alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Friday, May 20, 2022

Himawan Berharap Kepala OPD Melek IT

TRAWAS, Jawa Pos Radar Mojokerto – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemkab Mojokerto belum maksimal. Bahkan jauh dari harapan. Hal itu dibuktikan dari rendahnya indeks penilaian SPBE yang dilakukan Kementerian PAN-RB dengan skor 1,55.

’’Nilai indeks SPBE kita masih sangat amat rendah, kisaran angka 1,55 dari skala tertinggi 0 sampai 5,’’ ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto di tengah Sosialisasi dan Pemantapan Komitmen Kepala OPD dalam Implementasi Arsitektur SPBE di Hotel Arayana, Trawas, Selasa (24/11).

Bahkan, lanjut Ardi, angka itu tergolong kategori masih di bawah skor di level kurang, dengan nilai 0 sampai 1,8. Posisi SPBE Pemkab Mojokerto itu berdasarkan penilaian yang dilakukan Kementerian PAN-RB pada 2019 lalu. Setidaknya ada tiga domain jadi tolok ukur dalam penerapan SPBE. Meliputi, aspek kebijakan, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE itu sendiri. Tak ayal, dengan skor ini membuktikan jika tiga domain di lingkungan pemda masih jauh dari harapan.

Hal itu tentu masih jauh dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Baik di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) maupun di tingkat kecamatan, hingga lingkup desa. Bagaimana tidak, dari sejumlah OPD yang ada, kominfo mencatat hanya ada sekitar empat OPD yang sudah memanfaatkan Information Teknologi (IT) untuk melayani masyarakat. Selebihnya masih berbasis manual. ’’Tapi dengan skor ini, tentu menjadi pemacu kita untuk lebih baik. Jadi, tiga domain tadi (kebijakan, tata kelola, dan pelayanan) yang akan kita benahi dan bangun agar bisa mendukung indeks penilaian SPBE bisa naik,’’ paparnya.

Baca Juga :  Bimtek SP4N-LAPOR!, Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat

Memang, berbagai faktor menjadi pemicu jebloknya skor SPBE tersebut. Tak terkecuali rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Buktinya, meski saat ini Pemkab Mojokerto sudah membangun jaringan fiber optic dengan diimbangi pembangunan infrastruktur di wilayah kerja yang sudah saling terhubung, nyatanya tak dimanfaatkan dengan maksimal. Baik di tingkat desa, kecamatan dan OPD.

Tak urung rendahnya komitmen penyelenggaranegara membuat sarpras itu muspro. Sehingga, dengan adanya sosialisasi dan pemantapan komitmen Kepala OPD ini, pihaknya berharap tahun depan indeks SPBE bisa meningkat di angka tertinggi 4,0. ’’Jadi, salah satu kunci sukses dalam pelaksanaan ini adalah komitmen para pimpinan OPD pelaku pengguna,’’ tegasnya.

Dengan sarpras yang ada saat ini, pihaknya tinggal melakukan penataan dan pemantapan SDM-nya untuk dapat memanfaatkan sesuai fungsi dan kebutuhannya. ’’Jika tahun lalu hanya empat OPD saja yang sudah melaksanakan SPBE, tahun ini kita targetkan merata di seluruh instansi pemerintah,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Tiket Objek Wisata Diduga Dipalsukan, tanpa Reservasi

Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo, mengatakan, saat ini yang namanya kepemerintahan sudah disyaratkan untuk e-Government atau berbasis IT. Ini sudah tertuang dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018. ’’Sekarang kita semua pegang IT. Stakholder kita semua pakai IT, masyarakat dan pebisnis juga. Jadi, kita sebagai unsur penyelanggara negara juga dituntut untuk melaksanakan IT,’’ ungkapnya.

Menurutnya, penggunaan SPBE di pemerintahan memang sudah tidak bisa ditawar lagi, lantaran sudah menjadi kunci sukses dalam mendorong pembangunan. Dia pun berharap seluruh kepala OPD bisa paham kondisi dan melek IT. ’’Intinya saat ini pemerintah dituntut terbuka dalam informasi, menyampaikannya secara real time dengan feedback satu sama lain,’’ tegasnya. 

TRAWAS, Jawa Pos Radar Mojokerto – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemkab Mojokerto belum maksimal. Bahkan jauh dari harapan. Hal itu dibuktikan dari rendahnya indeks penilaian SPBE yang dilakukan Kementerian PAN-RB dengan skor 1,55.

’’Nilai indeks SPBE kita masih sangat amat rendah, kisaran angka 1,55 dari skala tertinggi 0 sampai 5,’’ ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto di tengah Sosialisasi dan Pemantapan Komitmen Kepala OPD dalam Implementasi Arsitektur SPBE di Hotel Arayana, Trawas, Selasa (24/11).

Bahkan, lanjut Ardi, angka itu tergolong kategori masih di bawah skor di level kurang, dengan nilai 0 sampai 1,8. Posisi SPBE Pemkab Mojokerto itu berdasarkan penilaian yang dilakukan Kementerian PAN-RB pada 2019 lalu. Setidaknya ada tiga domain jadi tolok ukur dalam penerapan SPBE. Meliputi, aspek kebijakan, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE itu sendiri. Tak ayal, dengan skor ini membuktikan jika tiga domain di lingkungan pemda masih jauh dari harapan.

Hal itu tentu masih jauh dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Baik di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) maupun di tingkat kecamatan, hingga lingkup desa. Bagaimana tidak, dari sejumlah OPD yang ada, kominfo mencatat hanya ada sekitar empat OPD yang sudah memanfaatkan Information Teknologi (IT) untuk melayani masyarakat. Selebihnya masih berbasis manual. ’’Tapi dengan skor ini, tentu menjadi pemacu kita untuk lebih baik. Jadi, tiga domain tadi (kebijakan, tata kelola, dan pelayanan) yang akan kita benahi dan bangun agar bisa mendukung indeks penilaian SPBE bisa naik,’’ paparnya.

Baca Juga :  Tiket Objek Wisata Diduga Dipalsukan, tanpa Reservasi

Memang, berbagai faktor menjadi pemicu jebloknya skor SPBE tersebut. Tak terkecuali rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Buktinya, meski saat ini Pemkab Mojokerto sudah membangun jaringan fiber optic dengan diimbangi pembangunan infrastruktur di wilayah kerja yang sudah saling terhubung, nyatanya tak dimanfaatkan dengan maksimal. Baik di tingkat desa, kecamatan dan OPD.

Tak urung rendahnya komitmen penyelenggaranegara membuat sarpras itu muspro. Sehingga, dengan adanya sosialisasi dan pemantapan komitmen Kepala OPD ini, pihaknya berharap tahun depan indeks SPBE bisa meningkat di angka tertinggi 4,0. ’’Jadi, salah satu kunci sukses dalam pelaksanaan ini adalah komitmen para pimpinan OPD pelaku pengguna,’’ tegasnya.

- Advertisement -

Dengan sarpras yang ada saat ini, pihaknya tinggal melakukan penataan dan pemantapan SDM-nya untuk dapat memanfaatkan sesuai fungsi dan kebutuhannya. ’’Jika tahun lalu hanya empat OPD saja yang sudah melaksanakan SPBE, tahun ini kita targetkan merata di seluruh instansi pemerintah,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Siswa SD Dilarang Bawa Handphone

Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo, mengatakan, saat ini yang namanya kepemerintahan sudah disyaratkan untuk e-Government atau berbasis IT. Ini sudah tertuang dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018. ’’Sekarang kita semua pegang IT. Stakholder kita semua pakai IT, masyarakat dan pebisnis juga. Jadi, kita sebagai unsur penyelanggara negara juga dituntut untuk melaksanakan IT,’’ ungkapnya.

Menurutnya, penggunaan SPBE di pemerintahan memang sudah tidak bisa ditawar lagi, lantaran sudah menjadi kunci sukses dalam mendorong pembangunan. Dia pun berharap seluruh kepala OPD bisa paham kondisi dan melek IT. ’’Intinya saat ini pemerintah dituntut terbuka dalam informasi, menyampaikannya secara real time dengan feedback satu sama lain,’’ tegasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/