alexametrics
31.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 24, 2022

Denda Pelanggar Prokes Terkumpul Rp 207 Juta

SEMENTARA itu, lima bulan operasi yustisi, denda yang terkumpul dari pelanggar protokol kesehatan (prokes) di Kota Mojokerto mencapai Rp 207 juta. Uang denda hasil razia masker maupun pelaku usaha yang membandel selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) itu masuk ke kas daerah (kasda).

’’Sejak operasi yustisi per 1 September 2020 sampai hari ini (kemarin, Red) totalnya Rp 207.162.000,’’ ungkap Kabid Pendapatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto Albertus Endra Antariksanta kemarin. Dia menjelaskan, hasil denda administratif ini sebagian besar didapatkan dari pelanggar prokes yang terjaring operasi yustisi tidak memakai masker.

Sesuai perda yang berlaku, mulanya mereka yang terjaring razia masker dikenakan denda Rp 25 ribu. Kemudian, per 21 November 2020 denda administatif dinaikkan menjadi Rp 50 ribu. Sedangkan, pelaku usaha yang melanggar batas jam operasional di atas pukul 20.00 selama PPKM didenda sebesar Rp 120 ribu. ’’Dengan rata-rata per hari itu ada sekitar 40 sampai 60 pelanggar yang membayar denda,’’ tambahnya.

Baca Juga :  PTM Distop Sementara

Menurutnya, uang denda yang terkumpul ini tidak sedikit. Hal ini seiring dengan masih banyaknya warga yang setiap harinya terjaring razia. Dia mengatakan, rata-rata jumlah pelanggar yang membayar denda sekitar 40 hingga 60 orang. ’’Mereka membayar ke BPPKA melalui mobil keliling yang biasanya mangkal di Kantor Satpol PP Kota Mojokerto atau kadang di alun-alun,’’ katanya.

Banyaknya warga yang belum menerapkan prokes hingga terjaring operasi yustisi ini terjadi hingga saat ini. Dalam 2021 saja, denda yang terkumpul di BPPKA mencapai Rp 41.250.000. Sementara itu, selama dua minggu PPKM mulai tanggal 15 Januari hingga 28 Januari kemarin, denda yang terhimpun sebesar Rp 27.250.000.

Baca Juga :  Angka Covid Turun, Pemkot Segera Cabut PPKM

Albertus mengatakan, hasil denda administatif operasi yustisi ini merupakan sumber lain-lain pendapatan yang sah. Sehingga, lanjutnya, uang tersebut tersimpan sebagai kas daerah. ’’Masuknya sebagai kas daerah dan soal penggunaannya bergantung dari tim anggaran,’’ katanya.

Dia memprediksi jumlah pendapatan tersebut akan terus bertambah seiring tetap intensnya operasi yustisi yang dilakukan petugas gabungan tiga kali sehari; pagi, siang, malam. Belum lagi munculnya wacana denda administatif bagi pelanggar prokes yang tidak memakai masker naik dari  Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. (adi)

SEMENTARA itu, lima bulan operasi yustisi, denda yang terkumpul dari pelanggar protokol kesehatan (prokes) di Kota Mojokerto mencapai Rp 207 juta. Uang denda hasil razia masker maupun pelaku usaha yang membandel selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) itu masuk ke kas daerah (kasda).

’’Sejak operasi yustisi per 1 September 2020 sampai hari ini (kemarin, Red) totalnya Rp 207.162.000,’’ ungkap Kabid Pendapatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto Albertus Endra Antariksanta kemarin. Dia menjelaskan, hasil denda administratif ini sebagian besar didapatkan dari pelanggar prokes yang terjaring operasi yustisi tidak memakai masker.

Sesuai perda yang berlaku, mulanya mereka yang terjaring razia masker dikenakan denda Rp 25 ribu. Kemudian, per 21 November 2020 denda administatif dinaikkan menjadi Rp 50 ribu. Sedangkan, pelaku usaha yang melanggar batas jam operasional di atas pukul 20.00 selama PPKM didenda sebesar Rp 120 ribu. ’’Dengan rata-rata per hari itu ada sekitar 40 sampai 60 pelanggar yang membayar denda,’’ tambahnya.

Baca Juga :  Dianiaya Dulu, lalu Tubuh Korban Dibakar di Tengah Hutan hingga Hangus

Menurutnya, uang denda yang terkumpul ini tidak sedikit. Hal ini seiring dengan masih banyaknya warga yang setiap harinya terjaring razia. Dia mengatakan, rata-rata jumlah pelanggar yang membayar denda sekitar 40 hingga 60 orang. ’’Mereka membayar ke BPPKA melalui mobil keliling yang biasanya mangkal di Kantor Satpol PP Kota Mojokerto atau kadang di alun-alun,’’ katanya.

Banyaknya warga yang belum menerapkan prokes hingga terjaring operasi yustisi ini terjadi hingga saat ini. Dalam 2021 saja, denda yang terkumpul di BPPKA mencapai Rp 41.250.000. Sementara itu, selama dua minggu PPKM mulai tanggal 15 Januari hingga 28 Januari kemarin, denda yang terhimpun sebesar Rp 27.250.000.

Baca Juga :  Belum Genap Sebulan, Sudah 22 Jenazah Disemayamkan

Albertus mengatakan, hasil denda administatif operasi yustisi ini merupakan sumber lain-lain pendapatan yang sah. Sehingga, lanjutnya, uang tersebut tersimpan sebagai kas daerah. ’’Masuknya sebagai kas daerah dan soal penggunaannya bergantung dari tim anggaran,’’ katanya.

- Advertisement -

Dia memprediksi jumlah pendapatan tersebut akan terus bertambah seiring tetap intensnya operasi yustisi yang dilakukan petugas gabungan tiga kali sehari; pagi, siang, malam. Belum lagi munculnya wacana denda administatif bagi pelanggar prokes yang tidak memakai masker naik dari  Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. (adi)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/