alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Kapolresta: Jelang Pemilu 2019, Harus Aman, Damai dan Kondusif

MOJOKERTO – Pasca insiden pembakaran bendera organisasi terlarang di Garut, Jabar, pada peringatan Hari Santri Nasional (HSN), segenap komponen masyarakat Kota Mojokerto merapatkan barisan.

Polresta Mojokerto bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopinda) didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU), Satkorcab Banser, GP Ansor, organisasi kepemudaan, elemen mahasiswa, dan berbagai komponen masyarakat di Kota/Kabupaten Mojokerto lantas menggelar diskusi dikemas Candimas (cangkrukan diskusi kamtibmas).

Jumat (26/10) malam, kegiatan rutin ini dipusatkan di halaman mapolresta di Jalan Bhyangkara. ”Insiden pembakaran bendera HTI di Garut sempat membawa suasana hangat di kalangan umat muslim. Insiden tersebut harus diklarifikasi. Dan pihak kepolisian berkewajiban menjelaskan kepada masyarakat dari segi hukum. Selain sebagai edukasi kepada masyarakat, juga untuk mencegah dampak-dampak negatif yang ditimbulkan,” papar Kapolresta AKBP Sigit Dany Setiyono.

Baca Juga :  Sungai Tercemar Limbah Usus

Tujuannya, untuk menegaskan, bahwa insiden di Garut tidak boleh terjadi di daerah. Dia menjelaskan, organisasi terlarang, dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga disepakati tidak diperkenankan menggunakan simbol-simbol apa pun.

Sehingga tidak memunculkan kegaduhan kembali hingga berujung pada potensi perpecahan bangsa. ”Insiden pembakaran bendera tersebut tidak berdampak di Mojokerto. Karena kesadaran dan kerja sama antarkomponen masyarakat. Namun, perlu dijadikan pelajaran bersama,” ungkapnya.

Kepolisian juga menyoroti dan melihat dari kacamata hukum terkait peristiwa tersebut. Dan sudah diputuskan, simbol yang dibakar oleh oknum anggota Banser adalah bendera organisasi yang dilarang pemerintah.  

Kepolisian bersama forkopinda juga sempat menggelar rapat koordinasi dan musyawarah pada Kamis (25/10). Hasilnya, instruksi wali kota berisi pernyataan, kejadian di Garut tidak boleh terjadi di Mojokerto. ”Kota Mojokerto harus aman, damai dan kondusif, khususnya menjelang Pemilu 2019,” tandas kapolresta.

Baca Juga :  AC Korslet, Rumah Terbakar

Ketua PC NU Kota Mojokerto KH. Sholeh Hasan turut mengapresiasi kegiatan Candimas tersebut. Khususnya jika ditemukan masalah serupa yang ada di tengah masyarakat.

”Harapannya, masyarakat secara langsung dapat mengerti dan memahami insiden secara tepat dan objektif melalui pemaparan kepolisan, dan komponen masyarakat lainnya. Terutama tokoh agama,” jelasnya.

Kiai Sholeh menghimbau, agar masyarakat, khususnya warga Nahdliyin tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Lebih bersikap bijak dalam menangani masalah di tengah masyarakat. Terutama perihal informasi dan pemberitaan yang dapat menyulut perpecahan dalam NKRI.

”Jika ditemui masalah di tengah masyarakat, jangan menangani sendiri, main hakim sendiri. Tapi, laporkan kepada pihak berwajib,” tandasnya. (*)

MOJOKERTO – Pasca insiden pembakaran bendera organisasi terlarang di Garut, Jabar, pada peringatan Hari Santri Nasional (HSN), segenap komponen masyarakat Kota Mojokerto merapatkan barisan.

Polresta Mojokerto bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopinda) didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU), Satkorcab Banser, GP Ansor, organisasi kepemudaan, elemen mahasiswa, dan berbagai komponen masyarakat di Kota/Kabupaten Mojokerto lantas menggelar diskusi dikemas Candimas (cangkrukan diskusi kamtibmas).

Jumat (26/10) malam, kegiatan rutin ini dipusatkan di halaman mapolresta di Jalan Bhyangkara. ”Insiden pembakaran bendera HTI di Garut sempat membawa suasana hangat di kalangan umat muslim. Insiden tersebut harus diklarifikasi. Dan pihak kepolisian berkewajiban menjelaskan kepada masyarakat dari segi hukum. Selain sebagai edukasi kepada masyarakat, juga untuk mencegah dampak-dampak negatif yang ditimbulkan,” papar Kapolresta AKBP Sigit Dany Setiyono.

Baca Juga :  Bupati Sambangi Korban Pohon Tumbang

Tujuannya, untuk menegaskan, bahwa insiden di Garut tidak boleh terjadi di daerah. Dia menjelaskan, organisasi terlarang, dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga disepakati tidak diperkenankan menggunakan simbol-simbol apa pun.

Sehingga tidak memunculkan kegaduhan kembali hingga berujung pada potensi perpecahan bangsa. ”Insiden pembakaran bendera tersebut tidak berdampak di Mojokerto. Karena kesadaran dan kerja sama antarkomponen masyarakat. Namun, perlu dijadikan pelajaran bersama,” ungkapnya.

Kepolisian juga menyoroti dan melihat dari kacamata hukum terkait peristiwa tersebut. Dan sudah diputuskan, simbol yang dibakar oleh oknum anggota Banser adalah bendera organisasi yang dilarang pemerintah.  

- Advertisement -

Kepolisian bersama forkopinda juga sempat menggelar rapat koordinasi dan musyawarah pada Kamis (25/10). Hasilnya, instruksi wali kota berisi pernyataan, kejadian di Garut tidak boleh terjadi di Mojokerto. ”Kota Mojokerto harus aman, damai dan kondusif, khususnya menjelang Pemilu 2019,” tandas kapolresta.

Baca Juga :  Bantuan Sembako Covid-19 Tidak Diperpanjang

Ketua PC NU Kota Mojokerto KH. Sholeh Hasan turut mengapresiasi kegiatan Candimas tersebut. Khususnya jika ditemukan masalah serupa yang ada di tengah masyarakat.

”Harapannya, masyarakat secara langsung dapat mengerti dan memahami insiden secara tepat dan objektif melalui pemaparan kepolisan, dan komponen masyarakat lainnya. Terutama tokoh agama,” jelasnya.

Kiai Sholeh menghimbau, agar masyarakat, khususnya warga Nahdliyin tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Lebih bersikap bijak dalam menangani masalah di tengah masyarakat. Terutama perihal informasi dan pemberitaan yang dapat menyulut perpecahan dalam NKRI.

”Jika ditemui masalah di tengah masyarakat, jangan menangani sendiri, main hakim sendiri. Tapi, laporkan kepada pihak berwajib,” tandasnya. (*)

Artikel Terkait

Most Read

Petani Cabai Merugi

Tumbuhkan Semangat Gotong Royong

Kota PTM 50 Persen, Kabupaten Tetap Penuh

Artikel Terbaru


/