alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 24, 2022

Pedagang Eceran Diberi Kelonggaran

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tim Satgas Pangan Kota Mojokerto melakukan inspeksi mendadak (sidak) di hari terakhir penyesuaian satu harga minyak goreng (migor) di pasar tradisional, Selasa (25/1). Khusus pedagang tingkat eceran masih diberi kesempatan hingga beberapa waktu ke depan lantaran masih kesulitan untuk membanderol harga Rp 14 ribu per liter.

Kemarin, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) dan Polres Mojokerto Kota meninjau kesiapan penjualan migor satu harga oleh pedagang eceran di Pasar Tanjung Anyar. Sedianya, mereka harus menyeragamkan migor kemasan berbagai merek dengan harga Rp 14 ribu per liter hari ini.

Namun, dari hasil monitoring dan evaluasi satgas pangan kemarin, pemberlakuan satu harga belum sepenuhnya diberlakukan serentak oleh pedagang di pasar tradisonal. ’’Karena ada sebagian besar pedagang eceran ini yang sudah beli putus. Dalam arti bukan lagi konsinyasi,’’ ungkap Kabid Perdagangan, Dinkopukmperindag Kota Mojokerto Ganesh P. Khresnawan usai sidak kemarin.

Baca Juga :  Wabah PMK Merebak, Harga Daging Naik Transaksi Turun

Sehingga, kata dia, pedagang eceran sulit untuk menurunkan harga migor. Karena mereka sudah telanjur membeli ke distributor dengan harga lama. Akibatnya, proses penyesuaian harga migor masih belum bisa diberlakukan secara senetak hari ini. ’’Karena mereka pedagang eceren, sehingga tidak bisa kita paksa untuk segera melakukan penyesuaian harga,’’ tandasnya.

Kendati demikian, Ganesh menyebut pemberlakukan satu harga migor tetap harus diberlakukan ke semua pedagang. Hanya saja, kewajiban itu disesuaikan dengan kesiapan masing-masing pedagang. Pihaknya juga menyebut bakal berkoordinasi dengan distributor migor untuk menerima retur barang dan menggantinya dengan harga baru Rp 14 ribu. ’’Jadi, win-win solusi bagi pedagang eceran yang sudah beli putus, nanti kita akan jembatani untuk komunikasi dengan penyedia atau distributor,’’ sebutnya.

Di sisi lain, langkah tersebut juga bertujuan untuk mengembalikan daya beli masyarakat di pasar tradisional. Sebab, angka penjualan di tingkat pedagang eceran mengalami penurunan tajam sejak berlakunya migor satu harga di toko modern sepekan yang lalu.

Baca Juga :  Pedagang Eceran Keberatan Terapkan Satu Harga

Meskipun, imbuh dia, harga migor eceran sudah mengalami penurunan meski masih belum signifikan. Ganesh merincikan, untuk harga rata-rata migor curah sudah turun tipis menjadi Rp 17.950 per kilogram. Sedangkan untuk migor kemasan berbagai merek masih berada di kisaran Rp 19 ribuan per liter. ’’Walaupun dengan harga sekian pun mereka (pedagang eceran) barangnya tidak laku, karena pembeli lebih memilih ke retail-retail modern karena harganya lebih murah,’’ paparnya.

Dalam kegiatan sidak kemarin, tim satgas pangan juga melakukan pengawaasan untuk mengantisipasi aksi penimbunan. Meskipun, imbuh Ganesh, sejauh ini belum ditemukan indikasi adanya praktik tersebut. ’’Potensi-potensi pelanggaran hukum itu tetap menjadi panatauan kita. Apabila ada tindakan seperti itu akan ditindaklanjuti oleh yang berwenang,’’ pungkasnya. (ram/fen)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tim Satgas Pangan Kota Mojokerto melakukan inspeksi mendadak (sidak) di hari terakhir penyesuaian satu harga minyak goreng (migor) di pasar tradisional, Selasa (25/1). Khusus pedagang tingkat eceran masih diberi kesempatan hingga beberapa waktu ke depan lantaran masih kesulitan untuk membanderol harga Rp 14 ribu per liter.

Kemarin, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) dan Polres Mojokerto Kota meninjau kesiapan penjualan migor satu harga oleh pedagang eceran di Pasar Tanjung Anyar. Sedianya, mereka harus menyeragamkan migor kemasan berbagai merek dengan harga Rp 14 ribu per liter hari ini.

Namun, dari hasil monitoring dan evaluasi satgas pangan kemarin, pemberlakuan satu harga belum sepenuhnya diberlakukan serentak oleh pedagang di pasar tradisonal. ’’Karena ada sebagian besar pedagang eceran ini yang sudah beli putus. Dalam arti bukan lagi konsinyasi,’’ ungkap Kabid Perdagangan, Dinkopukmperindag Kota Mojokerto Ganesh P. Khresnawan usai sidak kemarin.

Baca Juga :  Menko Airlangga Semangati Penerima Kartu Prakerja di Provinsi NTB

Sehingga, kata dia, pedagang eceran sulit untuk menurunkan harga migor. Karena mereka sudah telanjur membeli ke distributor dengan harga lama. Akibatnya, proses penyesuaian harga migor masih belum bisa diberlakukan secara senetak hari ini. ’’Karena mereka pedagang eceren, sehingga tidak bisa kita paksa untuk segera melakukan penyesuaian harga,’’ tandasnya.

Kendati demikian, Ganesh menyebut pemberlakukan satu harga migor tetap harus diberlakukan ke semua pedagang. Hanya saja, kewajiban itu disesuaikan dengan kesiapan masing-masing pedagang. Pihaknya juga menyebut bakal berkoordinasi dengan distributor migor untuk menerima retur barang dan menggantinya dengan harga baru Rp 14 ribu. ’’Jadi, win-win solusi bagi pedagang eceran yang sudah beli putus, nanti kita akan jembatani untuk komunikasi dengan penyedia atau distributor,’’ sebutnya.

Di sisi lain, langkah tersebut juga bertujuan untuk mengembalikan daya beli masyarakat di pasar tradisional. Sebab, angka penjualan di tingkat pedagang eceran mengalami penurunan tajam sejak berlakunya migor satu harga di toko modern sepekan yang lalu.

Baca Juga :  Ekonomi Hijau dan Penerapan Environmental, Social, and Governance
- Advertisement -

Meskipun, imbuh dia, harga migor eceran sudah mengalami penurunan meski masih belum signifikan. Ganesh merincikan, untuk harga rata-rata migor curah sudah turun tipis menjadi Rp 17.950 per kilogram. Sedangkan untuk migor kemasan berbagai merek masih berada di kisaran Rp 19 ribuan per liter. ’’Walaupun dengan harga sekian pun mereka (pedagang eceran) barangnya tidak laku, karena pembeli lebih memilih ke retail-retail modern karena harganya lebih murah,’’ paparnya.

Dalam kegiatan sidak kemarin, tim satgas pangan juga melakukan pengawaasan untuk mengantisipasi aksi penimbunan. Meskipun, imbuh Ganesh, sejauh ini belum ditemukan indikasi adanya praktik tersebut. ’’Potensi-potensi pelanggaran hukum itu tetap menjadi panatauan kita. Apabila ada tindakan seperti itu akan ditindaklanjuti oleh yang berwenang,’’ pungkasnya. (ram/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Terancam Hukuman Maksimal

PPDB SMA/SMK Dimulai


/