alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Agen BPNT Mainkan Harga Sembako, Non-Tunai Lebih Mahal

MOJOKERTO – Peralihan bantuan sosial berupa beras sejahtera (rastra) menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), mulai dicairkan sejak April lalu.

Namun, pemberlakuan ini justru dimanfaatkan sejumlah agen e-Warong. Mereka mengambil keuntungan dengan besaran tak wajar. Hal ini diceritakan seorang penerima BPNT asal Dawarblandong.

Kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, pria ini mengaku, pembelian dengan menggunakan e-money itu justru membuat dirinya jengkel. Karena, dengan saldo sebesar Rp 110.000, hanya mendapat beras 9 kilogram dan telur 10 biji. ’’Biasanya, beras itu harganya hanya Rp 8.500,’’ ujarnya.

Harga ini dianggap sangat tidak logis. Karena, kondisi beras jenis medium tersebut sangat buruk. Patahan-patahan bulir beras sangat tinggi. Idealnya, beras layak konsumsi, maksimal broken mencapai 35 persen.

Pun demikian dengan harga telur. Saat ini, telur seharga Rp 25 ribu per kilogram. Sementara, pria ini hanya mengaku hanya mendapat 10 butir telur saja. ’’Jika ditimbang, beratnya hanya setengah kilogram,’’ papar dia.

Baca Juga :  10 Hari, 37 Kasus Baru, 6 Meninggal Dunia

Jika dikalkulasi dengan harga normal, pembelian beras medium seberat 9 kilogram dan telur setengah kilogram, hanya membutuhkan biaya sebesar Rp 89 ribu. Namun faktanya, dari saldo Rp 110 ribu, hanya tersisa Rp 250.

Ia mengaku, harga penggunaan e-money di sejumlah e-Warong di kawasan Dawarblandong, berbeda dengan pembayaran tunai yang justru lebih murah. ’’Kami meminta, pemerintah melakukan evaluasi lagi. Agar diperlakukan sama dengan penggunaan uang tunai,’’ pungkas pria yang kesehariannya sebagai buruh tani ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Lutfi Ariyono, mengaku, baru kali pertamanya mendengar adanya peristiwa itu. Namun, dalam waktu dekat, ia segera mengevaluasi seluruh agen e-Warong di seluruh kecamatan.

Baca Juga :  Program PET-Interaktif Jadi Solusi KBM di Era Pandemi

Saat ini, e-Warong yang sudah terverifikasi di Kabupaten Mojokerto mencapai 68 titik. Per kecamatan, rata-rata mencapai dua hingga enam titik. ’’Ini akan menjadi bahan evaluasi kita. Sejauh ini kita belum mendengar laporan itu,’’ tegas dia.

Tak hanya memanggil agen. Mulai hari ini, ia akan menurunkan tim khusus untuk melakukan investigasi dan menelusuri kevalidan data tersebut. Seperti diketahui, mulai April lalu, bantuan rastra beralih ke BPNT.

Mekanismenya, KPM akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bisa digunakan untuk membeli sembako dan telur sebesar Rp 110 ribu per bulan.

Penggantian subsidi rastra menjadi bantuan sosial pangan beras sejahtera dan bantuan pangan nontunai mengacu Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 511.1/9087/SJ tanggal 8 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018.

MOJOKERTO – Peralihan bantuan sosial berupa beras sejahtera (rastra) menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), mulai dicairkan sejak April lalu.

Namun, pemberlakuan ini justru dimanfaatkan sejumlah agen e-Warong. Mereka mengambil keuntungan dengan besaran tak wajar. Hal ini diceritakan seorang penerima BPNT asal Dawarblandong.

Kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, pria ini mengaku, pembelian dengan menggunakan e-money itu justru membuat dirinya jengkel. Karena, dengan saldo sebesar Rp 110.000, hanya mendapat beras 9 kilogram dan telur 10 biji. ’’Biasanya, beras itu harganya hanya Rp 8.500,’’ ujarnya.

Harga ini dianggap sangat tidak logis. Karena, kondisi beras jenis medium tersebut sangat buruk. Patahan-patahan bulir beras sangat tinggi. Idealnya, beras layak konsumsi, maksimal broken mencapai 35 persen.

- Advertisement -

Pun demikian dengan harga telur. Saat ini, telur seharga Rp 25 ribu per kilogram. Sementara, pria ini hanya mengaku hanya mendapat 10 butir telur saja. ’’Jika ditimbang, beratnya hanya setengah kilogram,’’ papar dia.

Baca Juga :  Panitia Ramai-Ramai Mundur, Dua Desa Gagal Menggelar Pilkades Serentak

Jika dikalkulasi dengan harga normal, pembelian beras medium seberat 9 kilogram dan telur setengah kilogram, hanya membutuhkan biaya sebesar Rp 89 ribu. Namun faktanya, dari saldo Rp 110 ribu, hanya tersisa Rp 250.

Ia mengaku, harga penggunaan e-money di sejumlah e-Warong di kawasan Dawarblandong, berbeda dengan pembayaran tunai yang justru lebih murah. ’’Kami meminta, pemerintah melakukan evaluasi lagi. Agar diperlakukan sama dengan penggunaan uang tunai,’’ pungkas pria yang kesehariannya sebagai buruh tani ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Lutfi Ariyono, mengaku, baru kali pertamanya mendengar adanya peristiwa itu. Namun, dalam waktu dekat, ia segera mengevaluasi seluruh agen e-Warong di seluruh kecamatan.

Baca Juga :  Tertunda Dua Tahun, Rusunawa Segera Dihuni

Saat ini, e-Warong yang sudah terverifikasi di Kabupaten Mojokerto mencapai 68 titik. Per kecamatan, rata-rata mencapai dua hingga enam titik. ’’Ini akan menjadi bahan evaluasi kita. Sejauh ini kita belum mendengar laporan itu,’’ tegas dia.

Tak hanya memanggil agen. Mulai hari ini, ia akan menurunkan tim khusus untuk melakukan investigasi dan menelusuri kevalidan data tersebut. Seperti diketahui, mulai April lalu, bantuan rastra beralih ke BPNT.

Mekanismenya, KPM akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bisa digunakan untuk membeli sembako dan telur sebesar Rp 110 ribu per bulan.

Penggantian subsidi rastra menjadi bantuan sosial pangan beras sejahtera dan bantuan pangan nontunai mengacu Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 511.1/9087/SJ tanggal 8 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/