Rabu, 01 Dec 2021
Radar Mojokerto
Home / Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Bupati Usulkan UMK Rp 4,5 Juta

Temui Buruh, Teken Surat Rekomendasi

26 November 2021, 06: 10: 59 WIB | editor : Fendy Hermansyah

Bupati Usulkan UMK Rp 4,5 Juta

DEMO BURUH: Ribuan buruh berunjukrasa di depan kantor Bupati Mojokerto jl.Ayani kemarin, mereka menuntut kenaikan upah Rp.4,5 juta pada tahun 2022 mendatang. (Sofan Kurniawan/jawaposradarmojokerto.id)

Share this      

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Buruh Mojokerto (APBM), menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mojokerto, kemarin pagi. Mereka menuntut kenaikan UMK Mojokerto sebesar 7,07 persen.

Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Mojokerto Eka Herawati menjelaskan, aksi yang digelar sekitar 500 buruh ini menuntut besaran UMK 2022 sekitar Rp 4,5 juta. Naik sekitar Rp 300 ribu dibandingkan UMK tahun ini Rp 4,2 juta.

Tuntutan itu mempertimbangkan sejumlah faktor. Di antaranya inflasi. ”Saat ini, sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebelumnya bupati bilang tidak akan menaikkan UMK. Untuk itu kami datang ke sini (Kantor Bupati Mojokerto) menuntut kenaikan UMK,” teriak Eka saat orasi di atas mobil komando.

Baca juga: Butuh Biaya Rp 1,1 Miliar

Ia pun menyoroti pernyataan bupati yang tak ingin menaikkan upah buruh tahun depan. Menurutnya, hal tersebut dinilai kurang tepat lantaran terdapat sejumlah industri yang tersebar hampir menyeluruh di 18 kecamatan. ’’Jangan samakan UMK Kabupaten dengan Kota Mojokerto. Kabupaten punya kawasan industri, sedangkan kota tidak punya,’’ sebutnya.

Konsulat Cabang  Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Mojokerto Ardian Safendra menambahkan, para buruh turut melayangkan tiga opsi. Pertama, perusahaan yang tidak mampu membayar gaji sesuai UMK agar diberikan kelonggaran ketimbang bangkrut. Kedua, UMK dinaikkan sebesar 7,07 persen menyesuaikan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, hasil usulan pada UMK opsi kedua ditambah 5 persen bagi perusahaan dengan sektor unggulan. ’’Kita juga harus menyelamatkan perusahaan-perusahaan kecil. Jagan sampai perusahaan kecil dipaksa membayar UMK. Itu berakibat fatal seperti terjadinya penutupan dan PHK masal terhadap kawan-kawan pekerja,’’ ungkapnya.

Sementara itu, hingga unjuk rasa digelar, Pemkab Mojokerto belum mengirimkan surat rekomendasi UMK ke Pemprov Jawa Timur. ’’Se-Jatim yang belum kirim rekomendasi UMK tinggal Kabupaten Mojokerto dan Sampang saja,’’ sebut Eka.

Aksi buruh kali ini mendapat respons dari Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan menandatangani surat rekomendasi bernomor 565/3744/416-107/2021 tentang Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mojokerto tahun 2022. ’’Hari ini, rencananya langsung dikirim ke provinsi. Tapi perkara keputusannya nanti, itu wewenang gubernur,’’ tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto Nugraha Budi Sulistya mengatakan, surat rekomendasi tersebut sudah dikirim ke Pemprov Jatim usai konsolidasi dengan perwakilan buruh, kemarin.

Menurutnya, masih ada kesempatan bagi pemkab untuk mengajukan usulan kenaikan UMK tahun depan. Sebab, penetapan UMK se-Jatim oleh gubernur paling lambat 30 November nanti. ’’Ditunggu saja hasilnya. Setelah kita ajukan ke gubernur ini akan dilakukan pembahasan di tingkat provinsi bersama dewan pengupahan provinsi,’’ tegasnya tadi malam. (vad/ron)

(mj/VAD/fen/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia