alexametrics
31.1 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Mangkir, Pemilik Reklame Gunakan Alamat Palsu

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto kembali mengancam akan melakukan tindakan tegas terhadap keberadaan reklame nakal.

Kemarin (27/12), merupakan batas akhir bagi pemilik reklame yang izin telah habis maupun menunggak pajak untuk melakukan klarifikasi berkas. Namun, beberapa di antaranya diketahui mangkir, karena diduga menggunakan alamat abal-abal.

Sebelumnya, Wali Kota Ika Puspitasari menyebutkan jika terdapat 112 reklame yang berdiri di Kota Onde-Onde. Dari jumlah tersebut, hanya 51 titik yang mengantongi legalitas izin. Sedangkan 19 di antaranya masa berlakunya telah habis. Selain itu, 71 titik reklame lainnnya diketahui bodong alias tanpa mengantongi izin.

Sebagian telah dilakukan pembongkaran paksa, dan sisanya dilayangkan surat peringatan untuk melakukan konfirmasi.

Kasatpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono, menjelaskan, kesempatan konfirmasi hanya khusus diberikan kepada pemilik reklame yang sudah terdata, namun masa berlaku izin telah mati dan menunggak pajak. Sebelumnya, masing-masing juga telah ditertibkan dengan melayangkan surat sekaligus pemasangan banner peringatan.

Baca Juga :  Delapan Reklame Bodong Dirobohkan

Di samping itu, pihaknya juga melayangkan surat peringatan tertulis. Menurutnya, pemilik diberi batas waktu hingga Jumat (27/12) untuk melakukan konfirmasi berkas.

”Sudah ada beberapa yang konfirmasi ke sini (kantor satpol PP), kita akan kembali cek tentang izin sama pajaknya,” terangnya. Jika memang belum memenuhi pembayaran pajak, maka pemilik diminta untuk membayar sesuai dengan nominal yang ditetapkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA).

Lain halnya dengan reklame yang masa berlaku izinnya habis, karena hingga saat ini pemkot masih memberlakukan moratoriun atau penghentian sementara terhadap perpanjangan maupun pengajuan izin reklame baru.

”Karena ke depan ada penataan reklame sesuai perda (peraturan daerah) yang baru,” ujarnya.
Korps penegak perda ini menjatuhkan deadline hingga kemarin. Jika sampai tadi malam pemilik tidak melakukan konfirmasi, maka pihaknya menyatakan bakal melakukan tindakan lebih tegas berupa pembongkaran. ”Karena (reklame) kami anggap liar,” tandanya.

Baca Juga :  Ditertibkan Satpol PP, PKL Tuntut Solusi

Sebab sebelumnya, pihaknya juga mengaku telah mengirimkan surat peringatan sesuai alamat yang terdata di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemilik untuk tidak mengetahui. Terlebih banyak yang beralamat di luar Kota Mojokerto.

Akan tetapi, yang juga menjadi kendala adalah alamat yang dicantumkan pemilik diduga menggunakan alamat abal-abal atau palsu. Sehingga, ada beberapa surat yang justru diretur oleh jasa pengiriman surat karena alamat yang dituju tidak ada di tempat.

”Ada beberapa surat yang dikembalikan karena alamatnya rumah kosong,” imbuhnya.
Oleh karena itu, setelah deadline habis per hari ini, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan DPMPTSP dan BPPKA untuk mengambil langkah dengan melakukan pemotongan paksa.

Mengingat, reklame dianggap tidak bertuan karena tidak diketahui keberadaan pemiliknya. ”Kita sudah berupaya sesuai prosedur dengan mengirimkan surat peringatan, tapi karena alamatnya ternyata kosong kita akan potong,” pungkasnya.

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto kembali mengancam akan melakukan tindakan tegas terhadap keberadaan reklame nakal.

Kemarin (27/12), merupakan batas akhir bagi pemilik reklame yang izin telah habis maupun menunggak pajak untuk melakukan klarifikasi berkas. Namun, beberapa di antaranya diketahui mangkir, karena diduga menggunakan alamat abal-abal.

Sebelumnya, Wali Kota Ika Puspitasari menyebutkan jika terdapat 112 reklame yang berdiri di Kota Onde-Onde. Dari jumlah tersebut, hanya 51 titik yang mengantongi legalitas izin. Sedangkan 19 di antaranya masa berlakunya telah habis. Selain itu, 71 titik reklame lainnnya diketahui bodong alias tanpa mengantongi izin.

Sebagian telah dilakukan pembongkaran paksa, dan sisanya dilayangkan surat peringatan untuk melakukan konfirmasi.

Kasatpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono, menjelaskan, kesempatan konfirmasi hanya khusus diberikan kepada pemilik reklame yang sudah terdata, namun masa berlaku izin telah mati dan menunggak pajak. Sebelumnya, masing-masing juga telah ditertibkan dengan melayangkan surat sekaligus pemasangan banner peringatan.

Baca Juga :  Satpol PP Gergaji Puluhan Reklame Ilegal

Di samping itu, pihaknya juga melayangkan surat peringatan tertulis. Menurutnya, pemilik diberi batas waktu hingga Jumat (27/12) untuk melakukan konfirmasi berkas.

- Advertisement -

”Sudah ada beberapa yang konfirmasi ke sini (kantor satpol PP), kita akan kembali cek tentang izin sama pajaknya,” terangnya. Jika memang belum memenuhi pembayaran pajak, maka pemilik diminta untuk membayar sesuai dengan nominal yang ditetapkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA).

Lain halnya dengan reklame yang masa berlaku izinnya habis, karena hingga saat ini pemkot masih memberlakukan moratoriun atau penghentian sementara terhadap perpanjangan maupun pengajuan izin reklame baru.

”Karena ke depan ada penataan reklame sesuai perda (peraturan daerah) yang baru,” ujarnya.
Korps penegak perda ini menjatuhkan deadline hingga kemarin. Jika sampai tadi malam pemilik tidak melakukan konfirmasi, maka pihaknya menyatakan bakal melakukan tindakan lebih tegas berupa pembongkaran. ”Karena (reklame) kami anggap liar,” tandanya.

Baca Juga :  Ditertibkan Satpol PP, PKL Tuntut Solusi

Sebab sebelumnya, pihaknya juga mengaku telah mengirimkan surat peringatan sesuai alamat yang terdata di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemilik untuk tidak mengetahui. Terlebih banyak yang beralamat di luar Kota Mojokerto.

Akan tetapi, yang juga menjadi kendala adalah alamat yang dicantumkan pemilik diduga menggunakan alamat abal-abal atau palsu. Sehingga, ada beberapa surat yang justru diretur oleh jasa pengiriman surat karena alamat yang dituju tidak ada di tempat.

”Ada beberapa surat yang dikembalikan karena alamatnya rumah kosong,” imbuhnya.
Oleh karena itu, setelah deadline habis per hari ini, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan DPMPTSP dan BPPKA untuk mengambil langkah dengan melakukan pemotongan paksa.

Mengingat, reklame dianggap tidak bertuan karena tidak diketahui keberadaan pemiliknya. ”Kita sudah berupaya sesuai prosedur dengan mengirimkan surat peringatan, tapi karena alamatnya ternyata kosong kita akan potong,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/