhman, S.H., M.M dan Kepala KPP Pratama Jombang Ekawati Surjaningsih, S.H., M.M yang bertindak selaku tuan rumah.

Baca Juga :  Produsen Terancam Gulung Tikar Jika Cukai Rokok 23 Persen

Kepala Kanwil DJP Jatim II Agustin Vita Avantin menjelaskan, PPS merupakan kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan paripurna. Wajib pajak cukup mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan atau sudah dilaporkan tetapi belum seluruhnya melalui laman djponline.pajak.go.id. ’’Progam ini (PPS) hanya berlaku 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni. Jadi masih ada 37 hari lagi. Ayo manfaatkan karena ini kesempatan yang baik,’’ ungkapnya pada press conference, Rabu (25/5).

Diungkapkan Vita, secara umum terdapat sejumlah manfaat yang didapatkan wajib pajak yang memanfaatkan PPS. Di antaranya terhindar dari pengenaan sanksi administrasi dan juga jaminan untuk tidak dilakukan pemeriksaan oleh intitusi pajak.

- Advertisement -

Sebab, data yang dilaporkan tidak bisa dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, bahkan tuntutan pidana pajak pada wajib pajak. ’’Sehingga PPS jadi solusi aman hidup nyaman dan bisa tidur dengan tenang,’’ tandasnya.

Vita memaparkan, sampai dengan 25 Mei, jumlah wajib pajak secara nasional yang mengikuti PPS sebanyak 50.166 dengan nilai total PPh final lebih dari Rp 10,016 triliun. Dari angka tersebut, sejumlah 1.234 Wajib Pajak terdaftar di Kanwil DJP Jawa Timur II dengan total nilai PPh final lebih dari Rp 132 miliar.

Baca Juga :  Niaga Elektronik Ekonomi Digital Bakal Tumbuh Jadi Rp 1.908 Triliun

Sedangkan di lingkungan KPP Pratama Mojokerto sendiri, sudah terdapat 107 Wajib Pajak yang mengikuti PPS dengan nilai total PPh final lebih dari Rp 4,25 miliar. ’’Ini angka uang tidak kecil, tapi para wajib pajak secara sukarela mau membayar,’’ tuturnya.

Vita menambahkan, PPS terbagi menjadi dua skema kebijakan. Kebijakan I diperuntukkan bagi wajib pajak yang sudah mengikuti amnesti pajak pada periode 2016-2017. Sementara Kebijakan II diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi untuk periode tahun pajak 2016 sampai dengan 2020.

Jelang berakhirnya PPS pada pengujung Juni mendatang, Vita mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan di sisa 36 hari ke depan. Karena wajib pajak akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar bebas dari pengenaan PPh plus sanksi 200 persen dan terhindar dari pemeriksaan pajak. (ram/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/