alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Banyak Pelaku Usaha Belum Terakses

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemerintah daerah kelabakan mengurusi program Bantuan Presiden Produktif bagi pelaku usaha mikro. Meski begitu, program yang dibutuhkan penggerak usaha mikro ini diharapkan berlanjut di tahun depan.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopnaker) Kota Mojokerto diminta mengirimkan data calon penerima bantuan tahap pertama dalam dua pekan. Sejak rapat di Provinsi Jatim pada Selasa (28/7) silam, dua pekan kemudian pada Jumat (7/8) dikirim data 1.625 usaha mikro ke Kementerian Koperasi (Kemenkop).

Untuk memenuhi itu, diskopnaker menyurvei ulang data usaha mikro tahun 2019 sebanyak 3.776 usaha. Temuan di lapangan dari ribuan usaha itu diketahui hanya 865 usaha yang aktif. Lainnya menghilang hingga gulung tikar.

Sebanyak 1.625 usaha mikro dicapai setelah membuka pengumuman. ”Kami sebar pengumuman lewat IG (Instagram Diskopnaker) dan jaringan koperasi,” ujar Kabid Bina Koperasi Diskopnaker Kota Mojokerto Aris Indah Ristanti.

Respons usaha mikro lewat jaringan koperasi, kata dia, awalnya masih lemah. Baru ketika ramai-ramai viral adanya bantuan bagi usaha mikro, kantornya jadi jujukan pengaju bantuan. Alhasil, pengiriman data usaha mikro tahap kedua dan ketiga pihaknya merasakan kerepotan.

Baca Juga :  Pengajuan Modal UMKM Membeludak, Pemohon Abaikan Protokol Kesehatan

Verifikasi lapangan yang awalnya dilakukan saat pendataan tahap pertama, terpaksa dihilangkan. Dia menjelaskan, itu dikarenakan keterbatasan personel. Untuk memeriksa ribuan data, diskopnaker hanya berkekuatan 15 orang (4 PNS, dan 11 non-PNS).

Sesuai juknis, pendataan meliputi penerimaan berkas, pengetikan berkas, verifikasi dan validasi data. ”Target pengiriman data tahap pertama saja, petunjuk teknis masih berupa draf,” sebut dia.

Dari data yang masuk tak semua layak diajukan. Seperti sejak tahap pertama hingga ketiga terdapat 314 berkas yang dinyatakan duplikasi data. Berkas jenis itu jelas tak diajukan sebagai penerima bantuan. ”Para pemohon juga banyak yang tidak mengerti cara mengisi formulir tentang aset dan omzet,” tandas Aris Indah.

Tingginya minat masyarakat mengakses bantuan ini akhirnya berbanding terbalik dengan kuota yang ada. Dari Diskop Provinsi Jatim, Kota Mojokerto hanya diberi kuota 5.177 usaha mikro. Padahal, kenyataannya usaha mikro di kota lebih dari kuota tersebut.

”Karena tingginya peminat, kami terpaksa menutup pendaftaran dua hari menjelang batas akhir pengiriman berkas. Lantaran tidak nututi pemeriksaan berkasnya,” terangnya.

Menurut dia, semenjak pandemi, kian banyak usaha mikro bermunculan di kota. Seiring perlambatan ekonomi imbas pembatasan aktivitas oleh pemerintah. Serta adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) turut beri andil.

Baca Juga :  59 Ribu Kuota Bantuan UMKM Masih Lowong

”Usaha mikro ini yang beromzet di bawah Rp 300 juta per tahun. Sejak pandemi, banyak usaha mikro bermunculan,” ujar dia. Program bantuan ini nantinya bakal dievaluasi dan monitoring. Pemda diminta melakukan evaluasi kepada usaha mikro penerima bantuan.

Intinya, diminta memeriksa apakah bantuan itu sudah digunakan sesuai peruntukannya. ”Bantuan ini untuk menambah modal kerja bukan untuk biaya hidup,” tandas perempuan berkacamata ini.

Plt Kepala Diskopnaker Kota Mojokerto Hariyanto menambahkan, program ini bertujuan menaikkan omzet usaha mikro melalui kucuran modal. Karena sejak pandemi usaha mikro mengalami penurunan omzet. ”Program ini bagian dari upaya pemerintah memulihkan ekonomi,” kata dia.

Masih banyaknya usaha mikro yang belum tersentuh bantuan ini diamininya. Pihaknya mengaku mendapat informasi adanya perpanjangan program tersebut hingga tahun depan. Hanya, secara resmi dirinya belum mendapat surat pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat.

”Mudah-mudahan program ini dilanjutkan tahun depan. Karena banyak usaha mikro di kota yang belum terakses bantuan tersebut,” tandas dia. 

 

ss=MsoNormal style=’text-align:justify’> 

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemerintah daerah kelabakan mengurusi program Bantuan Presiden Produktif bagi pelaku usaha mikro. Meski begitu, program yang dibutuhkan penggerak usaha mikro ini diharapkan berlanjut di tahun depan.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopnaker) Kota Mojokerto diminta mengirimkan data calon penerima bantuan tahap pertama dalam dua pekan. Sejak rapat di Provinsi Jatim pada Selasa (28/7) silam, dua pekan kemudian pada Jumat (7/8) dikirim data 1.625 usaha mikro ke Kementerian Koperasi (Kemenkop).

Untuk memenuhi itu, diskopnaker menyurvei ulang data usaha mikro tahun 2019 sebanyak 3.776 usaha. Temuan di lapangan dari ribuan usaha itu diketahui hanya 865 usaha yang aktif. Lainnya menghilang hingga gulung tikar.

Sebanyak 1.625 usaha mikro dicapai setelah membuka pengumuman. ”Kami sebar pengumuman lewat IG (Instagram Diskopnaker) dan jaringan koperasi,” ujar Kabid Bina Koperasi Diskopnaker Kota Mojokerto Aris Indah Ristanti.

Respons usaha mikro lewat jaringan koperasi, kata dia, awalnya masih lemah. Baru ketika ramai-ramai viral adanya bantuan bagi usaha mikro, kantornya jadi jujukan pengaju bantuan. Alhasil, pengiriman data usaha mikro tahap kedua dan ketiga pihaknya merasakan kerepotan.

Baca Juga :  Khawatir Salah Sasaran, Bank Verifikasi Ulang Penerima Banpres

Verifikasi lapangan yang awalnya dilakukan saat pendataan tahap pertama, terpaksa dihilangkan. Dia menjelaskan, itu dikarenakan keterbatasan personel. Untuk memeriksa ribuan data, diskopnaker hanya berkekuatan 15 orang (4 PNS, dan 11 non-PNS).

- Advertisement -

Sesuai juknis, pendataan meliputi penerimaan berkas, pengetikan berkas, verifikasi dan validasi data. ”Target pengiriman data tahap pertama saja, petunjuk teknis masih berupa draf,” sebut dia.

Dari data yang masuk tak semua layak diajukan. Seperti sejak tahap pertama hingga ketiga terdapat 314 berkas yang dinyatakan duplikasi data. Berkas jenis itu jelas tak diajukan sebagai penerima bantuan. ”Para pemohon juga banyak yang tidak mengerti cara mengisi formulir tentang aset dan omzet,” tandas Aris Indah.

Tingginya minat masyarakat mengakses bantuan ini akhirnya berbanding terbalik dengan kuota yang ada. Dari Diskop Provinsi Jatim, Kota Mojokerto hanya diberi kuota 5.177 usaha mikro. Padahal, kenyataannya usaha mikro di kota lebih dari kuota tersebut.

”Karena tingginya peminat, kami terpaksa menutup pendaftaran dua hari menjelang batas akhir pengiriman berkas. Lantaran tidak nututi pemeriksaan berkasnya,” terangnya.

Menurut dia, semenjak pandemi, kian banyak usaha mikro bermunculan di kota. Seiring perlambatan ekonomi imbas pembatasan aktivitas oleh pemerintah. Serta adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) turut beri andil.

Baca Juga :  Perajin Tahu Gulung Tikar

”Usaha mikro ini yang beromzet di bawah Rp 300 juta per tahun. Sejak pandemi, banyak usaha mikro bermunculan,” ujar dia. Program bantuan ini nantinya bakal dievaluasi dan monitoring. Pemda diminta melakukan evaluasi kepada usaha mikro penerima bantuan.

Intinya, diminta memeriksa apakah bantuan itu sudah digunakan sesuai peruntukannya. ”Bantuan ini untuk menambah modal kerja bukan untuk biaya hidup,” tandas perempuan berkacamata ini.

Plt Kepala Diskopnaker Kota Mojokerto Hariyanto menambahkan, program ini bertujuan menaikkan omzet usaha mikro melalui kucuran modal. Karena sejak pandemi usaha mikro mengalami penurunan omzet. ”Program ini bagian dari upaya pemerintah memulihkan ekonomi,” kata dia.

Masih banyaknya usaha mikro yang belum tersentuh bantuan ini diamininya. Pihaknya mengaku mendapat informasi adanya perpanjangan program tersebut hingga tahun depan. Hanya, secara resmi dirinya belum mendapat surat pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat.

”Mudah-mudahan program ini dilanjutkan tahun depan. Karena banyak usaha mikro di kota yang belum terakses bantuan tersebut,” tandas dia. 

 

ss=MsoNormal style=’text-align:justify’> 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/