alexametrics
31.1 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Digerojok Rp 577 Miliar, Kota Bertekad Genjot Infrastruktur

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pembangunan infrastruktur di kota diakui tertinggal jauh dengan daerah tetangga, kabupaten. Untuk itu, ke depan, pemerintah setempat bertekad mengejar ketertinggalan tersebut. Salah satunya memanfaatkan gelontoran anggaran pusat untuk proyek fisik.

Belakangan, Wali Kota Ika Puspitasari resmi menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan Dana Transfer ke daerah tahun anggaran 2020. Kota Onde-Onde mendapatkan jatah cukup jumbo. Mencapai lebih dari setengah triliun rupiah.

DIPA dan Dana Transfer ke daerah tersebut telah diterima secara langsung dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (22/11). Dari kucuran anggaran dari pemerintah tersebut, Pemkot Mojokerto mendapatkan alokasi sebesar Rp 577,1 miliar untuk 2020 mendatang.

Dari jumlah tersebut, terbagi Rp 547,1 miliar untuk Dana Perimbangan dan Rp 29,5 miliar untuk Dana Insentif Daerah (DID). Menurutnya, sesuai arahan gubernur, alokasi yang telah diterimanya itu agar direalisasikan sesuai dengan skala prioritas pembangunan di daerah. ’’Jadi, dari DIPA Rp 577 miliar itu, yang paling besar untuk infrastruktur. Karena skala prioritas saya memang pembangunan infrastruktur,’’ terangnya, (24/11).

Baca Juga :  Ditemukan Mamin Kedaluwarsa dan Rusak, Belasan Swalayan Disemprit

Ning Ita, sapaan akrab wali kota, mengatakan, sentuhan fisik tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan. Untuk itu, pemkot berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran dengan fokus menekan kesenjangan dengan daerah tetangga.

Terutama di wilayah Kabupaten Mojokerto yang pembangunan infrastrukturnya dinilai cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. ’’Bisa dikatakan kota itu tertinggal. Karena itu, skala prioritas saya memang bagaimana agar tidak terjadi disparitas yang cukup tinggi antara kabupatan dan kota,’’ ujarnya.

Orang nomor satu di lingkup pemkot ini, menyebutkan, salah satu yang menjadi sasaran adalah infrastruktur pada bidang permukiman. Selain itu, juga diperuntukkan pembuatan Instalasai Pengolah Air Limbah (IPAL) dan air bersih. Selanjutnya juga pada infrastruktur jalan dan drainase yang di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). ’’Intinya prioritas pada infrastruktur sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) saya yang skala prioritasnya di sana,’’ tandasnya.

Di sisi lain, DIPA dan Dana Transfer ke daerah juga menyokong program prioritas nonfisik lainnya. Di antaranya terkait pendidikan, kesehatan, mengatasi ketimpangan sosial, serta kemiskinan dan pengangguran.

Baca Juga :  PWI-Pemkot Gelar Tasyakuran HPN, Ning Ita Doakan Insan Pers

Dalam rincian dana perimbangan, porsi terbesar didapatkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp 418,1 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 406,1 miliar di antaranya berasal dari DAU murni formula. Sementara sisanya berasal dari DAU tambahan sejumlah Rp 12 miliar.

Dari alokasi DAU tambahan tersebut, pemkot dipastikan kembali mendapatkan dana kelurahan (DK). Tahun depan, 18 kelurahan di Kota Mojokerto akan kembali digerojok Rp 6,3 miliar. Dengan demikian, maka tiap kelurahan bakal mendapatkan kucuran sebesar Rp 350 juta.

Sementara itu, untuk Dana Bagi Hasil (DBH), pemkot mendapatkan Rp 48,3 miliar. Masing-masing berasal dari DBH Pajak, dan sumber daya alam (SDA). Sedangkan pada Dana Transfer Khusus mendapat alokasi Rp 81 miliar. Di antaranya terbagi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 38,9 miliar dan DAK nonfisik Rp 42 miliar.

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pembangunan infrastruktur di kota diakui tertinggal jauh dengan daerah tetangga, kabupaten. Untuk itu, ke depan, pemerintah setempat bertekad mengejar ketertinggalan tersebut. Salah satunya memanfaatkan gelontoran anggaran pusat untuk proyek fisik.

Belakangan, Wali Kota Ika Puspitasari resmi menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan Dana Transfer ke daerah tahun anggaran 2020. Kota Onde-Onde mendapatkan jatah cukup jumbo. Mencapai lebih dari setengah triliun rupiah.

DIPA dan Dana Transfer ke daerah tersebut telah diterima secara langsung dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (22/11). Dari kucuran anggaran dari pemerintah tersebut, Pemkot Mojokerto mendapatkan alokasi sebesar Rp 577,1 miliar untuk 2020 mendatang.

Dari jumlah tersebut, terbagi Rp 547,1 miliar untuk Dana Perimbangan dan Rp 29,5 miliar untuk Dana Insentif Daerah (DID). Menurutnya, sesuai arahan gubernur, alokasi yang telah diterimanya itu agar direalisasikan sesuai dengan skala prioritas pembangunan di daerah. ’’Jadi, dari DIPA Rp 577 miliar itu, yang paling besar untuk infrastruktur. Karena skala prioritas saya memang pembangunan infrastruktur,’’ terangnya, (24/11).

Baca Juga :  Perpaduan Ukiran Jawa Majapahitan dan Kaligrafi Arab

Ning Ita, sapaan akrab wali kota, mengatakan, sentuhan fisik tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan. Untuk itu, pemkot berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran dengan fokus menekan kesenjangan dengan daerah tetangga.

Terutama di wilayah Kabupaten Mojokerto yang pembangunan infrastrukturnya dinilai cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. ’’Bisa dikatakan kota itu tertinggal. Karena itu, skala prioritas saya memang bagaimana agar tidak terjadi disparitas yang cukup tinggi antara kabupatan dan kota,’’ ujarnya.

- Advertisement -

Orang nomor satu di lingkup pemkot ini, menyebutkan, salah satu yang menjadi sasaran adalah infrastruktur pada bidang permukiman. Selain itu, juga diperuntukkan pembuatan Instalasai Pengolah Air Limbah (IPAL) dan air bersih. Selanjutnya juga pada infrastruktur jalan dan drainase yang di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). ’’Intinya prioritas pada infrastruktur sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) saya yang skala prioritasnya di sana,’’ tandasnya.

Di sisi lain, DIPA dan Dana Transfer ke daerah juga menyokong program prioritas nonfisik lainnya. Di antaranya terkait pendidikan, kesehatan, mengatasi ketimpangan sosial, serta kemiskinan dan pengangguran.

Baca Juga :  Damaran Budaya, Sambung Rasa, Mlaku Bareng Kembangkan Budaya

Dalam rincian dana perimbangan, porsi terbesar didapatkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp 418,1 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 406,1 miliar di antaranya berasal dari DAU murni formula. Sementara sisanya berasal dari DAU tambahan sejumlah Rp 12 miliar.

Dari alokasi DAU tambahan tersebut, pemkot dipastikan kembali mendapatkan dana kelurahan (DK). Tahun depan, 18 kelurahan di Kota Mojokerto akan kembali digerojok Rp 6,3 miliar. Dengan demikian, maka tiap kelurahan bakal mendapatkan kucuran sebesar Rp 350 juta.

Sementara itu, untuk Dana Bagi Hasil (DBH), pemkot mendapatkan Rp 48,3 miliar. Masing-masing berasal dari DBH Pajak, dan sumber daya alam (SDA). Sedangkan pada Dana Transfer Khusus mendapat alokasi Rp 81 miliar. Di antaranya terbagi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 38,9 miliar dan DAK nonfisik Rp 42 miliar.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/