alexametrics
22.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Mojokerto Belum Butuh Rumah Sakit Darurat

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Banyaknya penolakan perawatan pasien hingga berujung meninggal akibat terbatasnya oksigen dan tempat tidur terus menjadi perhatian Pemkab Mojokerto. Namun, pemkab memastikan keberadaan rumah sakit darurat (RSD) sejauh ini belum dibutuhkan.

Bupati Ikfina Fahmawati mengaku sudah mengetahui sejumlah penolakan pasien di sejumlah rumah sakit belakangan ini. Peristiwa ini tentu menjadi keprihatinan bersama. ’’Iya, itu karena begini, menolaknya kenapa? Ada beberapa bed rumah sakit yang belum terisi, tetapi karena oksigen (terbatas) dan nakes (kurang),’’ ungkapnya. ’’Oksigen dan nakes, seperti itu,’’ tambahnya.

Memang, di tengah lonjakan kasus harian, belakangan banyak tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar Covid-19. Sehingga, mereka pun harus jalani isolasi mandiri (isoman). Atau bahkan dirawat akibat memiliki komorbid. ’’Kan tidak mungkin kita paksakan. Sementara nakes yang ada dan terbatas, kita maksimalkan melakukan penanganan pasien yang sudah ada,’’ katanya.

Baca Juga :  Baru Dibangun, Proyek Normalisasi BBWS Ambrol

Kekurangan sumber daya manusia (SDM) ini, menurut Ikfina, sebelumnya juga sempat jadi evaluasi pemerintah pusat. Bahkan, melalui sejumlah kementerian, ada upaya bakal memanfaatkan dokter muda yang mau lulus. Setidaknya, saat menangani, dokter muda ini bisa membantu dokter penanggung jawab di setiap fasilitas kesehatan (faskes). ’’Arahnya ke situ (perbantukan dokter muda), tapi untuk tenaga perawat belum dibahas sama kementerian. Malah dokter yang mau lulus itu yang mau diminta membantu,’’ ujarnya.

Hanya, pemda tak memiliki kewenangan dalam hal ini. Selain menungu instruksi pusat. Sehingga, kementerian yang membawai universitas juga diminta mendata dan menerjunkan bantuan. ’’Tetap dikoordinasi pusat. Tidak dilakukan daerah secara mandiri,’’ tambahnya.

Ikfina menegaskan, selama ini berbagai upaya dalam penanganaan pasien terus dimaksmialkan. Dari hasil rapat bersama DPRD, Senin (26/7), pihaknya juga meminta bantuan dalam upaya pencegahan di tengah masyarakat. ’’Itu yang kita kuatkan (upaya pencegahan di tengah masyarakat). Bagaimana caranya masyarakat tidak tertular, ini sudah kita mulai gencarkan. Sebab, jika kita terus fokus pada rumah sakit dan oksigen, kita lupa tidak seriusi di hulu. Ya, sampai kapan kita mau terlibat menambah rumah sakit dan mencari pasokan oksigen dan sebagainya,’’ jelasnya.

Baca Juga :  10 Hari Wajib Diparkir

Justru, lanjut Ikfina, jika masyarakat dibangkitkan lagi untuk terlibat dalam percepatan penanganan Covid-19, pandemi lambat waktu bakal menjadi endemic. Pasalnya, kini masyarakat juga sudah jenuh dengan situasi Covid-19. Apalagi, varian virusnya juga terus berubah-rubah. ’’Masyarakat pingin kumpul, butuh rileksasi, dan butuh rekreasi. Sekarang kita tak boleh lengah. Kita sebenarnya harus bisa menyesuaikan dengan Covid-19,’’ tandasnya. 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Banyaknya penolakan perawatan pasien hingga berujung meninggal akibat terbatasnya oksigen dan tempat tidur terus menjadi perhatian Pemkab Mojokerto. Namun, pemkab memastikan keberadaan rumah sakit darurat (RSD) sejauh ini belum dibutuhkan.

Bupati Ikfina Fahmawati mengaku sudah mengetahui sejumlah penolakan pasien di sejumlah rumah sakit belakangan ini. Peristiwa ini tentu menjadi keprihatinan bersama. ’’Iya, itu karena begini, menolaknya kenapa? Ada beberapa bed rumah sakit yang belum terisi, tetapi karena oksigen (terbatas) dan nakes (kurang),’’ ungkapnya. ’’Oksigen dan nakes, seperti itu,’’ tambahnya.

Memang, di tengah lonjakan kasus harian, belakangan banyak tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar Covid-19. Sehingga, mereka pun harus jalani isolasi mandiri (isoman). Atau bahkan dirawat akibat memiliki komorbid. ’’Kan tidak mungkin kita paksakan. Sementara nakes yang ada dan terbatas, kita maksimalkan melakukan penanganan pasien yang sudah ada,’’ katanya.

Baca Juga :  APBD 2022 Defisit Rp 95 Miliar

Kekurangan sumber daya manusia (SDM) ini, menurut Ikfina, sebelumnya juga sempat jadi evaluasi pemerintah pusat. Bahkan, melalui sejumlah kementerian, ada upaya bakal memanfaatkan dokter muda yang mau lulus. Setidaknya, saat menangani, dokter muda ini bisa membantu dokter penanggung jawab di setiap fasilitas kesehatan (faskes). ’’Arahnya ke situ (perbantukan dokter muda), tapi untuk tenaga perawat belum dibahas sama kementerian. Malah dokter yang mau lulus itu yang mau diminta membantu,’’ ujarnya.

Hanya, pemda tak memiliki kewenangan dalam hal ini. Selain menungu instruksi pusat. Sehingga, kementerian yang membawai universitas juga diminta mendata dan menerjunkan bantuan. ’’Tetap dikoordinasi pusat. Tidak dilakukan daerah secara mandiri,’’ tambahnya.

Ikfina menegaskan, selama ini berbagai upaya dalam penanganaan pasien terus dimaksmialkan. Dari hasil rapat bersama DPRD, Senin (26/7), pihaknya juga meminta bantuan dalam upaya pencegahan di tengah masyarakat. ’’Itu yang kita kuatkan (upaya pencegahan di tengah masyarakat). Bagaimana caranya masyarakat tidak tertular, ini sudah kita mulai gencarkan. Sebab, jika kita terus fokus pada rumah sakit dan oksigen, kita lupa tidak seriusi di hulu. Ya, sampai kapan kita mau terlibat menambah rumah sakit dan mencari pasokan oksigen dan sebagainya,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Resmi Dilantik Jadi Wali Kota pada 8 Desember
- Advertisement -

Justru, lanjut Ikfina, jika masyarakat dibangkitkan lagi untuk terlibat dalam percepatan penanganan Covid-19, pandemi lambat waktu bakal menjadi endemic. Pasalnya, kini masyarakat juga sudah jenuh dengan situasi Covid-19. Apalagi, varian virusnya juga terus berubah-rubah. ’’Masyarakat pingin kumpul, butuh rileksasi, dan butuh rekreasi. Sekarang kita tak boleh lengah. Kita sebenarnya harus bisa menyesuaikan dengan Covid-19,’’ tandasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/