alexametrics
28.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

PT SAI Laporkan Warga yang Blokade Perusahaannya

NGORO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Buntut aksi blokade oleh warga Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto di PT Surabaya Autocomp Indonesia (PT SAI) Senin (25/1) lalu kian berbuntut panjang. Setelah tim Gugus Tugas Covid-19, kemarin giliran perusahaan turut menuntut aksi sejumlah warga lantaran menimbulkan sejumlah kerugian bagi PT SAI. Bahkan, pihak manajemen resmi melayangkan laporan ke Mapolres Mojokerto. Dengan tuduhan tindakan tidak menyenangkan.

Kuasa Hukum PT SAI Bangun Patrianto menyatakan, Senin (25/1) lalu pihak perusahaan melakukan perundingan bersama warga Desa Lolawang. Namun, perusahaan penanaman modal asing (PMA) itu menyayangkan adanya aksi blokade yang dilakukan warga.

”Kami sudah berunding, tapi kami menyayangkan pengambilan keputusan secara sepihak (blokade) itu,” ujarnya. Apalagi, dalam proses perundingan itu, pihak desa sempat melontarkan ancaman. Adapun kerugian yang dialami perusahaan dari aksi yang berlangsung sejak petang hingga malam itu, terhentinya proses produksi, terhambatnya proses distribusi, hingga terhambatnya akses keluar masuk perusahaan bagi karyawan.

Sehingga, hal tersebut dinilai berdampak pada hubungan kerja perusahaan dengan sejumlah pihak terkait. ”Kerugian deadlock masih kami hitung. Kontrak kerja bisa rusak gara-gara terhambat aksi itu,” imbuh Bangun. Perusahaan yang bergerak di bidang wiring harness (kabel komponen kendaraan) itu melayangkan laporan polisi ke mapolres tak lama berselang setelah aksi blokade. Perusahaan membuat laporan polisi didasarkan pasal 335 ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Baca Juga :  Pemkot Getol Pulihkan Ekonomi, Ning Ita Dorong Perbankan dan UMKM

Sehingga, pelaku terancam hukuman pidana maksimal satu tahun penjara. ”Setelah kami pertimbangkan dan bisa digugat, kami buat laporan. Itu karena pihak desa memaksa, mengancam, dan menggembok pagar perusahaan,” beber pria paro baya ini.

Menurut dia, perusahaan PMA itu sudah patuh terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku. Aksi warga lantaran tak terwujudnya memorandum of understanding (MoU) yang berujung pada kontrak kerja tersebut disebabkan penyampaian pihak desa yang kurang baik.

Sehingga, perundingan kontrak kerja antara kedua pihak tak kunjung terwujud. ”Sebelumnya, belum pernah ada perundingan seperti kemarin (Senin, 25/1). Karena dari pihak desa yang setiap pertemuan selalu membentak-bentak dan memaksa untuk minta tanda tangan. Sebenarnya, mereka sudah ada itikad, tapi cara penyampaiannya yang kurang (baik),” ungkapnya.

Baca Juga :  Pemkot Hapus Program Wifi Gratis

Bangun menambahkan, kontrak kerja antara kedua pihak dapat segera terwujud bila dibarengi dengan penyampaian yang baik. Pihaknya menilai, legal standing sudah dikantongi pihak desa dengan lengkap. Dan tak mempermasalahkan BUMDes Lolawang yang menunjuk tiga vendor untuk menangani limbah B3 dan non-B3 tersebut. ”Berkas yang diserahkan desa hampir memenuhi persyaratan. Sebenarnya kalau berjalan dengan baik ya bisa selesai. Memang tidak bisa sehari untuk menyelesaikan tiga kontrak (dengan tiga vendor) dan itu melalui beberapa tahap,” tegas dia.

Disinggung, terkait kesempatan terwujudnya kontrak kerja antara kedua pihak, pihaknya belum bisa bicara banyak. Pasalnya, hingga kini belum ada komunikasi lebih lanjut dari desa. Otomatis, ketika kesepakatan dengan BUMDes Lolawang belum terwujud pengolahan avalan PT SAI tepat digarap vendor lama, PT Al Rasyid. ”Jadi saat Senin (25/1) rundingan di sini, kami sepakati rundingan ini ditunda dulu. Kita selesaikan persoalan yang ini (blokade) dulu. Sebenarnya kami menunggu saja, karena perusahaan selalu ikuti regulasi yang berlaku,” tandas Bangun. (vad)

NGORO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Buntut aksi blokade oleh warga Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto di PT Surabaya Autocomp Indonesia (PT SAI) Senin (25/1) lalu kian berbuntut panjang. Setelah tim Gugus Tugas Covid-19, kemarin giliran perusahaan turut menuntut aksi sejumlah warga lantaran menimbulkan sejumlah kerugian bagi PT SAI. Bahkan, pihak manajemen resmi melayangkan laporan ke Mapolres Mojokerto. Dengan tuduhan tindakan tidak menyenangkan.

Kuasa Hukum PT SAI Bangun Patrianto menyatakan, Senin (25/1) lalu pihak perusahaan melakukan perundingan bersama warga Desa Lolawang. Namun, perusahaan penanaman modal asing (PMA) itu menyayangkan adanya aksi blokade yang dilakukan warga.

”Kami sudah berunding, tapi kami menyayangkan pengambilan keputusan secara sepihak (blokade) itu,” ujarnya. Apalagi, dalam proses perundingan itu, pihak desa sempat melontarkan ancaman. Adapun kerugian yang dialami perusahaan dari aksi yang berlangsung sejak petang hingga malam itu, terhentinya proses produksi, terhambatnya proses distribusi, hingga terhambatnya akses keluar masuk perusahaan bagi karyawan.

Sehingga, hal tersebut dinilai berdampak pada hubungan kerja perusahaan dengan sejumlah pihak terkait. ”Kerugian deadlock masih kami hitung. Kontrak kerja bisa rusak gara-gara terhambat aksi itu,” imbuh Bangun. Perusahaan yang bergerak di bidang wiring harness (kabel komponen kendaraan) itu melayangkan laporan polisi ke mapolres tak lama berselang setelah aksi blokade. Perusahaan membuat laporan polisi didasarkan pasal 335 ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Baca Juga :  Dewan Desak Silpa Diusulkan untuk Penanganan Covid-19

Sehingga, pelaku terancam hukuman pidana maksimal satu tahun penjara. ”Setelah kami pertimbangkan dan bisa digugat, kami buat laporan. Itu karena pihak desa memaksa, mengancam, dan menggembok pagar perusahaan,” beber pria paro baya ini.

Menurut dia, perusahaan PMA itu sudah patuh terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku. Aksi warga lantaran tak terwujudnya memorandum of understanding (MoU) yang berujung pada kontrak kerja tersebut disebabkan penyampaian pihak desa yang kurang baik.

- Advertisement -

Sehingga, perundingan kontrak kerja antara kedua pihak tak kunjung terwujud. ”Sebelumnya, belum pernah ada perundingan seperti kemarin (Senin, 25/1). Karena dari pihak desa yang setiap pertemuan selalu membentak-bentak dan memaksa untuk minta tanda tangan. Sebenarnya, mereka sudah ada itikad, tapi cara penyampaiannya yang kurang (baik),” ungkapnya.

Baca Juga :  Warga Kota yang Nekat Mudik, Terancam Tak Bisa Bertemu Keluarga

Bangun menambahkan, kontrak kerja antara kedua pihak dapat segera terwujud bila dibarengi dengan penyampaian yang baik. Pihaknya menilai, legal standing sudah dikantongi pihak desa dengan lengkap. Dan tak mempermasalahkan BUMDes Lolawang yang menunjuk tiga vendor untuk menangani limbah B3 dan non-B3 tersebut. ”Berkas yang diserahkan desa hampir memenuhi persyaratan. Sebenarnya kalau berjalan dengan baik ya bisa selesai. Memang tidak bisa sehari untuk menyelesaikan tiga kontrak (dengan tiga vendor) dan itu melalui beberapa tahap,” tegas dia.

Disinggung, terkait kesempatan terwujudnya kontrak kerja antara kedua pihak, pihaknya belum bisa bicara banyak. Pasalnya, hingga kini belum ada komunikasi lebih lanjut dari desa. Otomatis, ketika kesepakatan dengan BUMDes Lolawang belum terwujud pengolahan avalan PT SAI tepat digarap vendor lama, PT Al Rasyid. ”Jadi saat Senin (25/1) rundingan di sini, kami sepakati rundingan ini ditunda dulu. Kita selesaikan persoalan yang ini (blokade) dulu. Sebenarnya kami menunggu saja, karena perusahaan selalu ikuti regulasi yang berlaku,” tandas Bangun. (vad)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/