alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Pemerintah-Pers Harus Tegakkan Prinsip Pagar Api

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkot Mojokerto menggelar sosialisasi Undang-Undang (UU) Pers ke aparatur sipil negara (ASN) di Pendapa Sabha Mandala Madya, Rabu (24/11). Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo hadir sebagai narasumber utama.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mojokerto Moch. Imron mengungkapkan, sosialisasi UU Pers ini untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah dengan media massa. Karena itu, dalam sosialisasi tersebut melibatkan jajaran ASN di lingkungan Pemkot Mojokerto.

Antara lain kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, hingga kepala sekolah di Kota Mojokerto. ’’Jadi, sosialisasi UU Pers ini bertujuan agar ASN lebih mengetahui tentang tugas dan fungsi dari wartawan. Karena semua insan pers adalah mitra dari pemerintah,’’ terangnya.

Dalam forum tersebut, Agus Sudibyo memaparkan sejumlah materi terkait UU Pers hingga dunia jurnalistik. Melalui sosialisasi tersebut, Dewan Pers berharap bisa mewujudkan kemitraan yang strategis, proporsional, dan profesional antara pemerintah daerah dan media massa di Kota Mojokerto. ’’Kemitraan strategis yang saling menghargai independensi media dan juga menghargai profesionalitas,” tandasnya ditemui usai memberi sosialisasi.

Baca Juga :  Buruh Usul UMK Naik 7,07 Persen

Agus mengungkapkan, kemitraan tersebut juga diharapkan tidak mengurangi fungsi kontrol sosial yang diamanatkan dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, pihaknya mengimbau pemerintah agar tetap terbuka dengan kritik.

Sebaliknya, Agus juga berpesan kepada media massa untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah harus tetap berpedoman kode etik jurnalistik. Antara lain, sebut dia, berita harus memenuhi prinsip cover both sides atau berimbang, menjaga asas praduga tak bersalah, tidak menghakimi, serta berdasarkan fakta. ’’Jadi, harus konsisten dengan kode etik. Sehingga kritik itu disampaikan bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena tidak suka, tetapi karena memang itu prinsip pers untuk melayani kepentingan publik,’’ paparnya.

Agar kemitraan yang sinergis bisa bisa tetap terjalin, maka kedua pihak juga sama-sama harus menegakkan prinsip pagar api. Yakni, memisahkan antara urusan berita dan advertorial atau iklan dalam media massa.

Baca Juga :  Manusia Akan Dihadapkan dengan Artificial Intelligence

Di sisi lain, sebut Agus, aparat pemerintahan juga disarankan tidak melakukan iklan dengan embel-embel sajian pemberitaan yang positif. ’’Jadi, prinsip-prinsip pagar api itu harus dijaga. Baik dari sisi teman-teman pers atau media maupun dari sisi teman-teman birokrasi,’’ bebernya.

Di sela kegiatan sosialisasi kemarin, Agus Sudibyo menyerahkan secara simbolis sertifikat verifikasi Dewan Pers media Jawa Pos Radar Mojokerto (JPRM) kepada Direktur JPRM M. Nur Kholis. Agus menambahkan, sertifikat ini menjadi bukti bahwa perusahaan pers telah dinyatakan layak sepenuhnya untuk beroperasi.

Sehingga, Dewan Pers memberi kesempatan bagi perusahaan media yang belum mengajukan verifikasi diminta untuk mendaftar ke Dewan Pers. ’’Verifikasi yang dilakukan Dewan Pers itu untuk memastikan syarat-syarat menjadi media sudah dipenuhi. Jadi, buat media-media yang belum terdaftar di Dewan Pers bukan berarti tidak boleh operasi, tetapi diharapkan untuk segera mendaftar,’’ tandasnya. (ram/ron)

 

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkot Mojokerto menggelar sosialisasi Undang-Undang (UU) Pers ke aparatur sipil negara (ASN) di Pendapa Sabha Mandala Madya, Rabu (24/11). Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo hadir sebagai narasumber utama.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mojokerto Moch. Imron mengungkapkan, sosialisasi UU Pers ini untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah dengan media massa. Karena itu, dalam sosialisasi tersebut melibatkan jajaran ASN di lingkungan Pemkot Mojokerto.

Antara lain kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, hingga kepala sekolah di Kota Mojokerto. ’’Jadi, sosialisasi UU Pers ini bertujuan agar ASN lebih mengetahui tentang tugas dan fungsi dari wartawan. Karena semua insan pers adalah mitra dari pemerintah,’’ terangnya.

Dalam forum tersebut, Agus Sudibyo memaparkan sejumlah materi terkait UU Pers hingga dunia jurnalistik. Melalui sosialisasi tersebut, Dewan Pers berharap bisa mewujudkan kemitraan yang strategis, proporsional, dan profesional antara pemerintah daerah dan media massa di Kota Mojokerto. ’’Kemitraan strategis yang saling menghargai independensi media dan juga menghargai profesionalitas,” tandasnya ditemui usai memberi sosialisasi.

Baca Juga :  Lelet, 95 Desa Tak Bentuk BUMDes

Agus mengungkapkan, kemitraan tersebut juga diharapkan tidak mengurangi fungsi kontrol sosial yang diamanatkan dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, pihaknya mengimbau pemerintah agar tetap terbuka dengan kritik.

Sebaliknya, Agus juga berpesan kepada media massa untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah harus tetap berpedoman kode etik jurnalistik. Antara lain, sebut dia, berita harus memenuhi prinsip cover both sides atau berimbang, menjaga asas praduga tak bersalah, tidak menghakimi, serta berdasarkan fakta. ’’Jadi, harus konsisten dengan kode etik. Sehingga kritik itu disampaikan bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena tidak suka, tetapi karena memang itu prinsip pers untuk melayani kepentingan publik,’’ paparnya.

- Advertisement -

Agar kemitraan yang sinergis bisa bisa tetap terjalin, maka kedua pihak juga sama-sama harus menegakkan prinsip pagar api. Yakni, memisahkan antara urusan berita dan advertorial atau iklan dalam media massa.

Baca Juga :  64 Anggota Satpol PP Diputus Kontrak

Di sisi lain, sebut Agus, aparat pemerintahan juga disarankan tidak melakukan iklan dengan embel-embel sajian pemberitaan yang positif. ’’Jadi, prinsip-prinsip pagar api itu harus dijaga. Baik dari sisi teman-teman pers atau media maupun dari sisi teman-teman birokrasi,’’ bebernya.

Di sela kegiatan sosialisasi kemarin, Agus Sudibyo menyerahkan secara simbolis sertifikat verifikasi Dewan Pers media Jawa Pos Radar Mojokerto (JPRM) kepada Direktur JPRM M. Nur Kholis. Agus menambahkan, sertifikat ini menjadi bukti bahwa perusahaan pers telah dinyatakan layak sepenuhnya untuk beroperasi.

Sehingga, Dewan Pers memberi kesempatan bagi perusahaan media yang belum mengajukan verifikasi diminta untuk mendaftar ke Dewan Pers. ’’Verifikasi yang dilakukan Dewan Pers itu untuk memastikan syarat-syarat menjadi media sudah dipenuhi. Jadi, buat media-media yang belum terdaftar di Dewan Pers bukan berarti tidak boleh operasi, tetapi diharapkan untuk segera mendaftar,’’ tandasnya. (ram/ron)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/