Pembangunan Kota dalam Musrenbang RKPD Tahun 2023
KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkot Mojokerto menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Sabha Mandala Madya, kemarin. Forum yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan (Bappeda Litbang) 24-25 Maret ini untuk mematangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2023.
Musrenbang RKPD 2023 dibuka Wali Kota Ika Puspitasari dan dihadiri Forkopimda Kota Mojokerto, Kepala Balitbang Provinsi Jatim Anom Surahno, serta perwakilan Bakorwil Bojonergoro beserta pejabat pemerintah daerah lainnya.
Ning Ita, sapaan akrab wali kota, mengungkapkan, perencanaan pembangunan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses penganggaran. Sebab, penyusunan APBD akan memedomani kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada RKPD. ’’Karena itu, peran musrenbang menjadi sangat strategis dalam proses penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang akan dilaksankan di Kota Mojokerto,’’ terangnya.
Dalam forum tersebut, Ning Ita juga memiliki harapan besar untuk menginventarisasi usulan-usulan kegiatan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi sekaligus menjawab permasalahan yang mendesak di 2023. ’’Tentunya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan keinginan. Tapi yang benar-benar dibutuhkan dan yang mendesak itu harus kita laksanakan,’’ tandasnya.
Ning Ita juga memaparkan sejumlah capaian indikator kinerja Pemkot Mojokerto yang dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan. Di antaranya indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2021 yang masuk kategori tinggi dengan angka 78,43. Angka tersebut terkerek naik dari sebelumnya 78,04 tahun 2020 dan 77,96 tahun 2019. ’’IPM Kota Mojokerto melesat cukup tinggi dan masuk peringkat ke-7 tertinggi di Jawa Timur,’’ paparnnya.
Demikian juga dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang terjadi peningkatan cukup signifikan. Meski pandemi di tahun 2020 sempat mengakibatkan resesi ekonomi dengan minus 3,69, tetapi pada 2021 Kota Mojokerto berhasil bangkit dengan tumbuh ke arah positif pada angka 3,65. ’’Pertumbuhan ekonomi, memang naiknya sudah luar biasa. Semoga tahun depan melalui program-program 4P yang berjalan masif melalui sektor UMKM akan menjadi kekuatan memulihkan ekonomi di Kota Mojokerto,’’ ulasnya.
Perbaikan angka juga terjadi terhadap sejumlah indikator lainnya di tahun 2021. Antara lain, indeks Gini yang mampu turun pada angka 0,334; pembangunan gender yang mengalami peningkatan 93,47; indeks infrastruktur 86,27. Juga indeks reformasi birokrasi B (2020); indeks kesalehan sosial 91,90, indeks ketentraman dan ketertiban 96,43; serta capaian kapasitas fiskal daerah menyentuh Rp 466,6 miliar.
Meski demikian, masih terdapat indeks yang perlu dilakukan peningkaan di tahun berikutnya. Yakni, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang terjadi kenaikan ke angka 6,87 dan angka kemiskinan yang masih tinggi pada 6,39. ’’Tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan saat pandemi mengalami kenaikan. Ini menjadi prioritas kita untuk menurunkan melalui kegiatan yang partisipatoris dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat,” tukasnya.
Ning Ita menambahkan, dalam mendukung visi dan misi Kota Mojokerto serta memperhatikan tema pembangunan nasional dan rancangan RKPD Provinsi Jatim, maka ditetapkan tema RKPD Kota Mojokerto tahun 2023. Yakni memantapkan pembangunan Kota Mojokerto yang berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk ketahanan sosial yang tangguh. ’’Berdasrkan tema RKPD Kota Mojokerto tersebut, ditetapkan tujuh prioritas pembangunan di tahun 2023,’’ tegasnya.
Meliputi pembangunan infrastruktur untuk pemulihan dan daya saing ekonomi dan layanan dasar; pemerataan pembangunan; dan penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk. Selain itu, juga jasa, industri kreatif dan pariwisata; dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan produktif melalui optimalisasi pendidikan vokasi dan ketahanan sistem kesehatan primer.
Prioritas lainnya adalah penguatan stabilitas sosial dan politik melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan budaya gotong royong. Juga peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang partisipatoris. Dan yang ketujuh peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana. (ram/abi)
