alexametrics
26.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 18, 2022

Pemkab Prioritaskan Pemulihan Ekonomi

Musrenbang RKPD 2023

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab melalui Bappeda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 di Pendapa Graha Majatama, Selasa (29/3) pagi. Hal itu untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam bidang pembangunan.

Pemkab mencanangkan arah kebijakan pembangunan daerah. Yakni, melakukan pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah dengan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur. Selain itu, juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel bersih dan transparan. Semua itu dilandasi nilai keimanan dan ketakwaan.

’’Prioritas yang utama kita melakukan pemulihan ekonomi sebagai pemulihan dari berbagai dampak Covid-19 ditunjang dengan pemerataan dan penguatan insfratruktur di segala bidang,’’ jelas Bupati Ikfina.

Kaitannya prioritas pembangunan 2023 ini, Ikfina mengatakan, tidak hanya berupaya pada pengembalian ekonomi. Namun, juga berupaya bagaimana ekonomi tetap tumbuh. ’’Situasi saat ini semuanya dalam masalah. Tidak hanya di negara kita, melainkan global. Maka di tahun anggaran 2023 ini kita benar-benar harus fokus dengan dibarengi pemetaan yang jelas. Sehingga nanti intervensinya juga fokus,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Ning Ita Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat

Di antara pemetaan yang sudah ada saat ini, orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto ini menjelaskan, yang menjadi prioritas saat ini adalah produk UMKM. Karena produk UMKM yang berada di Kabupaten Mojokerto memiliki pangsa pasar yang jelas.

’’Seperti arahan presiden, kita akan menggunakan produk dalam negeri. Otomatis yang kita prioritaskan adalah produk dari UMKM di Kabupaten Mojokerto. Jadi, apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian sesuai peraturan yang berlaku. UMKM yang bisa mendukung harus segera mendapatkan berbagai legalitas sebagai pemenuhan terhadap pembelanjaan barang dan jasa,’’ terangnya.

Selain UMKM, Ikfina menilai sektor wisata juga menjadi prioritas pemulihan ekonomi. Karena memiliki pangsa pasar yang sangat bagus. ’’Kita akan bekerja sama dan mengintensifkan kerja sama dengan berbagai pihak. Karena wisata di Kabupaten Mojokerto adalah wisata yang tidak bisa dikelola sendiri. Seperti halnya dengan BPCB, Perhutani, dan pihak-pihak lain untuk bagaimana kita menampilkan dan mengelola. Termasuk juga melibatkan wisata-wisata desa yang berkembang saat ini dan akan berkembang di kemudian hari. Ini akan menjadi pangsa pasar yang akan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Napi Yang Bebas, Tak Wajib Absensi

Lanjut Ikfina, dari sektor wisata tersebut, ke depannya juga bisa menarik sektor lain yang juga memiliki pangsa pasar yang besar untuk pemulihan ekonomi. ’’Seperti pertanian dan perhutanan akan bisa tertarik jika kita sudah punya pangsa pasar yang kita kembangkan sendiri. Maka kita berharap lapangan pekerjaan juga akan terbuka lebar terkait dengan hal ini,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi mengatakan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada 2021 mencapai 120,54 jiwa. Dari jumlah tersebut, persentase penduduk miskin bertambah sebesar 1,74 ribu jiwa bila dibanding dengan kondisi 2020 yang sebesar 118,80 ribu jiwa.

’’Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan dari 10,57%. pada tahun 2020 menjadi 10,62% pada tahun 2021,” terangnya. (dan/ori/adv)

Musrenbang RKPD 2023

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab melalui Bappeda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 di Pendapa Graha Majatama, Selasa (29/3) pagi. Hal itu untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam bidang pembangunan.

Pemkab mencanangkan arah kebijakan pembangunan daerah. Yakni, melakukan pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah dengan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur. Selain itu, juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel bersih dan transparan. Semua itu dilandasi nilai keimanan dan ketakwaan.

’’Prioritas yang utama kita melakukan pemulihan ekonomi sebagai pemulihan dari berbagai dampak Covid-19 ditunjang dengan pemerataan dan penguatan insfratruktur di segala bidang,’’ jelas Bupati Ikfina.

Kaitannya prioritas pembangunan 2023 ini, Ikfina mengatakan, tidak hanya berupaya pada pengembalian ekonomi. Namun, juga berupaya bagaimana ekonomi tetap tumbuh. ’’Situasi saat ini semuanya dalam masalah. Tidak hanya di negara kita, melainkan global. Maka di tahun anggaran 2023 ini kita benar-benar harus fokus dengan dibarengi pemetaan yang jelas. Sehingga nanti intervensinya juga fokus,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Ninja 250 CC Nyungsep di Parit, Satu Tewas

Di antara pemetaan yang sudah ada saat ini, orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto ini menjelaskan, yang menjadi prioritas saat ini adalah produk UMKM. Karena produk UMKM yang berada di Kabupaten Mojokerto memiliki pangsa pasar yang jelas.

- Advertisement -

’’Seperti arahan presiden, kita akan menggunakan produk dalam negeri. Otomatis yang kita prioritaskan adalah produk dari UMKM di Kabupaten Mojokerto. Jadi, apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian sesuai peraturan yang berlaku. UMKM yang bisa mendukung harus segera mendapatkan berbagai legalitas sebagai pemenuhan terhadap pembelanjaan barang dan jasa,’’ terangnya.

Selain UMKM, Ikfina menilai sektor wisata juga menjadi prioritas pemulihan ekonomi. Karena memiliki pangsa pasar yang sangat bagus. ’’Kita akan bekerja sama dan mengintensifkan kerja sama dengan berbagai pihak. Karena wisata di Kabupaten Mojokerto adalah wisata yang tidak bisa dikelola sendiri. Seperti halnya dengan BPCB, Perhutani, dan pihak-pihak lain untuk bagaimana kita menampilkan dan mengelola. Termasuk juga melibatkan wisata-wisata desa yang berkembang saat ini dan akan berkembang di kemudian hari. Ini akan menjadi pangsa pasar yang akan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Ning Ita Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat

Lanjut Ikfina, dari sektor wisata tersebut, ke depannya juga bisa menarik sektor lain yang juga memiliki pangsa pasar yang besar untuk pemulihan ekonomi. ’’Seperti pertanian dan perhutanan akan bisa tertarik jika kita sudah punya pangsa pasar yang kita kembangkan sendiri. Maka kita berharap lapangan pekerjaan juga akan terbuka lebar terkait dengan hal ini,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi mengatakan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada 2021 mencapai 120,54 jiwa. Dari jumlah tersebut, persentase penduduk miskin bertambah sebesar 1,74 ribu jiwa bila dibanding dengan kondisi 2020 yang sebesar 118,80 ribu jiwa.

’’Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan dari 10,57%. pada tahun 2020 menjadi 10,62% pada tahun 2021,” terangnya. (dan/ori/adv)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/