alexametrics
22.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

KBM Tahun Ajaran Baru di Kota Mojokerto Tetap Gunakan Sistem Online

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tahun ajaran baru 2020/2021 tetap bergulir Juli mendatang. Namun, siswa jenjang PAUD, SD, hingga SMP di Kota Mojokerto harus menunda keinginannya untuk kembali ke sekolah.

Pasalnya, kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap digelar secara dalam jaringan (daring) atau online menyusul diperpanjangnya masa belajar di rumah. Jumat (29/5)  Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Mojokerto secara resmi menerbitkan edaran nomor 420/1232/417.301/2020 perihal Perpanjangan Masa Belajar di Rumah bagi Peserta Didik.

Kebijakan itu dilakukan menyikapi perkembangan penyebaran Covid-19 dan hasil evaluasi dari Wali Kota Ika Puspitasari selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto.

Kepala Dispendik Kota Mojokerto Amin Wachid, mengungkapkan, perpanjangan masa bekerja dan belajar di rumah tersebut berlaku bagi guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik mulai jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP negeri dan swasta se-Kota Mojokerto.

Bahkan, perpanjangan kali ini belum ditetapkan batas waktu berakhir hingga kapan. ’’Harusnya hari ini (kemarin) terakhir libur. Tapi karena kondisi masih seperti ini, masa belajar di rumah perpanjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan,’’ terangnya.

Amin mengatakan, perpanjangan masa bekerja dan belajar di rumah tersebut sewaktu-waktu bisa diubah menunggu keputusan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto. Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada kepala sekolah dan pengawas untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dari tempat tinggal masing-masing.

Baca Juga :  Cegah Klaster Baru, Intensifkan Operasi Yustisi

Di samping itu, seluruh sekolah juga diimbau untuk tidak menggelar kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak massa. Terutama pada kegiatan yang berkaitan dengan kelulusan. Seperti pelepasan siswa, pentas seni, rekreasi, pengembalian buku perpustakaan, pengambilan ijazah maupun rapor.

’’Jadi tidak mengundang atau mengumpulkan banyak orang dengan jumlah yang relatif banyak,’’ paparnya. Pun demikian dengan pengumuman kelulusan siswa PAUD sampai dengan SMP yang juga tidak diperkenankan diumumkan di sekolah. Teknis pengumuman rangkaian kelulusan itu, sebut Amin, dapat dilakukan dengan mekanisme secara virtual atau online.

Atau, pihak sekolah juga bisa memanfaatkan jasa pengiriman. Termasuk dalam pengumuman kenaikan kelas yang juga akan dilakukan secara daring. Sementara itu, tahun ajaran baru 2020/2021 tetap digulirkan pada 13 Juli mendatang.

Namun, untuk bisa menggelar pembelajaran di dalam kelas, pihak sekolah harus mampu memenuhi 19 jenis protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). ’’Sambil kita mempersiapkan itu, untuk pembelajaran di Kota Mojokerto tetap kami lakukan secara daring,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Pendataan Keluarga 2021, Bupati Ikfina Jadi Sasaran Perdana

Oleh sebab itu, dalam edaran tersebut, Amin juga mengimbau masing-masing sekolah untuk menyediakan sarana dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Antara lain menyediakan tempat CTPS, disinfektan, thermal gun atau alat pengukur suhu tubuh, serta Alat Pelindung Diri (APD) berupa pelindung wajah hingga sarung tangan.

Menurutnya, seluruh kebutuhan tersebut dapat dianggarkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) yang bersumber dari APBN. Selain itu, lembaga pendidikan juga harus memaksimalkan fungsi usaha kesehatan sekolah (UKS) dengan berkoordinasi dengan puskesmas setempat.

Bahkan, sekolah juga diimbau memebentuk petugas khusus siaga Covid-19 untuk persiapan penanganan awal jika terjadi kondisi darurat. Selain itu juga bertugas untuk melaporkan setiap perkembangan kondisi kesehatan guru maupun siswa terkait Covid-19. ’’Jadi kepala sekolah membentuk, kami di sini (dispendik) juga membentuk terkait itu,’’ paparnya.

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mojokerto ini menambahkan, pelaksanaan KBM di sekolah akan diberitahukan kemudian. Dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi terkait Covid-19.

’’Yang menentukan boleh masuk klasikal atau tidak adalah bukan Kemendikbud tapi gugus tugas. Kalau memang diizinan, siswa akan masuk sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,’’ tegasnya. (abi)

 

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tahun ajaran baru 2020/2021 tetap bergulir Juli mendatang. Namun, siswa jenjang PAUD, SD, hingga SMP di Kota Mojokerto harus menunda keinginannya untuk kembali ke sekolah.

Pasalnya, kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap digelar secara dalam jaringan (daring) atau online menyusul diperpanjangnya masa belajar di rumah. Jumat (29/5)  Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Mojokerto secara resmi menerbitkan edaran nomor 420/1232/417.301/2020 perihal Perpanjangan Masa Belajar di Rumah bagi Peserta Didik.

Kebijakan itu dilakukan menyikapi perkembangan penyebaran Covid-19 dan hasil evaluasi dari Wali Kota Ika Puspitasari selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto.

Kepala Dispendik Kota Mojokerto Amin Wachid, mengungkapkan, perpanjangan masa bekerja dan belajar di rumah tersebut berlaku bagi guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik mulai jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP negeri dan swasta se-Kota Mojokerto.

Bahkan, perpanjangan kali ini belum ditetapkan batas waktu berakhir hingga kapan. ’’Harusnya hari ini (kemarin) terakhir libur. Tapi karena kondisi masih seperti ini, masa belajar di rumah perpanjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan,’’ terangnya.

Amin mengatakan, perpanjangan masa bekerja dan belajar di rumah tersebut sewaktu-waktu bisa diubah menunggu keputusan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto. Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada kepala sekolah dan pengawas untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dari tempat tinggal masing-masing.

Baca Juga :  Sendi, Desa yang Hilang Kini Diambil Alih Pemkab
- Advertisement -

Di samping itu, seluruh sekolah juga diimbau untuk tidak menggelar kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak massa. Terutama pada kegiatan yang berkaitan dengan kelulusan. Seperti pelepasan siswa, pentas seni, rekreasi, pengembalian buku perpustakaan, pengambilan ijazah maupun rapor.

’’Jadi tidak mengundang atau mengumpulkan banyak orang dengan jumlah yang relatif banyak,’’ paparnya. Pun demikian dengan pengumuman kelulusan siswa PAUD sampai dengan SMP yang juga tidak diperkenankan diumumkan di sekolah. Teknis pengumuman rangkaian kelulusan itu, sebut Amin, dapat dilakukan dengan mekanisme secara virtual atau online.

Atau, pihak sekolah juga bisa memanfaatkan jasa pengiriman. Termasuk dalam pengumuman kenaikan kelas yang juga akan dilakukan secara daring. Sementara itu, tahun ajaran baru 2020/2021 tetap digulirkan pada 13 Juli mendatang.

Namun, untuk bisa menggelar pembelajaran di dalam kelas, pihak sekolah harus mampu memenuhi 19 jenis protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). ’’Sambil kita mempersiapkan itu, untuk pembelajaran di Kota Mojokerto tetap kami lakukan secara daring,’’ tandasnya.

Baca Juga :  DPRD Dimanjakan Gaji Berlipat dan Tunjangan Transportasi

Oleh sebab itu, dalam edaran tersebut, Amin juga mengimbau masing-masing sekolah untuk menyediakan sarana dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Antara lain menyediakan tempat CTPS, disinfektan, thermal gun atau alat pengukur suhu tubuh, serta Alat Pelindung Diri (APD) berupa pelindung wajah hingga sarung tangan.

Menurutnya, seluruh kebutuhan tersebut dapat dianggarkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) yang bersumber dari APBN. Selain itu, lembaga pendidikan juga harus memaksimalkan fungsi usaha kesehatan sekolah (UKS) dengan berkoordinasi dengan puskesmas setempat.

Bahkan, sekolah juga diimbau memebentuk petugas khusus siaga Covid-19 untuk persiapan penanganan awal jika terjadi kondisi darurat. Selain itu juga bertugas untuk melaporkan setiap perkembangan kondisi kesehatan guru maupun siswa terkait Covid-19. ’’Jadi kepala sekolah membentuk, kami di sini (dispendik) juga membentuk terkait itu,’’ paparnya.

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mojokerto ini menambahkan, pelaksanaan KBM di sekolah akan diberitahukan kemudian. Dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi terkait Covid-19.

’’Yang menentukan boleh masuk klasikal atau tidak adalah bukan Kemendikbud tapi gugus tugas. Kalau memang diizinan, siswa akan masuk sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,’’ tegasnya. (abi)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/