alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 24, 2022

Moratorium Belum Dicabut, Dilarang Dirikan SMA Baru

MOJOKERTO – Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur (Jatim) memperketat pengajuan izin pembukaan lembaga sekolah baru.

Itu dilakukan agar menjaga keberlangsungan lembaga selama menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM). Pasalnya, tahun ini saja sudah ada dua lembaga yang nonaktif akibat kekurangan jumlah siswa.

Kepala Cabang Dispendik Provinsi Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto Mariyono mengatakan, hingga saat ini seluruh wilayah Jatim tidak diperbolehkan untuk mendirikan lembaga SMA baru.

Tidak hanya SMA negeri, tetapi juga SMA swasta. ”Sampai sekarang, moratorium terhadap pendirian SMA baru belum dicabut gubernur,” terangnya, Senin (26/11).

Kebijakan itu sebagaimana tertuang dalam Pergub nomor 22 Tahun 2017 tentang Percepatan Revitalisasi SMK. Mariyono menjelaskan, pada salah satu pasal tersebut berbunyi, pemprov melakukan moratorium terhadap pendirian SMA.

”Jadi tidak diperbolehkan ada penambahan SMA baru lagi,” ujarnya. Porsi pendirian sekolah baru hanya diberikan pada jenjang SMK.

Baca Juga :  Srikandi DPRD Kompak Ngaku Tak Tahu

Sebab, dalam rangka percepatan revitalisasi SMK, persentase perbandingan SMK ditarget mampu memenuhi 70 persen dan SMA 30 persen. Kendati demikian, tidak semua pengajuan izin dapat dikabulkan.

Menurut dia, ada beberapa syarat yang masih harus dipenuhi. Selain diharapkan bisa membekali siswa dengan keterampilan maupun keahlian, keberlangsungan SMK juga tetap menjadi pertimbangan.

Pasalnya, perencanaan mendapatkan peserta didik baru juga menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, jarak antarlembaga tidak diperbolehkan terlalu berdekatan.

Radius minimal pendirian SMK baru harus berjarak 10 km dari sekolah sederajat di sekitarnya. ”Prinsipnya tidak boleh merugikan peserta didik jika lembaga akhirnya tutup karena kurang siswa,” paparnya.

Di samping itu, pembukaan kompetensi keahlian juga tidak luput menjadi pertimbangan. Mariyono menyebutkan, ke depan SMK akan diarahkan untuk  membuka kompetensi keahlian yang menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah sekitar.

Dia mencontohkan, di kawasan Kecamatan Pacet memiliki sumber daya pertanian. Sehingga jika ada lembaga SMK akan diarahkan untuk membuka kompetensi agribisnis.

Baca Juga :  Dinas PUPR Akui Ada Rembesan Saluran Air

”Itu nanti yang akan jadi kompetensi unggulan,” tandasnya. Mantan kepala Cabang Dispendik Wilayah Bangkalan ini menjelaskan, saat ini pihaknya belum menerima pengajuan izin pendirian sekolah baru.

Tercatat, jumlah lembaga SMA/SMK yang aktif di Kabupaten dan Kota Mojokerto sebanyak 123 lembaga. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 41,5 persen atau 51 lembaga SMA sederajat.

Sedangkan 72 lembaga lainnya atau 58,5 persen merupakan SMK sederajat. Sementara wilayah dengan keberadaan lembaga menengah atas terbanyak ada di Kecamatan Mojosari.

Jumlah lembaganya terdiri dari 16 SMA/SMK. Kemudian disusul Pacet dan Puri yang sama-sama memiliki 9 SMA/SMK.

Dia menambahkan, beberapa syarat lainnya untuk mendirikan lembaga SMK swasta baru adalah memiliki rekomendasi dari cabang dispendik.

Selain itu, juga memiliki sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB). Ditambah wajib menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta rencana pengembangan sekolah. 

 

 

MOJOKERTO – Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur (Jatim) memperketat pengajuan izin pembukaan lembaga sekolah baru.

Itu dilakukan agar menjaga keberlangsungan lembaga selama menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM). Pasalnya, tahun ini saja sudah ada dua lembaga yang nonaktif akibat kekurangan jumlah siswa.

Kepala Cabang Dispendik Provinsi Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto Mariyono mengatakan, hingga saat ini seluruh wilayah Jatim tidak diperbolehkan untuk mendirikan lembaga SMA baru.

Tidak hanya SMA negeri, tetapi juga SMA swasta. ”Sampai sekarang, moratorium terhadap pendirian SMA baru belum dicabut gubernur,” terangnya, Senin (26/11).

- Advertisement -

Kebijakan itu sebagaimana tertuang dalam Pergub nomor 22 Tahun 2017 tentang Percepatan Revitalisasi SMK. Mariyono menjelaskan, pada salah satu pasal tersebut berbunyi, pemprov melakukan moratorium terhadap pendirian SMA.

”Jadi tidak diperbolehkan ada penambahan SMA baru lagi,” ujarnya. Porsi pendirian sekolah baru hanya diberikan pada jenjang SMK.

Baca Juga :  Barang Bukti Balap Liar Ditahan Sebulan

Sebab, dalam rangka percepatan revitalisasi SMK, persentase perbandingan SMK ditarget mampu memenuhi 70 persen dan SMA 30 persen. Kendati demikian, tidak semua pengajuan izin dapat dikabulkan.

Menurut dia, ada beberapa syarat yang masih harus dipenuhi. Selain diharapkan bisa membekali siswa dengan keterampilan maupun keahlian, keberlangsungan SMK juga tetap menjadi pertimbangan.

Pasalnya, perencanaan mendapatkan peserta didik baru juga menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, jarak antarlembaga tidak diperbolehkan terlalu berdekatan.

Radius minimal pendirian SMK baru harus berjarak 10 km dari sekolah sederajat di sekitarnya. ”Prinsipnya tidak boleh merugikan peserta didik jika lembaga akhirnya tutup karena kurang siswa,” paparnya.

Di samping itu, pembukaan kompetensi keahlian juga tidak luput menjadi pertimbangan. Mariyono menyebutkan, ke depan SMK akan diarahkan untuk  membuka kompetensi keahlian yang menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah sekitar.

Dia mencontohkan, di kawasan Kecamatan Pacet memiliki sumber daya pertanian. Sehingga jika ada lembaga SMK akan diarahkan untuk membuka kompetensi agribisnis.

Baca Juga :  Jaring Pelanggar, Temukan Tiga Orang Reaktif

”Itu nanti yang akan jadi kompetensi unggulan,” tandasnya. Mantan kepala Cabang Dispendik Wilayah Bangkalan ini menjelaskan, saat ini pihaknya belum menerima pengajuan izin pendirian sekolah baru.

Tercatat, jumlah lembaga SMA/SMK yang aktif di Kabupaten dan Kota Mojokerto sebanyak 123 lembaga. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 41,5 persen atau 51 lembaga SMA sederajat.

Sedangkan 72 lembaga lainnya atau 58,5 persen merupakan SMK sederajat. Sementara wilayah dengan keberadaan lembaga menengah atas terbanyak ada di Kecamatan Mojosari.

Jumlah lembaganya terdiri dari 16 SMA/SMK. Kemudian disusul Pacet dan Puri yang sama-sama memiliki 9 SMA/SMK.

Dia menambahkan, beberapa syarat lainnya untuk mendirikan lembaga SMK swasta baru adalah memiliki rekomendasi dari cabang dispendik.

Selain itu, juga memiliki sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB). Ditambah wajib menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta rencana pengembangan sekolah. 

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Terancam Hukuman Maksimal

PPDB SMA/SMK Dimulai


/