alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 24, 2022

Pilkades Serentak Dianggarkan Rp 2,5 Miliar

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab Mojokerto menggelontor dana sebesar Rp 2,5 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun ini. Dana itu akan dicairkan ke 41 desa yang bakal menggelar pesta demokrasi, September nanti.

Hal itu diungkapkan Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto Yudha Akbar Prabowo, kemarin. Menurutnya, dana Rp 2.599.677.600 yang diploting dalam APBD 2022 ini akan disalurkan ke seluruh desa yang bakal menggelar pilkades dengan besaran bervariatif. ’’Jika DPT (Daftar Pemilih Tetap) banyak, otomatis anggaran yang diterima juga besar, jika sedikit juga menyesuaikan,’’ ungkapnya.

Namun, Yudha menegaskan, dari 41 desa yang tersebar di 15 kecamatan, paling jumbo mendapatkan suntikan Rp 127.262.500 untuk Desa Canggu, Kecamatan Jetis. Sedangkan, paling kecil diterima Desa Dilem, Kecamatan Gondang dengan nominal Rp 25.342.000. ’’Selebihnya rata-rata tiap desa ada yang sekitar Rp 40 juta, Rp 50 juta, dan Rp 90 juta. Pokoknya total untuk 41 desa Rp 2.599.677.600. Anggaran ini di luar anggaran pengamanan yang masuk di Satpol PP,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Protes Diabaikan, Panitia Pilkades Digugat

Menurut Yudha, dari 41 desa yang menggelar pilkades, 38 desa diketahui karena masa jabatan kepala desanya habis tahun ini. Tepatnya 22 November mendatang. Sedangkan, satu desa masa jabatan kadesnya habis tahun 2023, dan dua desa lainnya akibat gagal melangsungkan pilkades sebelumnya karena berbagai persoalan. Hingga akhirnya jabatan kades sampai sekarang masih diisi PJ. ’’Dua desa yang tertunda dalam pilkades serentak 2019 lalu, itu Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, dan Desa Talok, Kecamatan Dlanggu,’’ katanya.

Sebelumnya, Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko menegaskan, pemkab sudah mulai membentuk panitia pilkades tingkat kabupaten. Sesuai tahapan, akan bekerja awal April. Yakni tahap persiapan dengan melakukan sosialisasi dalam rangka pembentukan panitia pikades di tingkat desa. ’’Kami berharap dari 41 desa yang menyelenggarakan pilkades, yang dilantik nanti juga harus 41 kades. Jangan sampai karena kisruh dan lain sebagainya, akhirnya yang dilantik kurang dari 41. Saya tidak mau seperti itu,’’ tegasnya. (ori/ron)

Baca Juga :  Dirias Gaya Pengantin India, Pasutri Calon Kades Pamer Kemesraan

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab Mojokerto menggelontor dana sebesar Rp 2,5 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun ini. Dana itu akan dicairkan ke 41 desa yang bakal menggelar pesta demokrasi, September nanti.

Hal itu diungkapkan Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto Yudha Akbar Prabowo, kemarin. Menurutnya, dana Rp 2.599.677.600 yang diploting dalam APBD 2022 ini akan disalurkan ke seluruh desa yang bakal menggelar pilkades dengan besaran bervariatif. ’’Jika DPT (Daftar Pemilih Tetap) banyak, otomatis anggaran yang diterima juga besar, jika sedikit juga menyesuaikan,’’ ungkapnya.

Namun, Yudha menegaskan, dari 41 desa yang tersebar di 15 kecamatan, paling jumbo mendapatkan suntikan Rp 127.262.500 untuk Desa Canggu, Kecamatan Jetis. Sedangkan, paling kecil diterima Desa Dilem, Kecamatan Gondang dengan nominal Rp 25.342.000. ’’Selebihnya rata-rata tiap desa ada yang sekitar Rp 40 juta, Rp 50 juta, dan Rp 90 juta. Pokoknya total untuk 41 desa Rp 2.599.677.600. Anggaran ini di luar anggaran pengamanan yang masuk di Satpol PP,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Paceklik Petani di Musim Kemarau, Padi Mengering Jadi Pakan Ternak

Menurut Yudha, dari 41 desa yang menggelar pilkades, 38 desa diketahui karena masa jabatan kepala desanya habis tahun ini. Tepatnya 22 November mendatang. Sedangkan, satu desa masa jabatan kadesnya habis tahun 2023, dan dua desa lainnya akibat gagal melangsungkan pilkades sebelumnya karena berbagai persoalan. Hingga akhirnya jabatan kades sampai sekarang masih diisi PJ. ’’Dua desa yang tertunda dalam pilkades serentak 2019 lalu, itu Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, dan Desa Talok, Kecamatan Dlanggu,’’ katanya.

Sebelumnya, Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko menegaskan, pemkab sudah mulai membentuk panitia pilkades tingkat kabupaten. Sesuai tahapan, akan bekerja awal April. Yakni tahap persiapan dengan melakukan sosialisasi dalam rangka pembentukan panitia pikades di tingkat desa. ’’Kami berharap dari 41 desa yang menyelenggarakan pilkades, yang dilantik nanti juga harus 41 kades. Jangan sampai karena kisruh dan lain sebagainya, akhirnya yang dilantik kurang dari 41. Saya tidak mau seperti itu,’’ tegasnya. (ori/ron)

Baca Juga :  Bertahan demi Keluarga

Artikel Terkait

Most Read

Pejabat dan Forkopimda Urung Divaksin

KPK Buru Uang yang Hilang

Harga Bawang Merah Terjun Bebas

Artikel Terbaru

Terancam Hukuman Maksimal

PPDB SMA/SMK Dimulai


/