alexametrics
26.8 C
Mojokerto
Saturday, May 28, 2022

BPS Bipih Dilarang Berikan Dana Talangan Haji

Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih) tak lagi diperbolehkan memberikan dana talangan kepada calon jamaah haji. Jika melanggar, maka Kementerian Agama dapat memblokir dan/atau melakukan pencabutan user ID Siskohat.

Hal inilah yang terus disosialiasikan Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto melalui Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah ke masyarakat dan pihak terkait. Lembaga ini terus intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M serta PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Kasi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Mukti Ali mengatakan, ada beberapa hal dalam aturan baru  antara lain BPS Bipih untuk tidak memberikan dana talangan kepada calon jamaah haji.

Baca Juga :  Komandan Puspenerbal: Kepribadian Bangsa Harus Berkarakter Maritim

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 pasal 4 ayat 1 dan 2 yang baru disahkan Menteri Agama ’’Setoran awal Bipih bukan dana talangan atau nama lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari BPA Bipih,” katanya.

Dalam PMA itu, Mukti Ali menegaskan, jika BPS Bipih memberikan dana talangan, maka Menteri Agama dapat memblokir dan/atau pencabutan user ID Siskohat setelah sebelumnya dilakukan klarifikasi. ’’Bila ketahuan, user ID BPS Bipih akan diblokir oleh menteri,” tegasnya.

Selain itu, untuk memangkas daftar tunggu yang semakin panjang, di dalam PMA ini juga mengatur warga negara Indonesia tidak dapat melakukan pendaftaran haji reguler apabila masíh berstatus daftar tunggu atau pernah menunaikan ibadah haji dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. ’’Ketentuan ini tidak berlaku bagi jamaah haji reguler yang akan bertugas sebagai PPIH, Petugas Haji Daerah (PHD), atau pembimbing KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan,” Pungkasnya.

Baca Juga :  Pasar Murah Untuk Hindari Panic Buying

Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih) tak lagi diperbolehkan memberikan dana talangan kepada calon jamaah haji. Jika melanggar, maka Kementerian Agama dapat memblokir dan/atau melakukan pencabutan user ID Siskohat.

Hal inilah yang terus disosialiasikan Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto melalui Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah ke masyarakat dan pihak terkait. Lembaga ini terus intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M serta PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Kasi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Mukti Ali mengatakan, ada beberapa hal dalam aturan baru  antara lain BPS Bipih untuk tidak memberikan dana talangan kepada calon jamaah haji.

Baca Juga :  Tembus Rp 1 Juta/Gram, Harga Logam Mulia Cetak Sejarah

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 pasal 4 ayat 1 dan 2 yang baru disahkan Menteri Agama ’’Setoran awal Bipih bukan dana talangan atau nama lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari BPA Bipih,” katanya.

Dalam PMA itu, Mukti Ali menegaskan, jika BPS Bipih memberikan dana talangan, maka Menteri Agama dapat memblokir dan/atau pencabutan user ID Siskohat setelah sebelumnya dilakukan klarifikasi. ’’Bila ketahuan, user ID BPS Bipih akan diblokir oleh menteri,” tegasnya.

Selain itu, untuk memangkas daftar tunggu yang semakin panjang, di dalam PMA ini juga mengatur warga negara Indonesia tidak dapat melakukan pendaftaran haji reguler apabila masíh berstatus daftar tunggu atau pernah menunaikan ibadah haji dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. ’’Ketentuan ini tidak berlaku bagi jamaah haji reguler yang akan bertugas sebagai PPIH, Petugas Haji Daerah (PHD), atau pembimbing KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan,” Pungkasnya.

Baca Juga :  Pasar Murah Untuk Hindari Panic Buying

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/