alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Eksploitasi Anak Masih Marak, Diajak Mengemis hingga Larut Malam

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh Selasa (23/7) masih menyisahkan sejumlah persoalan serius terhadap kelangsungan hidup dan hak-hak mereka. Bahkan, dugaan kasus eksploitasi anak, kekerasan anak, hingga pelecehan seksual terhadap anak cenderung masih tinggi.

SEPERTI yang tampak di traffic light Jalan RA Basuni Sooko, Kabupaten Mojokerto. Di lokasi ini, setiap hari hampir tak pernah sepi dari anak jalanan (anjal). Dari sekian banyak yang mengemis, diketahui, statusnya adalah anak di bawah umur.

Ada juga balita yang digendong ibunya untuk diamanfaatkan agar mendapat empati dari pengguna jalan. ’’Yang paling miris lagi, banyak anak kecil usia sekolah dan balita sudah diajari meminta-minta,’’ ungkap Nur Azizah, salah satu warga.

Tak hanya siang hari.Mereka bahkan bertahan hingga larut malam. Menurut Nur Azizah, sejauh ini keberadaan mereka seakan tidak ada habisnya. ’’Kadang kalau malam saya tahu ada sampai lima anak,’’ tuturnya.

Angka itu bisa bertambah seiring pembiaran atau tidak adanya penertiban oleh pihak terkait. Pemerintah daerah pun tak kunjung menertibkan. ’’Kalau serius dipastikan akan berkurang. Tapi, ini malah bertambah,’’ sesalnya.

Kondisi yang sama juga terjadi di kawasan Mojosari. Beberapa lokasi, termasuk di tempat keramaian, seperti Pasar Niaga, Pasar Legi, serta pusat-pusat keramaian. Tepatnya di Jalan Masjid Mojosari.

Banyak anak usia pelajar dan balita mengemis. Usia 4 sampai 8 tahun. Ada juga yang masih balita digendong ibunya diajak mengemis. ’’Yang jelas, eksploitasi anak di bawah umur untuk dijadikan pengemis di Mojokerto ini sangat banyak,’’ tambahnya.

Baca Juga :  Di-PHK, Buruh Terima Bantuan Selama Selama 6 Bulan

Pemandangan seperti itu kerap dijumpai masyarakat setiap hari. Baik siang atau malam hari. Keberadaan mereka seakan sudah terorganisir dan terlatih untuk menengadahkan tangan kepada pengendara atau masyarakat. Kehadiran mereka juga diantar mobil atau becak motor.

’’Kalau waktunya makan juga ada yang membawakannya. Kesannya, benar-benar mereka sudah dicetak menjadi pengemis sejak kecil,’’ terangnya. Sementara itu, dugaan eksploitasi anak juga terjadi di sejumlah lokasi di Kota Mojokerto.

Di antaranya, di alun-alun, Jalan Majapahit, Pasar Tanjung, dan sejumlah pusat keramaian. Tingginya dugaan kasus eksploitasi anak juga membuat prihatin Ketua Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak (LPPA) Bina Anisa Mojokerto, Hamidah.

Dia menyebutkan, menjamurnya dugaan eksploitasi anak yang masih terjadi ini mengindikasikan kurang seriusnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. ’’Sangat prihatin. Keberadaan mereka menjadi salah satu tolok ukur keseriusan pemerintah,’’ katanya.

Harusnya, lanjut Hamidah, polemik itu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota atau Kabupaten Mojokerto. ’’Harusnya lebih intensif dalam melakukan penegakan,’’ tambahnya. Tidak hanya melakukan razia. Melainkan lebih pada penertiban secara menyeluruh.  

Sebab, masalah anak, harus paripurna. Yakni, pemberian solusi agar hal itu tidak terus terulang. Seperti memberikan penyertaan modal usaha pada orang tua. Sebab, tidak bisa dipungkiri, faktor ekonomi menjadi penyebab utama orang tua ’’mempekerjakan’’ anak untuk meminta-minta.

Baca Juga :  Tabrak Innova, Remaja Tewas

Kondisi selaras dengan hak mendapatkan kesejahteraan sosial yang sebenarnya sudah diatur. Tak hanya itu. Hamidah menegaskan, pemerintah juga harus melakukan rehabilitasi anak yang sudah terjerumus dalam lingkaran eksploitasi. Melalui healing proses misalnya.

Yakni, melakukan pendampingan penuh oleh psikolog. Mulai dari assessment hingga langkah-langkah konkret selanjutnya. Tujuannya, agar mereka tak kembali turun ke jalan. ’’Memang harus paripurna. Bukan asal-asalan merazia. Setelah itu selesai. Kasihan, karena masa depan (anak-anak) masih panjang,’’ tegasnya.

Sebagai tahap pengawasan, petugas juga harus masif melakukan patroli yang dipetakan rentan dijadikan lokasi mangkal. ’’Lebih bagus lagi, setiap simpang jalan dan pusat keramaian ada petugas stand by. Kami yakin, lama-lama akan berkurang drastis,’’ paparnya.

Hamidah menambahkan, meminta-minta bukan masalah menggangu ketertiban umum lagi, melainkan sudah mengarah pada tindakan eksploitasi anak. Dengan demikian hal tersebut sudah masuk ranah pidana. Hanya saja, sejauh ini, polemik ini jarang diangkat dan mendapat penanganan serius.

Bahkan, hampir tak pernah tersentuh oleh hukum. Padahal, lanjut Hamidah, hal itu sudah diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 juncto UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. ’’Sejatinya, hak-hak mereka sudah terampas,’’ ujarnya.  

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh Selasa (23/7) masih menyisahkan sejumlah persoalan serius terhadap kelangsungan hidup dan hak-hak mereka. Bahkan, dugaan kasus eksploitasi anak, kekerasan anak, hingga pelecehan seksual terhadap anak cenderung masih tinggi.

SEPERTI yang tampak di traffic light Jalan RA Basuni Sooko, Kabupaten Mojokerto. Di lokasi ini, setiap hari hampir tak pernah sepi dari anak jalanan (anjal). Dari sekian banyak yang mengemis, diketahui, statusnya adalah anak di bawah umur.

Ada juga balita yang digendong ibunya untuk diamanfaatkan agar mendapat empati dari pengguna jalan. ’’Yang paling miris lagi, banyak anak kecil usia sekolah dan balita sudah diajari meminta-minta,’’ ungkap Nur Azizah, salah satu warga.

Tak hanya siang hari.Mereka bahkan bertahan hingga larut malam. Menurut Nur Azizah, sejauh ini keberadaan mereka seakan tidak ada habisnya. ’’Kadang kalau malam saya tahu ada sampai lima anak,’’ tuturnya.

Angka itu bisa bertambah seiring pembiaran atau tidak adanya penertiban oleh pihak terkait. Pemerintah daerah pun tak kunjung menertibkan. ’’Kalau serius dipastikan akan berkurang. Tapi, ini malah bertambah,’’ sesalnya.

Kondisi yang sama juga terjadi di kawasan Mojosari. Beberapa lokasi, termasuk di tempat keramaian, seperti Pasar Niaga, Pasar Legi, serta pusat-pusat keramaian. Tepatnya di Jalan Masjid Mojosari.

- Advertisement -

Banyak anak usia pelajar dan balita mengemis. Usia 4 sampai 8 tahun. Ada juga yang masih balita digendong ibunya diajak mengemis. ’’Yang jelas, eksploitasi anak di bawah umur untuk dijadikan pengemis di Mojokerto ini sangat banyak,’’ tambahnya.

Baca Juga :  Situs Gemekan Kecamatan Sooko Mojokerto Mulai Diekskavasi

Pemandangan seperti itu kerap dijumpai masyarakat setiap hari. Baik siang atau malam hari. Keberadaan mereka seakan sudah terorganisir dan terlatih untuk menengadahkan tangan kepada pengendara atau masyarakat. Kehadiran mereka juga diantar mobil atau becak motor.

’’Kalau waktunya makan juga ada yang membawakannya. Kesannya, benar-benar mereka sudah dicetak menjadi pengemis sejak kecil,’’ terangnya. Sementara itu, dugaan eksploitasi anak juga terjadi di sejumlah lokasi di Kota Mojokerto.

Di antaranya, di alun-alun, Jalan Majapahit, Pasar Tanjung, dan sejumlah pusat keramaian. Tingginya dugaan kasus eksploitasi anak juga membuat prihatin Ketua Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak (LPPA) Bina Anisa Mojokerto, Hamidah.

Dia menyebutkan, menjamurnya dugaan eksploitasi anak yang masih terjadi ini mengindikasikan kurang seriusnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. ’’Sangat prihatin. Keberadaan mereka menjadi salah satu tolok ukur keseriusan pemerintah,’’ katanya.

Harusnya, lanjut Hamidah, polemik itu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota atau Kabupaten Mojokerto. ’’Harusnya lebih intensif dalam melakukan penegakan,’’ tambahnya. Tidak hanya melakukan razia. Melainkan lebih pada penertiban secara menyeluruh.  

Sebab, masalah anak, harus paripurna. Yakni, pemberian solusi agar hal itu tidak terus terulang. Seperti memberikan penyertaan modal usaha pada orang tua. Sebab, tidak bisa dipungkiri, faktor ekonomi menjadi penyebab utama orang tua ’’mempekerjakan’’ anak untuk meminta-minta.

Baca Juga :  Menguatkan Mental, Menangis saat Malam Lebaran

Kondisi selaras dengan hak mendapatkan kesejahteraan sosial yang sebenarnya sudah diatur. Tak hanya itu. Hamidah menegaskan, pemerintah juga harus melakukan rehabilitasi anak yang sudah terjerumus dalam lingkaran eksploitasi. Melalui healing proses misalnya.

Yakni, melakukan pendampingan penuh oleh psikolog. Mulai dari assessment hingga langkah-langkah konkret selanjutnya. Tujuannya, agar mereka tak kembali turun ke jalan. ’’Memang harus paripurna. Bukan asal-asalan merazia. Setelah itu selesai. Kasihan, karena masa depan (anak-anak) masih panjang,’’ tegasnya.

Sebagai tahap pengawasan, petugas juga harus masif melakukan patroli yang dipetakan rentan dijadikan lokasi mangkal. ’’Lebih bagus lagi, setiap simpang jalan dan pusat keramaian ada petugas stand by. Kami yakin, lama-lama akan berkurang drastis,’’ paparnya.

Hamidah menambahkan, meminta-minta bukan masalah menggangu ketertiban umum lagi, melainkan sudah mengarah pada tindakan eksploitasi anak. Dengan demikian hal tersebut sudah masuk ranah pidana. Hanya saja, sejauh ini, polemik ini jarang diangkat dan mendapat penanganan serius.

Bahkan, hampir tak pernah tersentuh oleh hukum. Padahal, lanjut Hamidah, hal itu sudah diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 juncto UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. ’’Sejatinya, hak-hak mereka sudah terampas,’’ ujarnya.  

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/