alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Dewan Endus Indikasi Wanprestasi

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – DPRD Kota Mojokerto mengendus indikasi wanprestasi yang dilakukan rekanan. Gelagat ini muncul lantaran banyaknya proyek yang tak tuntas hingga batas akhir kontrak.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Moch. Rizki Fauzi Pancasilawan usai menggelar sidak bersama anggotanya, di beberapa proyek konstruksi, kemarin. Seperti, rehabilitasi taman Alun-Alun Kota Mojokerto.

Ia menyebut, proyek dengan kontrak sebesar Rp 2,3 miliar itu dinilai masih jauh dari target. Selain tidak tuntas sesuai deadline 23 November lalu, pembangunan fisik tugu yang menjadi pekerjaan utama proyek belum menunjukkan progres yang berarti. ”Meskipun sudah ada perubahan atau perpanjangan SPK (surat perintah kerja), kesimpulan kami saat ini masih belum bisa selesai di tahun depan,” terangnya.

Sebab, tutur Rizki, sejak lusa kemarin, para pekerja memilih tidak melanjutkan pekerjaan. Alasannya, dari pengakuan mandor proyek, mereka belum menerima upah selama lebih dari tiga pekan terakhir. ’’Hampir satu bulanan ini mereka (mandor) belum menerima gaji. Berarti, ini ada indikasi wanprestasi yang di luar dari MoU-nya,’’ tandas dia.

Sidak juga dilakukan di proyek rehabilitasi saluran dan trotoar lanjutan di Jalan Mojopahit. Proyek yang dikerjakan CV Makaraya Mandiri ini juga mendapat perpanjangan masa pengerjaan hingga Januari mendatang. Mengingat, hingga kontrak berakhir 22 Desember lalu, pekerjaan masih belum menyentuh 50 persen.

Baca Juga :  Temukan 80 Ujaran Kebencian dalam Sebulan

Rizki menyebut, molornya pelaksanaan tersebut berdampak tersumbatnya saluran air di pusat perniagaan di Kota Mojokerto itu. Sehingga, pihaknya meminta pelaksana untuk mengebut pekerjaan. ”Proyek di Jalan Mojopahit ini juga perlu warning. Jangan sampai di musim hujan seperti ini malah menjadi banjir,” tandasnya.

Proyek pembangunan gedung DPRD Kota Mojokerto di Jalan Surodinawan juga tak luput dari tinjauan lapangan. Sebab, proyek dengan alokasi terbesar tahun anggaran 2021 ini belum rampung hingga pengujung tahun ini. Bahkan, pekerjaan yang menyerap anggaran Rp 17,6 miliar ini disebut tidak sesuai ekspektasi. Pasalnya, pembangunan fisik gedung tidak sepenuhnya tuntas di pekerjaan tahap pertama ini. ”Harusnya struktur gedung sudah jadi, tinggal tahun depan landscpae dan mechanical elektrical saja. Tapi ternyata keramik belum ada,” beber Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini.

Tak kalah parahnya, proyek pembangunan Taman Budaya di kawasan Sungai Ngotok, Kelurahan Pulorejo dengan nilai kontrak Rp 2,8 miliar juga menunjukkan progres yang memprihatinkan. Meski sudah lewat masa kontrak, Rizki menyebut, pekerjaan masih berada pada kisaran 30 persen saja. ”Karena gedung pun belum berdiri, masih dalam tahap pemasangan rangka baja,” celetuknya.

Baca Juga :  DLH Beri SP Rekanan

Demikian dengan megaproyek lainnya. Yakni pengembangan bangunan penunjang Pemandian Sekarsari dengan nilai Rp 8,6 miliar. CV Sumber Jaya Abadi selaku kontraktor belum mampu merampungkan pekerjaan hingga batas akhir 17 Desember lalu.

Atas berbagai temuan sidak proyek tersebut, tegas Rizki, komisi II segera memanggil semua pemangku kepentingan proyek untuk rapat dengar pendapat (RDP). Baik organisasi perangkat daerah (OPD), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), hingga rekanan pelaksana.

Selain mengkonfirmasi molornya pengerjaan, dewan juga bakal mempertanyakan dasar hukum terkait PBJ. Pihaknya juga menyebut, akan mengawasi terkait teknis penerapan denda keterlambatan proyek di masa perpanjangan kontrak. ”Saya juga menduga banyak penyedia jasa yang asal nawar ketika lelang dibuka. Dengan tak memedulikan bisa atau tidak, yang penting menang dulu. Ini yang jadi masalah,” pungkasnya. (ram/ron)

 

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – DPRD Kota Mojokerto mengendus indikasi wanprestasi yang dilakukan rekanan. Gelagat ini muncul lantaran banyaknya proyek yang tak tuntas hingga batas akhir kontrak.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Moch. Rizki Fauzi Pancasilawan usai menggelar sidak bersama anggotanya, di beberapa proyek konstruksi, kemarin. Seperti, rehabilitasi taman Alun-Alun Kota Mojokerto.

Ia menyebut, proyek dengan kontrak sebesar Rp 2,3 miliar itu dinilai masih jauh dari target. Selain tidak tuntas sesuai deadline 23 November lalu, pembangunan fisik tugu yang menjadi pekerjaan utama proyek belum menunjukkan progres yang berarti. ”Meskipun sudah ada perubahan atau perpanjangan SPK (surat perintah kerja), kesimpulan kami saat ini masih belum bisa selesai di tahun depan,” terangnya.

Sebab, tutur Rizki, sejak lusa kemarin, para pekerja memilih tidak melanjutkan pekerjaan. Alasannya, dari pengakuan mandor proyek, mereka belum menerima upah selama lebih dari tiga pekan terakhir. ’’Hampir satu bulanan ini mereka (mandor) belum menerima gaji. Berarti, ini ada indikasi wanprestasi yang di luar dari MoU-nya,’’ tandas dia.

Sidak juga dilakukan di proyek rehabilitasi saluran dan trotoar lanjutan di Jalan Mojopahit. Proyek yang dikerjakan CV Makaraya Mandiri ini juga mendapat perpanjangan masa pengerjaan hingga Januari mendatang. Mengingat, hingga kontrak berakhir 22 Desember lalu, pekerjaan masih belum menyentuh 50 persen.

Baca Juga :  Bilik Sterilisasi Mangkrak

Rizki menyebut, molornya pelaksanaan tersebut berdampak tersumbatnya saluran air di pusat perniagaan di Kota Mojokerto itu. Sehingga, pihaknya meminta pelaksana untuk mengebut pekerjaan. ”Proyek di Jalan Mojopahit ini juga perlu warning. Jangan sampai di musim hujan seperti ini malah menjadi banjir,” tandasnya.

- Advertisement -

Proyek pembangunan gedung DPRD Kota Mojokerto di Jalan Surodinawan juga tak luput dari tinjauan lapangan. Sebab, proyek dengan alokasi terbesar tahun anggaran 2021 ini belum rampung hingga pengujung tahun ini. Bahkan, pekerjaan yang menyerap anggaran Rp 17,6 miliar ini disebut tidak sesuai ekspektasi. Pasalnya, pembangunan fisik gedung tidak sepenuhnya tuntas di pekerjaan tahap pertama ini. ”Harusnya struktur gedung sudah jadi, tinggal tahun depan landscpae dan mechanical elektrical saja. Tapi ternyata keramik belum ada,” beber Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini.

Tak kalah parahnya, proyek pembangunan Taman Budaya di kawasan Sungai Ngotok, Kelurahan Pulorejo dengan nilai kontrak Rp 2,8 miliar juga menunjukkan progres yang memprihatinkan. Meski sudah lewat masa kontrak, Rizki menyebut, pekerjaan masih berada pada kisaran 30 persen saja. ”Karena gedung pun belum berdiri, masih dalam tahap pemasangan rangka baja,” celetuknya.

Baca Juga :  Wabup Pungkasiadi Segera Naik Tahta

Demikian dengan megaproyek lainnya. Yakni pengembangan bangunan penunjang Pemandian Sekarsari dengan nilai Rp 8,6 miliar. CV Sumber Jaya Abadi selaku kontraktor belum mampu merampungkan pekerjaan hingga batas akhir 17 Desember lalu.

Atas berbagai temuan sidak proyek tersebut, tegas Rizki, komisi II segera memanggil semua pemangku kepentingan proyek untuk rapat dengar pendapat (RDP). Baik organisasi perangkat daerah (OPD), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), hingga rekanan pelaksana.

Selain mengkonfirmasi molornya pengerjaan, dewan juga bakal mempertanyakan dasar hukum terkait PBJ. Pihaknya juga menyebut, akan mengawasi terkait teknis penerapan denda keterlambatan proyek di masa perpanjangan kontrak. ”Saya juga menduga banyak penyedia jasa yang asal nawar ketika lelang dibuka. Dengan tak memedulikan bisa atau tidak, yang penting menang dulu. Ini yang jadi masalah,” pungkasnya. (ram/ron)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/