alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 18, 2022

Polisi Inventarisasi Seluruh Galian

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Maraknya dugaan galian ilegal di Kabupaten Mojokerto mendorong kepolisian bergerak. Satreksrim Polres Mojokerto mulai melakukan inventarisasi seluruh galian di wilayah hukumnya. Baik yang legal maupun ilegal.

Kasatreskrim Polres Mojokerto AKP Andaru Rahutomo mengatakan, keberadaan galian C di wilayah hukumnya tentu jadi perhatiannya dalam waktu dekat. Apalagi, keberadaan tambang juga ditengarai ada yang berizin dan ada yang tidak memiliki izin alias bodong. ’’Tentu bakal jadi atensi kami, karena ini kaitannya dengan lingkungan,’’ ungkapnya.

Belum genap satu bulan bertugas di Mojokerto, pihaknya perlu melakukan inventarisasi keberadaan galian yang tersebar di 14 kecamatan. Pendataan ini sekaligus menjadi awal dirinya melakukan pemetaan tambang-tambang menyalahi aturan yang berpotensi merusak lingkungan. ’’Kami perlu cek ke lapangan untuk petakan apakah ada penambangan yang legal maupun ilegal. Jadi tidak cuma ilegal saja, tapi kami perlu tahu juga yang legal,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Jembatan Hanyut Disapu Meluapnya Sungai Lamong, Satu Dusun Terisolir

Sebab, lanjut Andaru, dari informasi yang didapat, galian di wilayah hukumnya tak hanya dilakukan oleh pengusaha dengan alat berat, tetapi juga terdapat penambang dengan cara tradisional. Yakni, menggunakan cangkul dan linggis. Disebut-sebut, cara ini juga rawan terjadi longsoran yang berakibat pada korban jiwa. Di lain sisi, penambangan dengan alat tradisional itu juga menyalahi aturan. ’’Tapi mereka yang non-alat berat, kita imbau dululah agar tidak dilanjutkan (menambang), kalau kita tegakkan nanti khawatirnya malah tumpul ke bawah, ini yang tidak kita mau,’’ paparnya.

Sebaliknya, Andaru memastikan bakal menindak tegas bagi pelaku tambang yang menggunakan alat berat tanpa dilengkapi izin. Selain akan berdampak pada kerusakan lingkungan, praktik ilegal mining itu juga sudah melanggar aturan yang berlaku. Sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dengan ancaman hukumannya maksimal Rp 10 tahun dan denda Rp 10 miliar. ’’Tapi, kita inventarisir dulu (galian ilegal), selajutnya akan melakukan penanganan seperti apa yang paling baik. Tapi, sejumlah galian (ilegal) sudah ada yang kami proses hukum,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Srikandi DPRD Kompak Ngaku Tak Tahu

Tak sendirian, kepolisian bakal menggandeng pihak terkait untuk terjun ke lapangan. Baik pemerintah daerah maupun DPRD. ’’Itu teknis yang masih rahasia,’’ tandasnya. 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Maraknya dugaan galian ilegal di Kabupaten Mojokerto mendorong kepolisian bergerak. Satreksrim Polres Mojokerto mulai melakukan inventarisasi seluruh galian di wilayah hukumnya. Baik yang legal maupun ilegal.

Kasatreskrim Polres Mojokerto AKP Andaru Rahutomo mengatakan, keberadaan galian C di wilayah hukumnya tentu jadi perhatiannya dalam waktu dekat. Apalagi, keberadaan tambang juga ditengarai ada yang berizin dan ada yang tidak memiliki izin alias bodong. ’’Tentu bakal jadi atensi kami, karena ini kaitannya dengan lingkungan,’’ ungkapnya.

Belum genap satu bulan bertugas di Mojokerto, pihaknya perlu melakukan inventarisasi keberadaan galian yang tersebar di 14 kecamatan. Pendataan ini sekaligus menjadi awal dirinya melakukan pemetaan tambang-tambang menyalahi aturan yang berpotensi merusak lingkungan. ’’Kami perlu cek ke lapangan untuk petakan apakah ada penambangan yang legal maupun ilegal. Jadi tidak cuma ilegal saja, tapi kami perlu tahu juga yang legal,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Lynn Hotel Mojokerto, Suguhkan Nuansa Majapahit

Sebab, lanjut Andaru, dari informasi yang didapat, galian di wilayah hukumnya tak hanya dilakukan oleh pengusaha dengan alat berat, tetapi juga terdapat penambang dengan cara tradisional. Yakni, menggunakan cangkul dan linggis. Disebut-sebut, cara ini juga rawan terjadi longsoran yang berakibat pada korban jiwa. Di lain sisi, penambangan dengan alat tradisional itu juga menyalahi aturan. ’’Tapi mereka yang non-alat berat, kita imbau dululah agar tidak dilanjutkan (menambang), kalau kita tegakkan nanti khawatirnya malah tumpul ke bawah, ini yang tidak kita mau,’’ paparnya.

Sebaliknya, Andaru memastikan bakal menindak tegas bagi pelaku tambang yang menggunakan alat berat tanpa dilengkapi izin. Selain akan berdampak pada kerusakan lingkungan, praktik ilegal mining itu juga sudah melanggar aturan yang berlaku. Sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dengan ancaman hukumannya maksimal Rp 10 tahun dan denda Rp 10 miliar. ’’Tapi, kita inventarisir dulu (galian ilegal), selajutnya akan melakukan penanganan seperti apa yang paling baik. Tapi, sejumlah galian (ilegal) sudah ada yang kami proses hukum,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Dilaporkan Hilang, Mobil Dibawa Anak Jalan-Jalan

Tak sendirian, kepolisian bakal menggandeng pihak terkait untuk terjun ke lapangan. Baik pemerintah daerah maupun DPRD. ’’Itu teknis yang masih rahasia,’’ tandasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/