alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Tunggakan Tembus Rp 2,2 Juta, Pasien Miskin Ngutang Tetangga

MOJOKERTO – Pasien miskin yang sempat tertolak pelayanan lantaran kepesertaan BPJS Kesehatannya menunggak sedikit bernapas lega. Lantaran, bakal dapat layanan BPJS Kesehatan setelah tunggakannya dapat dilunasi.

Meskipun dilakukan dengan utang kepada tetangga, kemarin. ’’Tunggakannya sudah dilunasi,’’ ungkap Sonny Basuki, anggota dewan yang mengawal polemik pasien miskin asal Sentanan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Mojokerto ini.

Ia mengatakan, pilihan itu ditempuh keluarga agar pasien dapat layanan yang terjangkau melalui BPJS Kesehatan. Hanya saja, keluarga pasien terpaksa mengutang ke tetangga untuk melunasi tunggakan iuran BPJS-nya.

Mencapai Rp 2,7 juta lebih itu dihitung dari tunggakan sebesar Rp 1,7 juta ditambah denda Rp 900 ribu lebih. ’’Mereka terpaksa mengutang ke tetangganya. Itu agar dapat lunasi tunggakan BPJS,’’ beber Sonny.

Baca Juga :  Tunggu Pelunasan, Pasien Dilayani Umum

Dia juga menunjukkan bukti pelunasan tunggakan dari keluarga pasien. Tunggakan iuran BPJS Kesehatan itu terdiri dari lima anggota keluarga. Rinciannya, nilai tunggakan BPJS kesehatan kelas III sebesar Rp 1,2 juta.

Plus, denda keterlambatan bayar iuran BPJS sebesar Rp 998.640 dengan total keseluruhan Rp 2,2 juta. ’’Kalau pakai umum (layanan kesehatan biaya swasta) bisa kena mahal. Jadi tunggakan BPJS-nya dilunasi supaya dapat layanan BPJS,’’ tambah dia.

Pihaknya berharap layanan BPJS Kesehatan dapat segera tersambung dengan layanan pasien tersebut. Sehingga, dapat meng-cover kebutuhan kesehatan pasien. Mengingat, pasien dapat rujukan ke RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo lantaran terdiagnosis penyakit yang butuh dokter spesialis.

Baca Juga :  Penyakit Jantung Kini Mulai Serang Usia Muda

’’Sekarang rawat inap di RSUD. Harapan kami dapat layanan BPJS yang memadai,’’ imbuh Sonny. Diketahui sebelumnya, warga miskin asal Sentanan wadul ke dewan lantaran sempat tertolak dapat layanan di RSUD Kota.

Itu dikarenakan adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 1,2 juta lebih. Sedangkan, layanan asuransi pemerintah itu tidak dapat diakses RSUD karena data kepesertaan warga miskin tesrebut dihapus.

Di sisi lain, pemkot telah menggulirkan Universal Health Coverage (UHC) atau pemberian jaminan kesehatan bagi warganya lewat program Pemberian Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kesehatan. Hanya saja, adanya tunggakan warga kota yang terlebih dahulu mengikuti BPJS secara mandiri tidak dapat migrasi ke layanan PBI-D. 

 

 

MOJOKERTO – Pasien miskin yang sempat tertolak pelayanan lantaran kepesertaan BPJS Kesehatannya menunggak sedikit bernapas lega. Lantaran, bakal dapat layanan BPJS Kesehatan setelah tunggakannya dapat dilunasi.

Meskipun dilakukan dengan utang kepada tetangga, kemarin. ’’Tunggakannya sudah dilunasi,’’ ungkap Sonny Basuki, anggota dewan yang mengawal polemik pasien miskin asal Sentanan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Mojokerto ini.

Ia mengatakan, pilihan itu ditempuh keluarga agar pasien dapat layanan yang terjangkau melalui BPJS Kesehatan. Hanya saja, keluarga pasien terpaksa mengutang ke tetangga untuk melunasi tunggakan iuran BPJS-nya.

Mencapai Rp 2,7 juta lebih itu dihitung dari tunggakan sebesar Rp 1,7 juta ditambah denda Rp 900 ribu lebih. ’’Mereka terpaksa mengutang ke tetangganya. Itu agar dapat lunasi tunggakan BPJS,’’ beber Sonny.

Baca Juga :  Ning Ita Salurkan Bansos di Tengah Pandemi

Dia juga menunjukkan bukti pelunasan tunggakan dari keluarga pasien. Tunggakan iuran BPJS Kesehatan itu terdiri dari lima anggota keluarga. Rinciannya, nilai tunggakan BPJS kesehatan kelas III sebesar Rp 1,2 juta.

Plus, denda keterlambatan bayar iuran BPJS sebesar Rp 998.640 dengan total keseluruhan Rp 2,2 juta. ’’Kalau pakai umum (layanan kesehatan biaya swasta) bisa kena mahal. Jadi tunggakan BPJS-nya dilunasi supaya dapat layanan BPJS,’’ tambah dia.

- Advertisement -

Pihaknya berharap layanan BPJS Kesehatan dapat segera tersambung dengan layanan pasien tersebut. Sehingga, dapat meng-cover kebutuhan kesehatan pasien. Mengingat, pasien dapat rujukan ke RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo lantaran terdiagnosis penyakit yang butuh dokter spesialis.

Baca Juga :  Sewakan Kamar untuk Mesum, Pengelola Kos Diamankan

’’Sekarang rawat inap di RSUD. Harapan kami dapat layanan BPJS yang memadai,’’ imbuh Sonny. Diketahui sebelumnya, warga miskin asal Sentanan wadul ke dewan lantaran sempat tertolak dapat layanan di RSUD Kota.

Itu dikarenakan adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 1,2 juta lebih. Sedangkan, layanan asuransi pemerintah itu tidak dapat diakses RSUD karena data kepesertaan warga miskin tesrebut dihapus.

Di sisi lain, pemkot telah menggulirkan Universal Health Coverage (UHC) atau pemberian jaminan kesehatan bagi warganya lewat program Pemberian Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kesehatan. Hanya saja, adanya tunggakan warga kota yang terlebih dahulu mengikuti BPJS secara mandiri tidak dapat migrasi ke layanan PBI-D. 

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/