alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Monday, May 23, 2022

Dana Bantuan Jadi Bancakan

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Mantan Kepala Desa (Kades) Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Suntoro, dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari), Senin (25/11) sore. Penahanan dilakukan korps Adhyaksa ini menyusul turunnya putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasus yang bergulir sejak 10 tahun silam.

Suntoro ditahan tepat pukul 15.15. Ia mengenakan rompi warna oranye dan digelandang petugas ke mobil tahanan Kejari Mojokerto. Ia langsung dijebloskan ke sel tahanan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto usai menjalani pemeriksaan kesehatan.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Hariyono, mengatakan, eksekusi dilakukan menyusul putusan MA nomor 2414K/Pid.Sus/2018 telah diterima Jumat (22/11). ’’Hari ini, langsung kita eksekusi hukuman badan terpidana Suntoro dalam kasus tindak pidana korupsi penyimpangan program usaha agrobisnis perdesaaan tahun 2009,’’ katanya.

Agus menegaskan, eksekusi Suntoro ini sempat tertunda selama setahun. Hal itu dipicu baru turunnya surat putusan MA ke Kejari Mojokerto. Kendati, pada dasarnya, sejak Desember 2018 lalu, proses hukum kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 60 juta itu telah dinyatakan inkracht.

’’Kita baru terima juga berdasarkan email. Begitu kita dapat informasi, maka langsung kita lakukan eksekusi terhadap terpidana,’’ imbuh Agus.

Baca Juga :  Bumil Terpapar Covid-19

Dalam putusan MA itu ditegaskan, Suntoro terbukti melakukan penyimpangan bantuan dana bergulir dalam program usaha agrobisnis perdesaan. Dari bantuan senilai Rp 100 juta, dana itu dijadikan bancakan sejumlah orang.

Di antaranya, Suntoro menikmati Rp 9,5 juta, Sekdes Rp 3 juta, Kasun Sambilawang Rp 7,5 juta, Kasun Sekaran Rp 11 juta, Kasun Mracang Rp 11,5 juta, Kasun Borang Rp 7,5 juta, Kasun Sengon Rp 11 juta, Kasun Cepoko Rp 2 juta, dan Kasun Plaosan Rp 3 juta.

’’Bantuan itu Rp 100 juta. Dan kerugian negaranya Rp 60 juta. Modusnya, dana ini merupakan dana perguliran untuk anggota Poktan melalui Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto, namun oleh terpidana uang itu tidak diserahkan kepada poktan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya,’’ jelasnya.

Praktik dugaan korupsi itu kemudian tercium penyidik Kejari Mojokerto. Suntoro dijerat dengan dakwaa primer yakni pasal 2 juncto pasal 4 dan dakwaan subsider pasal 3 juncto pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kasus tersebut akhirnya naik ke meja persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Baca Juga :  Segudang Prestasi dan Pencetak Siswa Berkualitas

Kala itu, dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Suntoro bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun penjara. Kalah di Pengadilan Tipikor Surabaya, Suntoro didampingi beberapa kuasa hukumnya lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor. Vonisnya pun tak jauh beda. Kendati dibebaskan dalam dakwaan primer, akan tetapi Suntoro tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pindana korupsi.

Suntoro dijatuhi hukuman 1 tahun penjara serta denda Rp 50 juta subsider hukuman 1 bulan penjara. Tak puas dengan vonis itu, Suntoro kemudian melakukan upaya hukum ke tingkat kasasi. Hingga akhirnya, MA menolak permohonan Suntoro. Berdasarkan putusan tersebut, Suntoro akan menjalani masa tuanya di dalam sel tahanan dan mengembalikan dana Rp 60 juta.

’’Untuk kerugian negara sebesar Rp 60 juta sesuai dengan putusan MA akan dikembalikan ke kas negara. Rencananya besok akan kita serahkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto untuk dikembalikan ke negara,’’ tandas mantan kasi Intelijen Kejari Pasuruan tersebut.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Mantan Kepala Desa (Kades) Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Suntoro, dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari), Senin (25/11) sore. Penahanan dilakukan korps Adhyaksa ini menyusul turunnya putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasus yang bergulir sejak 10 tahun silam.

Suntoro ditahan tepat pukul 15.15. Ia mengenakan rompi warna oranye dan digelandang petugas ke mobil tahanan Kejari Mojokerto. Ia langsung dijebloskan ke sel tahanan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto usai menjalani pemeriksaan kesehatan.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Hariyono, mengatakan, eksekusi dilakukan menyusul putusan MA nomor 2414K/Pid.Sus/2018 telah diterima Jumat (22/11). ’’Hari ini, langsung kita eksekusi hukuman badan terpidana Suntoro dalam kasus tindak pidana korupsi penyimpangan program usaha agrobisnis perdesaaan tahun 2009,’’ katanya.

Agus menegaskan, eksekusi Suntoro ini sempat tertunda selama setahun. Hal itu dipicu baru turunnya surat putusan MA ke Kejari Mojokerto. Kendati, pada dasarnya, sejak Desember 2018 lalu, proses hukum kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 60 juta itu telah dinyatakan inkracht.

’’Kita baru terima juga berdasarkan email. Begitu kita dapat informasi, maka langsung kita lakukan eksekusi terhadap terpidana,’’ imbuh Agus.

Baca Juga :  KPPN Mojokerto Bagi-Bagi Takjil hingga Santunan Anak Yatim

Dalam putusan MA itu ditegaskan, Suntoro terbukti melakukan penyimpangan bantuan dana bergulir dalam program usaha agrobisnis perdesaan. Dari bantuan senilai Rp 100 juta, dana itu dijadikan bancakan sejumlah orang.

- Advertisement -

Di antaranya, Suntoro menikmati Rp 9,5 juta, Sekdes Rp 3 juta, Kasun Sambilawang Rp 7,5 juta, Kasun Sekaran Rp 11 juta, Kasun Mracang Rp 11,5 juta, Kasun Borang Rp 7,5 juta, Kasun Sengon Rp 11 juta, Kasun Cepoko Rp 2 juta, dan Kasun Plaosan Rp 3 juta.

’’Bantuan itu Rp 100 juta. Dan kerugian negaranya Rp 60 juta. Modusnya, dana ini merupakan dana perguliran untuk anggota Poktan melalui Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto, namun oleh terpidana uang itu tidak diserahkan kepada poktan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya,’’ jelasnya.

Praktik dugaan korupsi itu kemudian tercium penyidik Kejari Mojokerto. Suntoro dijerat dengan dakwaa primer yakni pasal 2 juncto pasal 4 dan dakwaan subsider pasal 3 juncto pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kasus tersebut akhirnya naik ke meja persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Baca Juga :  Proyek Macet, Anggaran Rp 63 Miliar, Masih Terserap 18 Persen

Kala itu, dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Suntoro bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun penjara. Kalah di Pengadilan Tipikor Surabaya, Suntoro didampingi beberapa kuasa hukumnya lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor. Vonisnya pun tak jauh beda. Kendati dibebaskan dalam dakwaan primer, akan tetapi Suntoro tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pindana korupsi.

Suntoro dijatuhi hukuman 1 tahun penjara serta denda Rp 50 juta subsider hukuman 1 bulan penjara. Tak puas dengan vonis itu, Suntoro kemudian melakukan upaya hukum ke tingkat kasasi. Hingga akhirnya, MA menolak permohonan Suntoro. Berdasarkan putusan tersebut, Suntoro akan menjalani masa tuanya di dalam sel tahanan dan mengembalikan dana Rp 60 juta.

’’Untuk kerugian negara sebesar Rp 60 juta sesuai dengan putusan MA akan dikembalikan ke kas negara. Rencananya besok akan kita serahkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto untuk dikembalikan ke negara,’’ tandas mantan kasi Intelijen Kejari Pasuruan tersebut.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/