alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Monday, May 16, 2022

6.818 Warga Belum Rekam E-KTP, jika Mangkir, NIK Akan Diblokir

MOJOKERTO – Ribuan warga Kota Mojokerto tercatat belum melakukan perekaman e-KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Mojokerto bakal melakukan penyisiran untuk melakukan perekaman ke kelurahan.

Upaya itu dilakukan sebelum dilakukan pemblokiran nomor induk kependudukan (NIK). Kabid Pelayanan Adminduk Dispendukcapil Kota Mojokerto Hasta Priyangga, menyebutkan, sampai Februari ini, sebanyak 6.818 warga kota yang wajib KTP belum melakukan rekam data. Sebenarnya, mereka masuk dalam daftar pemblokiran pada akhir tahun 2018 lalu.

Akan tetapi, karena dianggap masih belum optimal, maka dispenduk memberikan kelonggaran. Nama-nama yang belum merekam itu bakal kembali diberikan surat imbauan untuk segera melakukan perekaman. ’’Sebelum kita blokir, kita upayakan dulu untuk melakukan penyisiran,’’ terangnya.

Menurutnya, agenda perekaman keliling tak lepas agar warga yang memiliki hak pilih dalam helatan pemilu serentak 17 April 2019 tetap terpenuhi. Untuk kevalidan data, mulai awal Maret ini, dispendukcapil akan melakukan jemput bola secara bergilir ke 18 kelurahan se-Kota Onde-Onde.

Baca Juga :  Korban Tewas Pohon Tumbang Bertambah

Hasta mengatakan, perekaman dilangsungkan di masing-masing kantor kelurahan dan dilaksanakan di luar jam kerja. ’’Kita jadwalkan mulai pukul 18.00 sampai tak terbatas,’’ paparnya.

Pemilihan waktu itu agar cakupan perekaman bisa maksimal. Sehingga, tidak ada alasan bagi warga yang tidak hadir melakukan perekaman.

Untuk itu, pihaknya juga telah mengimbau setiap kelurahan untuk mendata warga yang tidak mampu secara fisik untuk datang ke kantor kelurahan. Mereka akan diberikan perlakuan khusus untuk direkam di tempat tingalnya.

Di antaranya adalah warga yang sakit keras, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, maupun orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Agenda tersebut sedianya berakhir pada 2 April atau sebelum pemilu serentak. Bagi warga yang masih tidak hadir dalam perekaman, maka NIK akan diblokir.

Pasalnya, warga yang bersangkutan dianggap tidak lagi tinggal di kota, meninggal dunia tapi belum mengurus akta kematian, maupun data invalid. Sehingga dispendukcapil akan melakukan pembersihan data. ’’Kita lakukan pemblokiran. Sehingga data akan nonaktifkan sementara,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Hindari Motor, Rem Blong, Truk Tronton Terguling

Jika sudah dilakukan pemblokiran, maka pelayanan yang memanfaatkan data adminduk secara otomatis tidak bisa diakses. Seperti BPJS Kesehatan, keimigrasian, perbankan, serta pelayanan yang terintegrasi dengan NIK lainnya. 

Namun, sebut Hasta, sanksi pemblokiran itu hanya sebagai bentuk punishment untuk tertib adminduk. Karena tidak sampai menghapus data yang ada di dispendukcapil. Menurutnya, NIK akan diaktifkan kembali jika warga yang bersangkutan melakukan perekaman di kantor dispendukcapil.

Dari 6.818 warga yang belum melakukan perekaman e-KTP terbanyak ada di Kelurahan Kranggan dengan 1.209 warga. Kemudian disusul Wates dengan 940 warga, Kedundung ada 897 warga, serta Miji 676 warga. Sementara lainnya tersebar di 14 kelurahan lainnya.

 

MOJOKERTO – Ribuan warga Kota Mojokerto tercatat belum melakukan perekaman e-KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Mojokerto bakal melakukan penyisiran untuk melakukan perekaman ke kelurahan.

Upaya itu dilakukan sebelum dilakukan pemblokiran nomor induk kependudukan (NIK). Kabid Pelayanan Adminduk Dispendukcapil Kota Mojokerto Hasta Priyangga, menyebutkan, sampai Februari ini, sebanyak 6.818 warga kota yang wajib KTP belum melakukan rekam data. Sebenarnya, mereka masuk dalam daftar pemblokiran pada akhir tahun 2018 lalu.

Akan tetapi, karena dianggap masih belum optimal, maka dispenduk memberikan kelonggaran. Nama-nama yang belum merekam itu bakal kembali diberikan surat imbauan untuk segera melakukan perekaman. ’’Sebelum kita blokir, kita upayakan dulu untuk melakukan penyisiran,’’ terangnya.

Menurutnya, agenda perekaman keliling tak lepas agar warga yang memiliki hak pilih dalam helatan pemilu serentak 17 April 2019 tetap terpenuhi. Untuk kevalidan data, mulai awal Maret ini, dispendukcapil akan melakukan jemput bola secara bergilir ke 18 kelurahan se-Kota Onde-Onde.

Baca Juga :  Jelang Liga 3, Persem Incar Pengusaha Travel

Hasta mengatakan, perekaman dilangsungkan di masing-masing kantor kelurahan dan dilaksanakan di luar jam kerja. ’’Kita jadwalkan mulai pukul 18.00 sampai tak terbatas,’’ paparnya.

Pemilihan waktu itu agar cakupan perekaman bisa maksimal. Sehingga, tidak ada alasan bagi warga yang tidak hadir melakukan perekaman.

- Advertisement -

Untuk itu, pihaknya juga telah mengimbau setiap kelurahan untuk mendata warga yang tidak mampu secara fisik untuk datang ke kantor kelurahan. Mereka akan diberikan perlakuan khusus untuk direkam di tempat tingalnya.

Di antaranya adalah warga yang sakit keras, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, maupun orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Agenda tersebut sedianya berakhir pada 2 April atau sebelum pemilu serentak. Bagi warga yang masih tidak hadir dalam perekaman, maka NIK akan diblokir.

Pasalnya, warga yang bersangkutan dianggap tidak lagi tinggal di kota, meninggal dunia tapi belum mengurus akta kematian, maupun data invalid. Sehingga dispendukcapil akan melakukan pembersihan data. ’’Kita lakukan pemblokiran. Sehingga data akan nonaktifkan sementara,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Pupuk Subsidi Langka di Mojokerto

Jika sudah dilakukan pemblokiran, maka pelayanan yang memanfaatkan data adminduk secara otomatis tidak bisa diakses. Seperti BPJS Kesehatan, keimigrasian, perbankan, serta pelayanan yang terintegrasi dengan NIK lainnya. 

Namun, sebut Hasta, sanksi pemblokiran itu hanya sebagai bentuk punishment untuk tertib adminduk. Karena tidak sampai menghapus data yang ada di dispendukcapil. Menurutnya, NIK akan diaktifkan kembali jika warga yang bersangkutan melakukan perekaman di kantor dispendukcapil.

Dari 6.818 warga yang belum melakukan perekaman e-KTP terbanyak ada di Kelurahan Kranggan dengan 1.209 warga. Kemudian disusul Wates dengan 940 warga, Kedundung ada 897 warga, serta Miji 676 warga. Sementara lainnya tersebar di 14 kelurahan lainnya.

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/