alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Monday, August 15, 2022

Seluruh Pertamini Ilegal di Mojokerto Tak Terstandarisasi Keamanan

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Peristiwa kebakaran yang seringkali menerpa bisnis penjualan BBM eceran berlabel Pertamini, membuat pemerintah daerah prihatin. Karena, selain nihilnya legalitas, standarisasi keamanan, teknis, hingga alat ukur juga tak jelas.

Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah menegaskan, keberadaan Pertamini memang menjadi perhatian serius pemerintah. Karena, jumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) ini terus bermunculan. ’’Tentu keberadaan Pertamini yang semakin banyak ini cukup memprihatinkan kami. Apalagi, standarisasi keamanan tidak ada,’’ ungkapnya.

Sesuai regulasi, Pertamini ini bukan menjadi bagian dari Pertamina. Artinya, bermunculannya, pendistribusian BBM di tengah masyarakat ini berstatus ilegal. Kondisi itu tak jauh beda dengan pedagang eceran di toko-toko kelontong. Karena tidak mempunyai legalitas, keberadaannya juga tidak memiliki standarisasi keselamatan, teknis, hingga alat ukur juga tidak sesuai aturan pemerintah. ’’Karena ilegal, selama ini disperindag juga tidak pernah melakukan uji tera,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Airlangga: Indonesia Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi Global

Iwan menyebut, pihaknya tak mengetahui secara persis berapa jumlah pertamini di Kabupaten Mojokerto. Namun, biaya yang tak begitu mahal untuk mendirikan pertamini ini, menjadi peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha tersebut. Bahkan, kesempatan ini sudah diambil warga hingga pelosok desa lantaran jauh dari keberadaan SPBU.

’’Tapi ya itu, kami tidak bisa menjamin standar keamanan. Misalkan, banyak warga yang membuka pertamini ini menyimpan stok BBM hanya menggunakan jeriken dengan bahan tipis. Jadi perlu diwaspadai atas potensi kebakaran,’’ katanya.

Berbeda dengan Pertashop dan Indomobil Stations. Iwan menjelaskan, outlet penjualan ini disediakan Pertamina untuk melayani kebutuhan BBM nonsubsidi. Karena legalitasnya jelas, stasiun pengisian ini sudah mulai bermunculan di sejumlah desa sebagai salah satu unit pengembangan badan usaha milik desa (BUMdes).

’’Sudah ada belasan yang tersebar di beberapa desa dan kecamatan di kabupaten Mojokerto. Kalau ini tiap waktu kita lakukan uji tera karena keberadannya juga legal. Standarisasi keamananan juga sudah ada,’’ paparnya.

Baca Juga :  Awal Perjalanan Soekarno di Mojokerto

Bagaimana dengan keberadaan Pertamini yang ilegal? Iwan menegaskan, perlu dilakukan koordinasi lintas instansi untuk ambil langkah selanjutnya. ’’Ini sudah menjamur di masyarakat. Jadi perlu penanganan khusus,’’ tegasnya.

Jika melihat Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI nomor 17 tahun 2019 tentang penertiban surat rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian jenis BBM Tertentu (Minyak Tanah dan Minyak Solar) sudah jelas. Saat ini masyarakat tidak bisa lagi membeli BBM menggunakan jeriken untuk dijualbelikan lagi. Apalagi, BBM bersubsidi.

’’Pertamina juga sudah melarang masyarakat melakukan pembelian dengan jeriken, tapi yang jadi fenomena sekarang, masyarakat mengakali dengan membeli ke SPBU dengan menggunakan mobil, saat di rumah ditap ke pertamini, ini yang harus jadi perhatian,’’ jelasnya. (ori/ron)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Peristiwa kebakaran yang seringkali menerpa bisnis penjualan BBM eceran berlabel Pertamini, membuat pemerintah daerah prihatin. Karena, selain nihilnya legalitas, standarisasi keamanan, teknis, hingga alat ukur juga tak jelas.

Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah menegaskan, keberadaan Pertamini memang menjadi perhatian serius pemerintah. Karena, jumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) ini terus bermunculan. ’’Tentu keberadaan Pertamini yang semakin banyak ini cukup memprihatinkan kami. Apalagi, standarisasi keamanan tidak ada,’’ ungkapnya.

Sesuai regulasi, Pertamini ini bukan menjadi bagian dari Pertamina. Artinya, bermunculannya, pendistribusian BBM di tengah masyarakat ini berstatus ilegal. Kondisi itu tak jauh beda dengan pedagang eceran di toko-toko kelontong. Karena tidak mempunyai legalitas, keberadaannya juga tidak memiliki standarisasi keselamatan, teknis, hingga alat ukur juga tidak sesuai aturan pemerintah. ’’Karena ilegal, selama ini disperindag juga tidak pernah melakukan uji tera,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Kemendikbudristek Dorong Lulusan PKN Lanjutkan Kolaborasi

Iwan menyebut, pihaknya tak mengetahui secara persis berapa jumlah pertamini di Kabupaten Mojokerto. Namun, biaya yang tak begitu mahal untuk mendirikan pertamini ini, menjadi peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha tersebut. Bahkan, kesempatan ini sudah diambil warga hingga pelosok desa lantaran jauh dari keberadaan SPBU.

’’Tapi ya itu, kami tidak bisa menjamin standar keamanan. Misalkan, banyak warga yang membuka pertamini ini menyimpan stok BBM hanya menggunakan jeriken dengan bahan tipis. Jadi perlu diwaspadai atas potensi kebakaran,’’ katanya.

Berbeda dengan Pertashop dan Indomobil Stations. Iwan menjelaskan, outlet penjualan ini disediakan Pertamina untuk melayani kebutuhan BBM nonsubsidi. Karena legalitasnya jelas, stasiun pengisian ini sudah mulai bermunculan di sejumlah desa sebagai salah satu unit pengembangan badan usaha milik desa (BUMdes).

- Advertisement -

’’Sudah ada belasan yang tersebar di beberapa desa dan kecamatan di kabupaten Mojokerto. Kalau ini tiap waktu kita lakukan uji tera karena keberadannya juga legal. Standarisasi keamananan juga sudah ada,’’ paparnya.

Baca Juga :  Bank Jatim Mojokerto Terus Tingkatkan Kerja Sama dengan Berbagai Lini

Bagaimana dengan keberadaan Pertamini yang ilegal? Iwan menegaskan, perlu dilakukan koordinasi lintas instansi untuk ambil langkah selanjutnya. ’’Ini sudah menjamur di masyarakat. Jadi perlu penanganan khusus,’’ tegasnya.

Jika melihat Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI nomor 17 tahun 2019 tentang penertiban surat rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian jenis BBM Tertentu (Minyak Tanah dan Minyak Solar) sudah jelas. Saat ini masyarakat tidak bisa lagi membeli BBM menggunakan jeriken untuk dijualbelikan lagi. Apalagi, BBM bersubsidi.

’’Pertamina juga sudah melarang masyarakat melakukan pembelian dengan jeriken, tapi yang jadi fenomena sekarang, masyarakat mengakali dengan membeli ke SPBU dengan menggunakan mobil, saat di rumah ditap ke pertamini, ini yang harus jadi perhatian,’’ jelasnya. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Lapas Mojokerto Tak Miliki Dokter

UMK 2021 Berpotensi Turun

Duet Ikfina-Gus Habib Belum Final

Artikel Terbaru

/