alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Monday, May 16, 2022

DPRD Dimanjakan Gaji Berlipat dan Tunjangan Transportasi

MOJOKERTO – Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, membuat para wakil rakyat kian dimanjakan. Pasalnya, tak hanya menerima penghasilan yang berlipat-lipat, namun tunjangan transportasi pun akan diterima.

Dalam pasal 9  tentang tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD ditegaskan, selain menerima tunjangan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan pakaian dinas serta atribut, legislator daerah juga berhak mendapatkan tunjangan transportasi. ’’Ini yang membedakan dengan aturan yang sebelumnya. Anggota bisa mendapat tunjangan transportasi,’’ ujar salah satu anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, kemarin.

Dikatakan dia, kalangan dewan nantinya akan mendapatkan tunjangan transportasi. Nilainya tergantung dengan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. ’’Sampai sekarang, masih dihitung,’’ ujar salah satu anggota Badan Anggaran ini.

Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi, menjelaskan, besaran tunjangan transportasi yang diamanatkan PP, belum bisa ditentukan. Karena, masih membutuhkan survei harga sewa kendaraan. ’’Memang benar. Ada tunjangan transportasi. Tapi, belum bisa ditentukan besarannya,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Polisi Tetapkan Pengusaha, Eks Camat dan PNS sebagai Tersangka

Hasil survei ini sudah mengacu pasal 17 yang menjelaskan, besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan ke anggota dewan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa setempat. ’’Kita belum tahu. Berapa sewa selama sebulan. Nah, itulah yang akan diterima dewan,’’ papar dia.

Lalu bagaimana dengan kendaraan yang selama ini banyak dipakai kalangan para wakil rakyat itu? Bambang memastikan, dengan penerapan aturan baru tersebut, pemerintah akan melakukan penarikan kendaraan. ’’Karena ada tunjangan, secara otomatis tidak dapat kendaraan,’’ jelasnya.

PP 18 Tahun 2017 juga dijelaskan, kenaikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Dengan begitu, kenaikan tunjangan dan gaji dewan tetap mempertimbangkan postur keuangan daerah. Selain adanya tunjangan transportasi, perubahan PP itu terjadi pada tunjangan reses. Jika sebelumnya hanya berupa uang perjalanan dinas, kini digantikan dengan tunjangan. ’’Ini akan diterima saat menjalankan reses yang berlangsung setahun tiga kali,’’ pungkas Bambang.

Baca Juga :  Rapid Test Menunjukkan Reaktif, Sepuluh Nakes Diisolasi Mandiri

Seperti diberitakan, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa merestui rencana kenaikan gaji DPRD hingga lima kali lipat. Besaran itu dinilai tak membuat keuangan daerah kolaps dan mengurangi alokasi anggaran pembangunan. Lima kali lipat dari gaji saat ini, ditegaskan MKP, hanya terfokus di gaji pokok. Dan tak akan menjalar ke berbagai tunjangan yang berhak dinikmati para wakil rakyat tersebut.

Saat ini, gaji pokok anggota DPRD Kabupaten Mojokerto mencapai Rp 6 jutaan. Jika kenaikan mencapai 5 kali lipat, maka gaji pokok dewan mencapai Rp 30 juta. Besaran itu belum termasuk berbagai tunjangan. Diantaranya tunjangan perumahan yang mencapai Rp 10,4 juta per anggota. Belum lagi tunjangan representasi Rp 1,5 juta dan berbagai tunjangan kesejahteraan lainnya.

MOJOKERTO – Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, membuat para wakil rakyat kian dimanjakan. Pasalnya, tak hanya menerima penghasilan yang berlipat-lipat, namun tunjangan transportasi pun akan diterima.

Dalam pasal 9  tentang tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD ditegaskan, selain menerima tunjangan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan pakaian dinas serta atribut, legislator daerah juga berhak mendapatkan tunjangan transportasi. ’’Ini yang membedakan dengan aturan yang sebelumnya. Anggota bisa mendapat tunjangan transportasi,’’ ujar salah satu anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, kemarin.

Dikatakan dia, kalangan dewan nantinya akan mendapatkan tunjangan transportasi. Nilainya tergantung dengan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. ’’Sampai sekarang, masih dihitung,’’ ujar salah satu anggota Badan Anggaran ini.

Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi, menjelaskan, besaran tunjangan transportasi yang diamanatkan PP, belum bisa ditentukan. Karena, masih membutuhkan survei harga sewa kendaraan. ’’Memang benar. Ada tunjangan transportasi. Tapi, belum bisa ditentukan besarannya,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Puluhan Kamar Karantina Kosong, Pemkot Tetap Siagakan Isoter
- Advertisement -

Hasil survei ini sudah mengacu pasal 17 yang menjelaskan, besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan ke anggota dewan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa setempat. ’’Kita belum tahu. Berapa sewa selama sebulan. Nah, itulah yang akan diterima dewan,’’ papar dia.

Lalu bagaimana dengan kendaraan yang selama ini banyak dipakai kalangan para wakil rakyat itu? Bambang memastikan, dengan penerapan aturan baru tersebut, pemerintah akan melakukan penarikan kendaraan. ’’Karena ada tunjangan, secara otomatis tidak dapat kendaraan,’’ jelasnya.

PP 18 Tahun 2017 juga dijelaskan, kenaikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Dengan begitu, kenaikan tunjangan dan gaji dewan tetap mempertimbangkan postur keuangan daerah. Selain adanya tunjangan transportasi, perubahan PP itu terjadi pada tunjangan reses. Jika sebelumnya hanya berupa uang perjalanan dinas, kini digantikan dengan tunjangan. ’’Ini akan diterima saat menjalankan reses yang berlangsung setahun tiga kali,’’ pungkas Bambang.

Baca Juga :  Perkuat Imun Tubuh dengan Membaca Alquran

Seperti diberitakan, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa merestui rencana kenaikan gaji DPRD hingga lima kali lipat. Besaran itu dinilai tak membuat keuangan daerah kolaps dan mengurangi alokasi anggaran pembangunan. Lima kali lipat dari gaji saat ini, ditegaskan MKP, hanya terfokus di gaji pokok. Dan tak akan menjalar ke berbagai tunjangan yang berhak dinikmati para wakil rakyat tersebut.

Saat ini, gaji pokok anggota DPRD Kabupaten Mojokerto mencapai Rp 6 jutaan. Jika kenaikan mencapai 5 kali lipat, maka gaji pokok dewan mencapai Rp 30 juta. Besaran itu belum termasuk berbagai tunjangan. Diantaranya tunjangan perumahan yang mencapai Rp 10,4 juta per anggota. Belum lagi tunjangan representasi Rp 1,5 juta dan berbagai tunjangan kesejahteraan lainnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/