alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Sunday, July 3, 2022

Puluhan Proyek Batal Lelang

Pembangunan Infrastruktur Kembali Tertunda

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Puluhan paket proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto batal dilelang. Itu setelah pemerintah diwajibkan mencantumkan produk ber-TKDN (tingkat komponen dalam negeri) pada spesifikasi teknis di setiap paket.

Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Mojokerto, Yuni Laili Faizah mengatakan, puluhan proyek yang sebelumnya sudah dilakukan tender melalui LPSE, dibatalkan. Aturan anyar ini menjadikan pemda harus melakukan revisi terhadap seluruh paket proyek yang sudah disorong dari sejumlah OPD ke meja lelang. ’’Batal tender itu karena ada revisi spesifikasi teknis terkait pencantuman produk ber-TKDN oleh Pejabat pembuat komitmen,’’ ungkapnya.

Sebagian besar, puluhan proyek ini merupakan paket proyek infrastruktur dari dinas PUPR. Mulai dari peningkatan ruas jalan, rehabilitasi ruas jalan, pemeliharaan berkala ruas jalan, hingga pelebaran di sejumlah ruas jalan yang tersebardi sejumlah kecamatan dengan nilai total sekitar Rp 106 miliar. Termasuk, pembangunan jembatan dan studi larap (land acquisition and resettlement action plan) untuk penanganan banjir akibat kali Lamong di kawasan Dawarblandong.

Baca Juga :  Elevasi Sungai Brantas Naik, Delapan Pintu Rolak Songo Dibuka

Yuni menegaskan, revisi ini berdasarkan Inpres Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. ’’Ini sejalan dengan mensukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi pencantuman produk ber-TKDN ini pada tiap spesifikasi teknis di masing-masing proyek,’’ paparnya.

Selain itu, penggunaan 40 persen untuk produk dalam negeri ini sekaligus mendukung pencapaian target belanja APBN dan APBD tahun ini paling sedikit Rp 400 triliun. Meski inpres ini sudah keluar sejak 30 Maret lalu, Yuni menyebut, monitoring dan tata caranya baru disampaikan oleh pemerintah pusat 12 Mei lalu. ’’Jadi, kami harus menyesuaikan lagi. Paket proyek yang sudah dilelang, kita batalkan untuk direvisi. Tapi, sekarang sudah persiapan, diusahakan pekan ini sudah tayang pengumuman tender ulang,’’ tegasnya.

Baca Juga :  70 Persen Buruh MPS Gunakan Vaksin Gotong Royong

Sebelumnya, proses lelang di Kabupaten Mojokerto sempat terkendala SIPD (sistem informasi pembangunan daerah). Namun, setelah semua beres, lelang proyek fisik mulai bergeliat. Dan, 28 paket proyek infrastruktur jalan dan bangunan dengan nilai total Rp 106 lebih disorong ke layanan pengadaan barang dan jasa (PBJ). (ori/ron)

Pembangunan Infrastruktur Kembali Tertunda

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Puluhan paket proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto batal dilelang. Itu setelah pemerintah diwajibkan mencantumkan produk ber-TKDN (tingkat komponen dalam negeri) pada spesifikasi teknis di setiap paket.

Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Mojokerto, Yuni Laili Faizah mengatakan, puluhan proyek yang sebelumnya sudah dilakukan tender melalui LPSE, dibatalkan. Aturan anyar ini menjadikan pemda harus melakukan revisi terhadap seluruh paket proyek yang sudah disorong dari sejumlah OPD ke meja lelang. ’’Batal tender itu karena ada revisi spesifikasi teknis terkait pencantuman produk ber-TKDN oleh Pejabat pembuat komitmen,’’ ungkapnya.

Sebagian besar, puluhan proyek ini merupakan paket proyek infrastruktur dari dinas PUPR. Mulai dari peningkatan ruas jalan, rehabilitasi ruas jalan, pemeliharaan berkala ruas jalan, hingga pelebaran di sejumlah ruas jalan yang tersebardi sejumlah kecamatan dengan nilai total sekitar Rp 106 miliar. Termasuk, pembangunan jembatan dan studi larap (land acquisition and resettlement action plan) untuk penanganan banjir akibat kali Lamong di kawasan Dawarblandong.

Baca Juga :  KBM Tahun Ajaran Baru di Kota Mojokerto Tetap Gunakan Sistem Online

Yuni menegaskan, revisi ini berdasarkan Inpres Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. ’’Ini sejalan dengan mensukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi pencantuman produk ber-TKDN ini pada tiap spesifikasi teknis di masing-masing proyek,’’ paparnya.

Selain itu, penggunaan 40 persen untuk produk dalam negeri ini sekaligus mendukung pencapaian target belanja APBN dan APBD tahun ini paling sedikit Rp 400 triliun. Meski inpres ini sudah keluar sejak 30 Maret lalu, Yuni menyebut, monitoring dan tata caranya baru disampaikan oleh pemerintah pusat 12 Mei lalu. ’’Jadi, kami harus menyesuaikan lagi. Paket proyek yang sudah dilelang, kita batalkan untuk direvisi. Tapi, sekarang sudah persiapan, diusahakan pekan ini sudah tayang pengumuman tender ulang,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Tak Cairkan Bansos, Bakal Dicoret, Digeser Penerima Pengganti
- Advertisement -

Sebelumnya, proses lelang di Kabupaten Mojokerto sempat terkendala SIPD (sistem informasi pembangunan daerah). Namun, setelah semua beres, lelang proyek fisik mulai bergeliat. Dan, 28 paket proyek infrastruktur jalan dan bangunan dengan nilai total Rp 106 lebih disorong ke layanan pengadaan barang dan jasa (PBJ). (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/