alexametrics
24.8 C
Mojokerto
Saturday, May 28, 2022

Ada Paket City Tour dan Traksaksi Pembelian Hewan

MOJOKERTO – Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kabupaten Mojokerto, Mukti Ali tak memungkiri perdebatan itu. Hanya saja, sampai saat ini pihaknya belum menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KBIH mengenai penarikan biaya dam.

Menurutnya, setiap KBIH memang memiliki pandangan dan mekanisme sendiri-sendiri soal pembayaran dam jamaah hajinya. Hal itupun sudah diatur dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi jamaah selama berada Tanah Suci. Soal waktu penarikannya yang banyak ditemui saat jamaah masih berada di Tanah Air, Mukti meyakini hal itu sebagai hal teknis.

Di mana hanya penarikan kolektif yang nantinya akan dibayar sesaat setelah jamaah melangsung umrah. ’’Pembayaran dam memang berpotensi muncul istilah tidak amanah. Pernah terjadi di musim haji tahun-tahun sebelumnya. Itu karena praktik pembelian hewan sebagai ganti dam cukup rumit, seperti harus transaksi dengan penjual dan harus dibagikan ke yang warga tidak mampu,’’ terangnya.

Baca Juga :  Pemandian Zaman Majapahit, Jadi Kearifan Lokal

Untuk nominal dam yang mencapai 700 real atau setara Rp 2,5 juta (kurs Rp Rp 3.600 per real) bahkan lebih, Mukti tak memungkiri jika hal itu bukanlah untuk pembayaran dam semata. Pasalnya, kadangkala KBIH memberikan selingan pelayanan lain yang jarang diketahui jamaah. Seperti city tour setelah menjalankan rukun haji ke tempat-tempat bersejarah. Seperti di Jabal Magnit di Madinah, Jabal Rahmah, kebun kurma, miqat umrah, dan Pantai Merah di Jeddah. 

Hal ini yang wajib disosialikan KBIH agar bisa diketahui jamaah agar tidak muncul sifat nggerundel di belakang. ’’Kadangkala, jamaah tidak tahu bahwa selain dam, tarikan itu juga untuk kegiatan dan layanan lain. Seperti city tour atau untuk perlengkapan lain. Sebenarnya harus disosialisasikan,’’ imbuhnya.

Baca Juga :  Hari Ini, SD-SMP Kota Masuk Sekolah

Untuk itu, pemerintah mengimbau kepada setiap jamaah dan KBIH agar lebih tepat sebaiknya menyalurkan dam tersebut ke bank milik pemerintah Arab Saudi. ”Saat ini, kemenag telah memberikan anjuran pembayaran dam ke bank Al Alrajhi yang ditunjuk Pemerintah Arab Saudi sebagai penyalur dam yang bisa dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran,’’ pungkasnya.

MOJOKERTO – Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kabupaten Mojokerto, Mukti Ali tak memungkiri perdebatan itu. Hanya saja, sampai saat ini pihaknya belum menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KBIH mengenai penarikan biaya dam.

Menurutnya, setiap KBIH memang memiliki pandangan dan mekanisme sendiri-sendiri soal pembayaran dam jamaah hajinya. Hal itupun sudah diatur dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi jamaah selama berada Tanah Suci. Soal waktu penarikannya yang banyak ditemui saat jamaah masih berada di Tanah Air, Mukti meyakini hal itu sebagai hal teknis.

Di mana hanya penarikan kolektif yang nantinya akan dibayar sesaat setelah jamaah melangsung umrah. ’’Pembayaran dam memang berpotensi muncul istilah tidak amanah. Pernah terjadi di musim haji tahun-tahun sebelumnya. Itu karena praktik pembelian hewan sebagai ganti dam cukup rumit, seperti harus transaksi dengan penjual dan harus dibagikan ke yang warga tidak mampu,’’ terangnya.

Baca Juga :  Data Ratusan CJH Terindikasi Fiktif, Sembilan Tahun Tak Lunasi BPIH

Untuk nominal dam yang mencapai 700 real atau setara Rp 2,5 juta (kurs Rp Rp 3.600 per real) bahkan lebih, Mukti tak memungkiri jika hal itu bukanlah untuk pembayaran dam semata. Pasalnya, kadangkala KBIH memberikan selingan pelayanan lain yang jarang diketahui jamaah. Seperti city tour setelah menjalankan rukun haji ke tempat-tempat bersejarah. Seperti di Jabal Magnit di Madinah, Jabal Rahmah, kebun kurma, miqat umrah, dan Pantai Merah di Jeddah. 

- Advertisement -

Hal ini yang wajib disosialikan KBIH agar bisa diketahui jamaah agar tidak muncul sifat nggerundel di belakang. ’’Kadangkala, jamaah tidak tahu bahwa selain dam, tarikan itu juga untuk kegiatan dan layanan lain. Seperti city tour atau untuk perlengkapan lain. Sebenarnya harus disosialisasikan,’’ imbuhnya.

Baca Juga :  Hari Ini, SD-SMP Kota Masuk Sekolah

Untuk itu, pemerintah mengimbau kepada setiap jamaah dan KBIH agar lebih tepat sebaiknya menyalurkan dam tersebut ke bank milik pemerintah Arab Saudi. ”Saat ini, kemenag telah memberikan anjuran pembayaran dam ke bank Al Alrajhi yang ditunjuk Pemerintah Arab Saudi sebagai penyalur dam yang bisa dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran,’’ pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/