alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 24, 2022

KPM Protes Komoditas, Anggap Tak Bermanfaat

MOJOSARI, Jawa Pos Radar Mojokerto Ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan pangan nontunai (BPNT) di sejumlah kecamatan mengeluhkan jenis komoditas yang diterima bulan ini. Mereka menilai, selain tak banyak memberi manfaat, komoditas itu tak masuk dalam jenis kebutuhan pokok.

Salah satu penerima di kawasan Mojosari mengaku, telah menerima enam jenis barang dagangan di pembagian BPNT bulan ini. Yakni, berupa beras 15 kilogram, telur 10 butir, jeruk 1 kilogram, jagung manis 1 pak, manisa 1 kilogram, dan kacang kedelai 500 gram.

Bagi perempuan ini, dari enam variasi jenis barang, ia dan penerima bantuan lainnya menyesalkan masuknya kedelai dalam komoditas tersebut. Yakni, berupa kedelai. ’’Beberapa bulan lalu, kedelai ini tidak ada. Yang ada kacang ijo,’’ ungkapnya.

Selain kacang ijo, terkadang diganti dengan kacang tanah. Makanan jenis kacang-kacangan ini masih cukup mudah diolah dan memberikan asas manfaat yang cukup tinggi. Namun, saat ini, justru diganti kedelai. ’’Mau buat apa? Sulit diolah. Apa mau dibuat tempe?’’ tanya perempuan berkerudung ini.

Protes yang sama juga ditegaskan KPM asal Dlanggu. Di kecamatan ini, ribuan penerima bantuan ini juga menerima komoditas jenis kedelai. ’’Manfaatnya apa? Kenapa tidak langsung tempe saja?’’ katanya sembari tertawa.

Baca Juga :  Jalan Terputus, Empat Rumah Terancam Longsor

Tak jauh beda dengan kawasan Mojosari. Di bulan Agustus ini, penerima BPNT juga mendapat enam jenis komoditi. Yakni, beras 15 kilogram, telur 10 butir, kacang hijau 0,5 kilogram, kentang 1 kilogram, jagung super 2 biji, dan kedelai 0,5 kilogram.

Selain memprotes jenis komoditas, harganya juga tak lumrah. Di Mojosari, kedelai seberat 0,5 kilogram dipasang harga Rp 7.500. Tapi, di Dlanggu, dengan berat yang sama, dipasang harga Rp 4 ribu.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto Lutfi Ariyono, saat dikonfirmasi mengaku bakal mengevaluasi pembagian komoditas yang diharapkan KPM. Namun, ia memastikan, jenis barang yang dibagikan tak akan menyalahi aturan. ’’Saya pastikan tidak melanggar aturan. Tapi, kalau ada keluhan, tentunya akan kami evaluasi,’’ tandasnya.

Komoditas yang diatur hanyalah untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan nabati. ’’Daging sampai sayur-sayuran pun boleh. Batasannya, hanya tidak boleh berasal dari barang pabrikan,’’ imbuh Lutfi.

Baca Juga :  Uang Bantuan Ditarik Lagi, Dipaksa Belanja di e-Warong Tertentu

Yang lebih utama, komoditas itu merupakan hasil panen para petani di sekitarnya. ’’Jadi, kalau ada pembagian kedelai, bisa jadi di lokasi itu sedang ada panen kedelai. Karena, itu diperbolehkan dalam aturan. Istilahe, nggendong ngindit,’’ jelas dia.

Dengan memanfaatkan hasil panen warga sebagai salah satu komoditas bantuan, maka pemerintah juga akan memberikan bantuan ke petani. Yakni, dengan membeli harga normal.

Ketentuan penyaluran jenis komoditas yang dibagikan ke KPM, merupakan kewenangan masing-masing kecamatan. Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten ini mengatakan, penentuan itu mendasar hasil rapat di tingkat Muspika.

Dalam rapat itu akan memunculkan berbagai jenis komoditas yang tengah dihasilkan oleh para petani di sekitarnya. ’’Sehingga, jenis bantuan ini akan selalu berubah. Tergantung dengan lingkungan sekitarnya,’’ pungkas Lutfi.

Perlu diketahui, jumlah penerima BPNT di Kabupaten Mojokerto mencapai 57 ribu KPM. Mereka yang semula menerima Rp 150 ribu per bulan, kini dinaikkan menjadi Rp 200 ribu per bulan. Untuk bisa menikmati bantuan ini, KPM hanya bisa membelanjakan di e-Warong.

MOJOSARI, Jawa Pos Radar Mojokerto Ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan pangan nontunai (BPNT) di sejumlah kecamatan mengeluhkan jenis komoditas yang diterima bulan ini. Mereka menilai, selain tak banyak memberi manfaat, komoditas itu tak masuk dalam jenis kebutuhan pokok.

Salah satu penerima di kawasan Mojosari mengaku, telah menerima enam jenis barang dagangan di pembagian BPNT bulan ini. Yakni, berupa beras 15 kilogram, telur 10 butir, jeruk 1 kilogram, jagung manis 1 pak, manisa 1 kilogram, dan kacang kedelai 500 gram.

Bagi perempuan ini, dari enam variasi jenis barang, ia dan penerima bantuan lainnya menyesalkan masuknya kedelai dalam komoditas tersebut. Yakni, berupa kedelai. ’’Beberapa bulan lalu, kedelai ini tidak ada. Yang ada kacang ijo,’’ ungkapnya.

Selain kacang ijo, terkadang diganti dengan kacang tanah. Makanan jenis kacang-kacangan ini masih cukup mudah diolah dan memberikan asas manfaat yang cukup tinggi. Namun, saat ini, justru diganti kedelai. ’’Mau buat apa? Sulit diolah. Apa mau dibuat tempe?’’ tanya perempuan berkerudung ini.

Protes yang sama juga ditegaskan KPM asal Dlanggu. Di kecamatan ini, ribuan penerima bantuan ini juga menerima komoditas jenis kedelai. ’’Manfaatnya apa? Kenapa tidak langsung tempe saja?’’ katanya sembari tertawa.

Baca Juga :  Uang Bantuan Ditarik Lagi, Dipaksa Belanja di e-Warong Tertentu

Tak jauh beda dengan kawasan Mojosari. Di bulan Agustus ini, penerima BPNT juga mendapat enam jenis komoditi. Yakni, beras 15 kilogram, telur 10 butir, kacang hijau 0,5 kilogram, kentang 1 kilogram, jagung super 2 biji, dan kedelai 0,5 kilogram.

- Advertisement -

Selain memprotes jenis komoditas, harganya juga tak lumrah. Di Mojosari, kedelai seberat 0,5 kilogram dipasang harga Rp 7.500. Tapi, di Dlanggu, dengan berat yang sama, dipasang harga Rp 4 ribu.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto Lutfi Ariyono, saat dikonfirmasi mengaku bakal mengevaluasi pembagian komoditas yang diharapkan KPM. Namun, ia memastikan, jenis barang yang dibagikan tak akan menyalahi aturan. ’’Saya pastikan tidak melanggar aturan. Tapi, kalau ada keluhan, tentunya akan kami evaluasi,’’ tandasnya.

Komoditas yang diatur hanyalah untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan nabati. ’’Daging sampai sayur-sayuran pun boleh. Batasannya, hanya tidak boleh berasal dari barang pabrikan,’’ imbuh Lutfi.

Baca Juga :  Sektor Retribusi Parkir Tak Optimal

Yang lebih utama, komoditas itu merupakan hasil panen para petani di sekitarnya. ’’Jadi, kalau ada pembagian kedelai, bisa jadi di lokasi itu sedang ada panen kedelai. Karena, itu diperbolehkan dalam aturan. Istilahe, nggendong ngindit,’’ jelas dia.

Dengan memanfaatkan hasil panen warga sebagai salah satu komoditas bantuan, maka pemerintah juga akan memberikan bantuan ke petani. Yakni, dengan membeli harga normal.

Ketentuan penyaluran jenis komoditas yang dibagikan ke KPM, merupakan kewenangan masing-masing kecamatan. Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten ini mengatakan, penentuan itu mendasar hasil rapat di tingkat Muspika.

Dalam rapat itu akan memunculkan berbagai jenis komoditas yang tengah dihasilkan oleh para petani di sekitarnya. ’’Sehingga, jenis bantuan ini akan selalu berubah. Tergantung dengan lingkungan sekitarnya,’’ pungkas Lutfi.

Perlu diketahui, jumlah penerima BPNT di Kabupaten Mojokerto mencapai 57 ribu KPM. Mereka yang semula menerima Rp 150 ribu per bulan, kini dinaikkan menjadi Rp 200 ribu per bulan. Untuk bisa menikmati bantuan ini, KPM hanya bisa membelanjakan di e-Warong.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Terancam Hukuman Maksimal

PPDB SMA/SMK Dimulai


/