alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Friday, May 20, 2022

Puskesmas Outbound saat Libur Nataru, BKPP Turun Tangan

RAKOR disertai outbound ke luar kota di tengah libur Nataru yang dilakukan UPT Puskesmas Dlanggu akhirnya disikapi BKPP. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto Susantoso mengaku sudah meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pimpinan ASN tersebut memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

”Kami sudah melakukan koordinasi dengan kadinkes (dr Sujatmiko), agar beliaunya memberikan sanksi pada mereka yang melanggar disiplin,” ungkapnya kemarin. Tidak hanya sanksi teguran lisan, melainkan harus disertai teguran tertulis dengan tembusan Bupati Mojokerto dan BKPP. Sehingga, langkah tegas kepala OPD tersebut nantinya benar-benar menjadi peringatan keras bagi ASN yang menjadi bawahannya untuk tidak mengulangi dan pergi keluar kota seenaknya.

Apalagi, rakor dibalut persiapan BLUD (Badan Layanan Usaha Daerah) dan RE Akreditasi tahun 2021 ini tanpa seizin Sujatmiko. Tentu keputusan rombongan yang dipimpin Kepala UPT Puskesmas Dlanggu Rita Sugihati ini tergolong pelanggaran yang tak bisa ditolerir, karena telah melenceng dari aturan. Menyusul, sesuai aturan setiap ASN yang mau keluar kota, wajib izin kepada atasan. Hal itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat bepergian. ”Setiap ASN yang bepergian memang wajib izin pimpinannya. Kemana dan tujuannya apa, dan lain sebagainya,” paparnya.

Baca Juga :  Bupati Ikfina Serahkan Hadiah untuk Hafiz-Hafizah Juara MTQ

Sehingga, BKPP meminta kepala OPD terkait untuk memberikan peringatan pertama secara tertulis. Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan untuk pegawai pemerintah, sanksi disiplin diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sanksi yang pertama adalah peringatan. ”Peringatan itu juga sanksi. Jangan salah, peringatan tertulis ini sudah menyangkut kredibilitas yang bersangkutan. Kalau sanksi disiplin langsung penurunan pangkat tidak seperti itu. Terlalu jauh itu,” jelas Susantoso.

Menurutnya, peringatan tidak hanya diberikan pada mereka yang keluar kota di tengah libur Nataru. Melainkan juga disarankan untuk semua kepala puskesmas yang tersebar di Kabupaten Mojokerto.

Hal itu agar mereka benar-benar memegang teguh aturan sebagaimana diatur dalam SE Menpan RB Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021. Dalam SE itu, pejabat pembina kepegawaian (PPK) diminta melakukan pengaturan secara ketat, selektif, dan akuntabel terhadap pemberian cuti selain cuti bersama kepada ASN. Yang kebutuhannya diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 dan PP Nomor 49 Tahun 2018. ”Apalagi, untuk puskesmas ini kan salah satu yang menjadi pelayanan publik,” tegasnya lagi.

Baca Juga :  Pengadaan Rubuha untuk Perangi Hama Tikus, Disperta Terganjal Anggaran

Selain itu, pemberian hukuman disiplin bagi ASN dalam masa pandemi Covid-19 ini juga diatur oleh SE Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 11./SE/IV/2020 tentang pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan bepergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik pada masa Kedaruratan Masyarakat Covid-19. Disinggung soal sanksi yang akan diberikan BKPP, Susantoso menyatakan, nantinya disesuaikan dengan temuan yang dilakukan Inspektorat sebagai penyidik internal. Artinya, BKPP tidak bisa langsung memberikan sanksi, melainkan harus melalui tahapan-tahapan. Meliputi, laporan kepala OPD kepada Bupati Mojokerto yang diikuti disposisi pada Inspektorat untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin ASN. ”Jika betul ada temuan pelanggaran disiplin sesuai pemeriksaan Inspektorat, baru kami sebagai eksekutornya,” ujarnya. 

RAKOR disertai outbound ke luar kota di tengah libur Nataru yang dilakukan UPT Puskesmas Dlanggu akhirnya disikapi BKPP. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto Susantoso mengaku sudah meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pimpinan ASN tersebut memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

”Kami sudah melakukan koordinasi dengan kadinkes (dr Sujatmiko), agar beliaunya memberikan sanksi pada mereka yang melanggar disiplin,” ungkapnya kemarin. Tidak hanya sanksi teguran lisan, melainkan harus disertai teguran tertulis dengan tembusan Bupati Mojokerto dan BKPP. Sehingga, langkah tegas kepala OPD tersebut nantinya benar-benar menjadi peringatan keras bagi ASN yang menjadi bawahannya untuk tidak mengulangi dan pergi keluar kota seenaknya.

Apalagi, rakor dibalut persiapan BLUD (Badan Layanan Usaha Daerah) dan RE Akreditasi tahun 2021 ini tanpa seizin Sujatmiko. Tentu keputusan rombongan yang dipimpin Kepala UPT Puskesmas Dlanggu Rita Sugihati ini tergolong pelanggaran yang tak bisa ditolerir, karena telah melenceng dari aturan. Menyusul, sesuai aturan setiap ASN yang mau keluar kota, wajib izin kepada atasan. Hal itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat bepergian. ”Setiap ASN yang bepergian memang wajib izin pimpinannya. Kemana dan tujuannya apa, dan lain sebagainya,” paparnya.

Baca Juga :  Bupati Ikfina Serahkan Hadiah untuk Hafiz-Hafizah Juara MTQ

Sehingga, BKPP meminta kepala OPD terkait untuk memberikan peringatan pertama secara tertulis. Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan untuk pegawai pemerintah, sanksi disiplin diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sanksi yang pertama adalah peringatan. ”Peringatan itu juga sanksi. Jangan salah, peringatan tertulis ini sudah menyangkut kredibilitas yang bersangkutan. Kalau sanksi disiplin langsung penurunan pangkat tidak seperti itu. Terlalu jauh itu,” jelas Susantoso.

Menurutnya, peringatan tidak hanya diberikan pada mereka yang keluar kota di tengah libur Nataru. Melainkan juga disarankan untuk semua kepala puskesmas yang tersebar di Kabupaten Mojokerto.

- Advertisement -

Hal itu agar mereka benar-benar memegang teguh aturan sebagaimana diatur dalam SE Menpan RB Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021. Dalam SE itu, pejabat pembina kepegawaian (PPK) diminta melakukan pengaturan secara ketat, selektif, dan akuntabel terhadap pemberian cuti selain cuti bersama kepada ASN. Yang kebutuhannya diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 dan PP Nomor 49 Tahun 2018. ”Apalagi, untuk puskesmas ini kan salah satu yang menjadi pelayanan publik,” tegasnya lagi.

Baca Juga :  Pemerintah Tingkatkan Kapasitas RS Hingga 40 Persen

Selain itu, pemberian hukuman disiplin bagi ASN dalam masa pandemi Covid-19 ini juga diatur oleh SE Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 11./SE/IV/2020 tentang pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan bepergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik pada masa Kedaruratan Masyarakat Covid-19. Disinggung soal sanksi yang akan diberikan BKPP, Susantoso menyatakan, nantinya disesuaikan dengan temuan yang dilakukan Inspektorat sebagai penyidik internal. Artinya, BKPP tidak bisa langsung memberikan sanksi, melainkan harus melalui tahapan-tahapan. Meliputi, laporan kepala OPD kepada Bupati Mojokerto yang diikuti disposisi pada Inspektorat untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin ASN. ”Jika betul ada temuan pelanggaran disiplin sesuai pemeriksaan Inspektorat, baru kami sebagai eksekutornya,” ujarnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/