Rabu, 01 Dec 2021
Radar Mojokerto
Home / Ekonomi
icon featured
Ekonomi

Buruh Usul UMK Naik 7,07 Persen

24 November 2021, 08: 30: 59 WIB | editor : Fendy Hermansyah

Buruh Usul UMK Naik 7,07 Persen

UPAH KERJA: Kalangan buruh ketika menggelar aksi penolakan Omnibus Law, beberapa waktu lalu. (Martda Vadetya/jawaposradarmojokerto.id)

Share this      

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Besaran UMK yang diusulkan pemerintah Kota dan Kabupaten Mojokerto ke Provinsi Jatim dinilai tak sesuai dengan konsep upah yang berkeadilan. Sebab, konsumsi per kapita dengan usulan UMK di dua wilayah ini berbanding terbalik. Bahkan, Pemkab Mojokerto yang mengacu pada  PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dianggap tak sesuai dengan undang-undang.

Hal itu ditegaskan Konsulat Cabang  Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Mojokerto Ardian Safendra. Ia mengatakan, terdapat keanehan dari naiknya Upah Minimum Kota (UMK ) Mojokerto yang hanya sekitar 1,17 persen menjadi Rp 2.510.452,36. Sebab, kata dia, konsumsi per kapita warga Kota Mojokerto yang lebih tinggi dari Kabupaten Mojokerto, justru UMK-nya jauh lebih rendah.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS Tahun 2021, konsumsi per kapitanya rata-rata mencapai Rp 1.506.376. Sedangkan, rerata konsumsi per kapita Kabupaten Mojokerto hanya Rp 1.152.592 dengan UMK  Rp 4.279.787.17.

Baca juga: Petani Cabai Menjerit

Sehingga, menurutnya, upah Kota Mojokerto harusnya lebih tinggi dibanding upah Kabupaten Mojokerto. ”Harusnya, upahnya juga harus lebih tinggi dari Kabupaten Mojokerto.Tapi, kenapa di Kota Mojokerto itu upahnya lebih kecil daripada kabupaten? Itu kan tidak masuk akal. Berarti sistem yang dibuat pemerintah itu akal-akalan, tidak menunjukkan relevansi terhadap penghitungan upah. Terutama formulasi konsumsi per kapita dan anggota rumah tangga yang bekerja,” ungkapnya.

Ardian juga menyoroti pemberlakukan batas atas dan bawah di PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menjadi acuan Pemkab Mojokerto untuk tidak menaikkan UMK tahun depan. Menurutnya, pemkab mesti mengacu pada UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja untuk mengambil keputusan dalam penetapan UMK tersebut. Sebab, tertera jelas sejumlah peraturan dalam UU tersebut untuk digunakan sebagai pertimbangan menetapkan upah. ”Ada variabel perhitungan upah yang terlewat di situ. Variabel itu ada di UU Cipta Kerja Pasal 88 C dan 88 D yaitu formulasi yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Seharusnya itu yang diambil,” terangnya.

Apalagi, menurut Ardian, UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi ketimbang PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sehingga, dinilai layak menjadi acuan penentuan upah. ”Batas atas, batas bawah, anggota rumah tangga, itu rumus dari mana? Sudah tidak diatur di UU Cipta Kerja, cuma ada di PP itu aja. Formulasi itu kan sudah tidak di atur di undang-undang. Lah PP itu sebenarnya tidak boleh bertentangan dengan UU yang ada di atasnya. Kesalahan utamanya di situ, tidak sama seperti yang diarahkan di UU,” imbuhnya.

Disebutkannya, satu variabel kunci pada UU Cipta Kerja adalah terkait pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Saat ini, ekonomi Jatim tumbuh 7,07 persen layak dipertimbangkan sebagai penetapan upah. ”Jokowi menyampaikan data BPS yang dipublikasi tanggal 5 lalu, di kuartal ke dua, pertumbuhan ekonomi Jatim naik 7,07 persen. Mestinya itu yang dipakai, karena pertumbuhan ekonomi itu hasil peran dari seluruh pihak. Mulai dari sektor Industri, manufacturing, hingga  konsumsi,” katanya.

Sehingga, pihaknya bakal mengusulkan sejumlah opsi bagi pemda terkait pengupahan tersebut. Ardian menerangkan, opsi tersebut bakal tak jauh dari konsep upah berkeadilan. Baik dari sisi pekerja maupun pengusaha.

Opsi pertama, perusahaan yang tidak mampu membayar gaji sesuai UMK agar diberikan kelonggaran ketimbang bangkrut. Kedua, UMK dinaikkan sebesar 7,07 persen menyesuaikan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, hasil usulan pada UMK 2 ditambah 5 persen bagi perusahaan dengan sektor unggulan. ”Kami ada tiga usulan tersebut yang mencakup dua sisi, bagi pekerja dan pengusaha. Itu nanti akan disampaikan pada bupati sebagai pertimbangan,” tukas Ardian. (vad/ron)

(mj/VAD/fen/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia