Rabu, 01 Dec 2021
Radar Mojokerto
Home / Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Butuh Biaya Rp 1,1 Miliar

Benahi Jembatan Talunbrak yang Ambles

25 November 2021, 08: 20: 59 WIB | editor : Fendy Hermansyah

Butuh Biaya Rp 1,1 Miliar

DIKAJI: Tim teknis Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto melakukan kajian perbaikan jembatan Talunbrak, Desa Talunblandong, Kecamatan Dawarblandong akibat diterjang arus Kali Lamong. (Khudori Aliandu/jawaposradarmojokerto.id)

Share this      

KABUPATEN,Jawa Pos Radar Mojokerto – Pembenahan jembatan Talunbrak, Desa Talunblandong, Kecamatan Dawarblandong, akibat diterjang arus Kali Lamong masih wacana. Terbukti, hingga kini, jembatan penghubung Dusun Talun dengan Dusun Talunbrak itu masih mangkrak dan membahayakan warga.

’’Sampai saat ini, masih kita carikan solusi bagaimana baiknya. Karena, sesuai perhitungan, ternyata biayanya cukup besar. Sama halnya membangun dari nol,’’ ungkap Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, kemarin.

Menurutnya, hasil perhitungan tim di lapangan, perbaikan jembatan yang ambles akibat diterjang arus deras Kali Lamong itu menelan biaya hingga Rp 1,1 miliar. Angka ini dianggap cukup menguras anggaran jika pemerintah daerah mengambilkan dari belanja tak terduga (BTT). ’’Bayangkan Rp 1,1 miliar untuk darurat saja, kan buang uang saja. Lebih baik kita manfaatkan yang lebih urgen,’’ tegasnya.

Baca juga: Penyaluran BPNT Dialihkan Tunai

Sebagai tindak lanjut, saat ini pemkab tengah mengkoordinasikan persoalan ini dengan Pemprov Jatim. ’’Jadi, sementara tidak bisa. Biaya terlalu tinggi. Kalau membangun bawahnya juga belum bisa karena kondisi arusnya (deras) seperti itu,’’ paparnya.

Tak hanya itu, untuk bisa menggerojok BTT sebesar Rp 1,1 miliar, status bencana di kabupaten juga harus ditingkatkan menjadi tanggap bencana. Sedangkan, kini status daerah dengan 18 kecamatan masih siaga bencana sesuai SK Nomor 188.45/376\HK/416-012/2021 ini sebagai tindak lanjut surat Pemprov Jatim pada 2 November lalu tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam penanganan Covid-19 menghadapi cuaca esktrem dan bencana.

Sehingga, untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat 2 perda nomor 14 tahun 2011 tentang penanggulangan bencanan perlu menetapkan keputusan Bupati tentang status siaga darurat bencana Hidrometeorologi 2021. Status siaga darurat bencana ini berlaku sampai 31 Desember 2021. Dengan status ini, secara tidak langsung muncul pembatasan pengeluaran anggaran. ’’Daripada nanti kita keluarkan uang, tapi keliru. Makanya ini kita carikan solusi yang terbaik,’’ paparnya.

Kabid Pemeliharaan Jembatan dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto, Henri Surya menambahkan, sejauh ini tim teknis lapangan PUPR masih putar otak dalam penanganan jembatan ambles tersebut. ’’Setelah kami survei kemarin, mau turunkan alat untuk mengangkat tiang yang ambles. Ternyata tanahnya tidak kuat, tanahnya lembek. Jadi, sekarang masih cari cara lagi untuk perbaikan. Paling sederhana, tapi kuat, waktunya juga mepet,’’ ungkapnya.

Tim teknis lapangan pun masih dibuat bingung dengan kondisi jembatan tersebut. Selain membutuhkan anggaran cukup besar, tim belum menemukan cara efektif untuk menuntaskan persoalan tersebut. ’’Jadi kita masih cari cara. Yang efektif apa. Pokoknya dengan waktu terbatas ini kita maksimalkan, kita juga masih terus koordinasi dengan BPBD,’’ tegasnya. (ori/ron)

(mj/ori/fen/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia