alexametrics
31.1 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Ingat! Penggalangan Dana di SMA/SMK Rentan Masalah

MOJOKERTO – Cabang Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto meminta komite sekolah atau satuan pendidikan tidak gegabah menggalang dana di SMA/SMK. Sebab, penarikan sumbangan partisipasi tersebut dinilai rentan mengundang masalah.

Hal itu ditegaskan Kepala Cabang Dispendik Provinsi Wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto, Mariyono, Senin (23/10). Menurutnya, penggalangan dana sebenarnya memang boleh dilakukan melalui komite sekolah. Aturan tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. ”Jadi, dana pendidikan bisa didapat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ungkapnya.

Ketentuan baru ini sudah bisa menjadi payung hukum dari aturan sebelumnya mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Meski demikian, Mariyono menegaskan, jika penggalangan dana melibatkan masyarakat atau wali murid, pihak sekolah dilarang terlibat langsung. ”Sepenuhnya yang eksekusi harus komite, melalui rapat dengan wali murid. Bukan pihak sekolah,” jelasnya.

Baca Juga :  Polisi Berpangkat Briptu Diduga Pasok Pengedar Sabu

Mantan Kepala Cabang Dispendik Provinsi Wilayah Bangkalan ini menyebutkan, sekolah hanya sebatas sebagai fasilitator saja. Karena, terkait kegiatan dan manajemen pengelolaan keuangan di sekolah notabene dilakukan kepala sekolah. Meski demikian, dia mengingatkan, komite sekolah harus benar-benar paham terkait penggalangan dana pendidikan. Sehingga bisa membedakan antara sumbangan dan pungutan. Dia menggarisbawahi bahwa, segala bentuk pungutan telah dilarang. Sedangkan sumbangan masih diperbolehkan, namun harus bersifat sukarela dan tidak terikat. Baik dari sisi besaran nominal maupun waktu pembayaran.

Sehingga, sumbangan tidak diwajibkan ke seluruh siswa. Bahkan, apabila ada yang merasa keberatan bisa mendapat keringanan atau dibebaskan. ”Sumbangan harus betul-betul diinisiasi wali murid,” paparnya. Dengan catatan, pendanaan sekolah tidak tercukupi dengan sumber dana yang ada. Yakni, dari sumbangan pendanaan pendidikan (SPP) atau dana bantuan operasional sekolah (BOS). ”Kalau memang kurang, komite harus turun tangan,” paparnya.

Baca Juga :  Rekrutmen CPNS Dijatah 248 Pegawai, Didominasi Guru dan Medis

Kendati demikian, komite tetap harus berhati-hati sebelum memutuskan melakukan penggalangan dana. Sebab, dalam praktiknya dinilai masih ada celah berpotensi memunculkan masalah baru. Sementara disinggung perihal sudah ada sejumlah sekolah yang menerapkan, Mariyono mengaku sekolah dapat mengajukan proposal ke cabang dispendik. Hanya saja, masih belum mendapatkan rekomendasi dari Dispendik Provinsi Jatim. ”Pada dasarnya tetap boleh, tapi bentuknya adalah usulan. Jadi, mestinya jangan dilaksanakan dulu sebelum itu di ACC (dispendik provinsi),” tandasnya.

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialisasi untuk menyamakan persepsi kepada seluruh SMA/SMK. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi protes di kemudian hari. Dia mengaku akan menyusun teknis pelaksanaan terkait penggalangan dana. Untuk itu, sekolah diminta memaksimalkan dua sumber dana, SPP dan bantuan BOS. 

MOJOKERTO – Cabang Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto meminta komite sekolah atau satuan pendidikan tidak gegabah menggalang dana di SMA/SMK. Sebab, penarikan sumbangan partisipasi tersebut dinilai rentan mengundang masalah.

Hal itu ditegaskan Kepala Cabang Dispendik Provinsi Wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto, Mariyono, Senin (23/10). Menurutnya, penggalangan dana sebenarnya memang boleh dilakukan melalui komite sekolah. Aturan tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. ”Jadi, dana pendidikan bisa didapat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ungkapnya.

Ketentuan baru ini sudah bisa menjadi payung hukum dari aturan sebelumnya mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Meski demikian, Mariyono menegaskan, jika penggalangan dana melibatkan masyarakat atau wali murid, pihak sekolah dilarang terlibat langsung. ”Sepenuhnya yang eksekusi harus komite, melalui rapat dengan wali murid. Bukan pihak sekolah,” jelasnya.

Baca Juga :  Ning Ita Lantik Ratusan Pejabat Fungsional

Mantan Kepala Cabang Dispendik Provinsi Wilayah Bangkalan ini menyebutkan, sekolah hanya sebatas sebagai fasilitator saja. Karena, terkait kegiatan dan manajemen pengelolaan keuangan di sekolah notabene dilakukan kepala sekolah. Meski demikian, dia mengingatkan, komite sekolah harus benar-benar paham terkait penggalangan dana pendidikan. Sehingga bisa membedakan antara sumbangan dan pungutan. Dia menggarisbawahi bahwa, segala bentuk pungutan telah dilarang. Sedangkan sumbangan masih diperbolehkan, namun harus bersifat sukarela dan tidak terikat. Baik dari sisi besaran nominal maupun waktu pembayaran.

Sehingga, sumbangan tidak diwajibkan ke seluruh siswa. Bahkan, apabila ada yang merasa keberatan bisa mendapat keringanan atau dibebaskan. ”Sumbangan harus betul-betul diinisiasi wali murid,” paparnya. Dengan catatan, pendanaan sekolah tidak tercukupi dengan sumber dana yang ada. Yakni, dari sumbangan pendanaan pendidikan (SPP) atau dana bantuan operasional sekolah (BOS). ”Kalau memang kurang, komite harus turun tangan,” paparnya.

Baca Juga :  Penanganan Banjir Jadi Atensi Musrenbang RKPD 2023 Kecamatan Ngoro

Kendati demikian, komite tetap harus berhati-hati sebelum memutuskan melakukan penggalangan dana. Sebab, dalam praktiknya dinilai masih ada celah berpotensi memunculkan masalah baru. Sementara disinggung perihal sudah ada sejumlah sekolah yang menerapkan, Mariyono mengaku sekolah dapat mengajukan proposal ke cabang dispendik. Hanya saja, masih belum mendapatkan rekomendasi dari Dispendik Provinsi Jatim. ”Pada dasarnya tetap boleh, tapi bentuknya adalah usulan. Jadi, mestinya jangan dilaksanakan dulu sebelum itu di ACC (dispendik provinsi),” tandasnya.

- Advertisement -

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialisasi untuk menyamakan persepsi kepada seluruh SMA/SMK. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi protes di kemudian hari. Dia mengaku akan menyusun teknis pelaksanaan terkait penggalangan dana. Untuk itu, sekolah diminta memaksimalkan dua sumber dana, SPP dan bantuan BOS. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/