alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Saturday, May 21, 2022

Desak Pemda Ambil Langkah Serius

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kerusakan lingkungan akibat aktivitas galian C di Kecamatan Ngoro ikut jadi lampiran atas persetujuan dok APBD 2022 oleh DPRD Kabupaten Mojokerto. Pemerintah daerah pun diminta ambil langkah dan mensikapi serius atas maraknya galian liar di lerang Gunung Penanggungan tersebut.

Hal itu diungkapkan juru bicara banggar Abdul Rohim, saat membacakan laporan akhir Banggar dan persetujuan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten terhadap dokumen anggaran tahun depan pada Kamis (25/11) lalu. Anggota Fraksi PDIP ini menyebut, kelestarian lingkungan hidup dalam mengantisipasi dampak banjir dan longsor akibat maraknya galian C di kawasan Ngoro perlu penanganan serius. Baik dari pemerintah provinsi Jawa Timur atau pun Kabupaten Mojokerto.

Baca Juga :  Polisi Panggil Pihak Pabrik

Selain bisa hadir melihat secara langsung, juga dituntut menyikapi secara bijaksana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti banjir dan longsor. Mengingat sekarang juga musim hujan. ’’Harus ada perhatian lebih dari pemda, utamanya aparat penegak hukum supaya menertibkan izin galian C ilegal dengan harapan PAD ke depan dapat bertambah dengan galian yang sudah berizin,’’ paparnya.

Apalagi dari catatan dewan, belakangan pertambangan liar kembali kambuh. Dari hasil sidak sebelumnya, tercatat ada sejumlah galian tanpa dilengkapi izin leluasa beroperasi. Menggunakan alat berat, mereka mengeksploitasi kekayaan alam di lereng Gunung Penanggungan. Khususnya di Desa Kunjorowesi dan Srigading, Kecamatan Ngoro. ’’Jadi itu perlu adanya perhatian penuh dari pemerintah daerah, utamanya APH (Aparat Penegak Hukum). Sebab, kelestarian hidup juga menjadi tanggung jawab kita bersama,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Brak, Bangunan Masjid SMK Muhammadiyah 1 Ambruk

Dikomfirasi terpisah atas catatan kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal, Bupati Ikfina Fahmawati, memastikan bakal bertindak sesuai batas kewenangannya. Pihaknya bakal melakukan koordiansi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Sebab, sesuai UU Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (minerba), kini kewenangan pengawasan dan perizinan juga berada di Inspektur tambang naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. ’’Tetap akan kita koordinasikan dan memperkuat sesuai peraturan perundang-undangan sejauh mana kewenangan yang bisa kita lakukan,’’ tegasnya. (ori/fen)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kerusakan lingkungan akibat aktivitas galian C di Kecamatan Ngoro ikut jadi lampiran atas persetujuan dok APBD 2022 oleh DPRD Kabupaten Mojokerto. Pemerintah daerah pun diminta ambil langkah dan mensikapi serius atas maraknya galian liar di lerang Gunung Penanggungan tersebut.

Hal itu diungkapkan juru bicara banggar Abdul Rohim, saat membacakan laporan akhir Banggar dan persetujuan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten terhadap dokumen anggaran tahun depan pada Kamis (25/11) lalu. Anggota Fraksi PDIP ini menyebut, kelestarian lingkungan hidup dalam mengantisipasi dampak banjir dan longsor akibat maraknya galian C di kawasan Ngoro perlu penanganan serius. Baik dari pemerintah provinsi Jawa Timur atau pun Kabupaten Mojokerto.

Baca Juga :  Seluruh Paramedis RSUD Harus Pakai APD

Selain bisa hadir melihat secara langsung, juga dituntut menyikapi secara bijaksana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti banjir dan longsor. Mengingat sekarang juga musim hujan. ’’Harus ada perhatian lebih dari pemda, utamanya aparat penegak hukum supaya menertibkan izin galian C ilegal dengan harapan PAD ke depan dapat bertambah dengan galian yang sudah berizin,’’ paparnya.

Apalagi dari catatan dewan, belakangan pertambangan liar kembali kambuh. Dari hasil sidak sebelumnya, tercatat ada sejumlah galian tanpa dilengkapi izin leluasa beroperasi. Menggunakan alat berat, mereka mengeksploitasi kekayaan alam di lereng Gunung Penanggungan. Khususnya di Desa Kunjorowesi dan Srigading, Kecamatan Ngoro. ’’Jadi itu perlu adanya perhatian penuh dari pemerintah daerah, utamanya APH (Aparat Penegak Hukum). Sebab, kelestarian hidup juga menjadi tanggung jawab kita bersama,’’ tuturnya.

Baca Juga :  PLN Manjakan Pelanggan dengan Program Super Wow

Dikomfirasi terpisah atas catatan kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal, Bupati Ikfina Fahmawati, memastikan bakal bertindak sesuai batas kewenangannya. Pihaknya bakal melakukan koordiansi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Sebab, sesuai UU Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (minerba), kini kewenangan pengawasan dan perizinan juga berada di Inspektur tambang naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. ’’Tetap akan kita koordinasikan dan memperkuat sesuai peraturan perundang-undangan sejauh mana kewenangan yang bisa kita lakukan,’’ tegasnya. (ori/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/