alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

UMK Kabupaten Mojokerto Hanya Naik Rp 100 Ribu

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Mojokerto 2021 ditetapkan sebesar Rp 4.279.787,17. Meski lebih rendah dari usulan pemerintah daerah, namun angka ini naik Rp 100 ribu dari UMK tahun 2020.

Kenaikan tersebut berdasarkan surat keputusan (SK) gubernur Jatim Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang UMK 2021. Dari ketetapan yang ditandatangani gubernur Khofifah Indar Parawansa Sabtu (21/11), Kabupaten Mojokerto menjadi bagian ring satu yang mengalami kenaikan Rp 100 ribu. ’’Sesuai surat keputusan itu, Kabupaten Mojokerto naik Rp 100 ribu dari besaran UMK sebelumnya,’’ ungkap Kadisnaker Kabupaten Mojokerto Nugraha Budi Sulistya.

Dengan begitu, tahun 2021, UMK di wilayah kerjanya menjadi Rp 4.279.787,17. Dengan kenaikan tersebut, diharapkan semua pihak bisa saling menerima.

Menurut Nugraha, keputusan ini tentu menjadi jalan tengah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Baik pengusaha maupun pekerja. Dia menjelaskan, besaran UMK 2021 sudah melalui telaah dan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan selama pandemi. Termasuk dalam menjaga keseimbangan banyak aspek.

Baca Juga :  Pegawai Dinas PUPR Terpapar Lagi

Di antaranya, keberlangsungan usaha, kondusifnya iklim investasi, daya saing daerah, angka tingkat pengangguran, daya beli pekerja, hingga kemampuan finansial perusahaan. ’’Pemerintah sendiri posisinya untuk menjaga keseimbangan semua aspek. Ini yang menjadi acuan pemerinha agar bisa berjalan beriringan,’’ tuturnya.

Sayangnya, meski tiap tahun nilai besaran UMK terjadi kenaikan, nyatanya masih banyak perusahaan yang tidak taat membayar upah karyawan/buruh sesuai UMK. Terbukti, lanjut Nugraha, tahun 2020 ini hanya ada 111 perusahaan yang mampu bayar sesuai UMK Rp 4.179.787 dari jumlah total 934 perusahaan. Begitu juga tahun 2019, dari total perusahaan yang ada, setidaknya hanya 286 perusahaan saja yang mampu memenuhi UMK.

Selebihnya, disesuaikan dengan kemampuan tiap perusahaan. ’’Filosofinya upah sesuai UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebenarnya kesepakatan antara pemberi kerja dengan penerima pekerjaan,’’ jelas Nugraha. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kabupaten Mojokerto menolak usulan kenaikan UMK tahun ini oleh pemerintah daerah. Sebab, hal itu, akan kian memberatkan perusahaan untuk tetap bertahan di masa sulit seperti sekarang ini. Pada dasarnya, Apindo, lebih sepakat besaran UMK disesuaikan UU. Meliputi, SE Menteri Ketenagakerjaan dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Dari dua aturan tersebut ditegaskan jika besaran UMK di tahun 2021 disamakan dengan tahun 2020.

Baca Juga :  Tuntut Perusahaan Cabut Skorsing Pekerja

Hal itu tak lain untuk mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Di lain sisi pentingnya pemulihan ekonomi nasional. Sebab, di tengah pandemi ini semua harus bisa bertahan. Jangan sampai, kenaikan UMK di tahun 2021 malah berkaibat pada PHK lantaran perusahaan tidak mampu membayar karyawannya sesuai aturan. Sehingga, Apindo meminta, khusus tahun ini, karena situasinya tak memungkinkan, paling tidak UMK itu tidak turun, tapi bertahan.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Mojokerto 2021 ditetapkan sebesar Rp 4.279.787,17. Meski lebih rendah dari usulan pemerintah daerah, namun angka ini naik Rp 100 ribu dari UMK tahun 2020.

Kenaikan tersebut berdasarkan surat keputusan (SK) gubernur Jatim Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang UMK 2021. Dari ketetapan yang ditandatangani gubernur Khofifah Indar Parawansa Sabtu (21/11), Kabupaten Mojokerto menjadi bagian ring satu yang mengalami kenaikan Rp 100 ribu. ’’Sesuai surat keputusan itu, Kabupaten Mojokerto naik Rp 100 ribu dari besaran UMK sebelumnya,’’ ungkap Kadisnaker Kabupaten Mojokerto Nugraha Budi Sulistya.

Dengan begitu, tahun 2021, UMK di wilayah kerjanya menjadi Rp 4.279.787,17. Dengan kenaikan tersebut, diharapkan semua pihak bisa saling menerima.

Menurut Nugraha, keputusan ini tentu menjadi jalan tengah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Baik pengusaha maupun pekerja. Dia menjelaskan, besaran UMK 2021 sudah melalui telaah dan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan selama pandemi. Termasuk dalam menjaga keseimbangan banyak aspek.

Baca Juga :  UMK 2021 Berpotensi Turun

Di antaranya, keberlangsungan usaha, kondusifnya iklim investasi, daya saing daerah, angka tingkat pengangguran, daya beli pekerja, hingga kemampuan finansial perusahaan. ’’Pemerintah sendiri posisinya untuk menjaga keseimbangan semua aspek. Ini yang menjadi acuan pemerinha agar bisa berjalan beriringan,’’ tuturnya.

Sayangnya, meski tiap tahun nilai besaran UMK terjadi kenaikan, nyatanya masih banyak perusahaan yang tidak taat membayar upah karyawan/buruh sesuai UMK. Terbukti, lanjut Nugraha, tahun 2020 ini hanya ada 111 perusahaan yang mampu bayar sesuai UMK Rp 4.179.787 dari jumlah total 934 perusahaan. Begitu juga tahun 2019, dari total perusahaan yang ada, setidaknya hanya 286 perusahaan saja yang mampu memenuhi UMK.

- Advertisement -

Selebihnya, disesuaikan dengan kemampuan tiap perusahaan. ’’Filosofinya upah sesuai UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebenarnya kesepakatan antara pemberi kerja dengan penerima pekerjaan,’’ jelas Nugraha. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kabupaten Mojokerto menolak usulan kenaikan UMK tahun ini oleh pemerintah daerah. Sebab, hal itu, akan kian memberatkan perusahaan untuk tetap bertahan di masa sulit seperti sekarang ini. Pada dasarnya, Apindo, lebih sepakat besaran UMK disesuaikan UU. Meliputi, SE Menteri Ketenagakerjaan dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Dari dua aturan tersebut ditegaskan jika besaran UMK di tahun 2021 disamakan dengan tahun 2020.

Baca Juga :  Tuntut Perusahaan Cabut Skorsing Pekerja

Hal itu tak lain untuk mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Di lain sisi pentingnya pemulihan ekonomi nasional. Sebab, di tengah pandemi ini semua harus bisa bertahan. Jangan sampai, kenaikan UMK di tahun 2021 malah berkaibat pada PHK lantaran perusahaan tidak mampu membayar karyawannya sesuai aturan. Sehingga, Apindo meminta, khusus tahun ini, karena situasinya tak memungkinkan, paling tidak UMK itu tidak turun, tapi bertahan.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/