alexametrics
24.8 C
Mojokerto
Friday, May 27, 2022

Langgar Tatanan Normal Baru, KTP Disita, hingga Izin Usaha Dicabut

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Digulirkannya tatanan normal baru di Kota Mojokerto bakal dibarengi adanya penindakan terhadap pelanggaran. Ancaman sanksi tersebut berupa, mulai dari teguran lisan hingga ancaman pencabutan izin usaha.

Pedoman new normal telah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 42 Tahun 2020. Dengan terbitnya regulasi tentang tatanan normal baru aman dari Covid-19 ini, maka  dijadikan pijakan bagi berbagai sektor untuk kembali membuka kegiatan. Dengan catatan, harus memenuhi standar protokol kesehatan.

Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono menjelaskan, melalui Perwali 42/2020 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta disiplin masyarakat dalam upaya pencegahan Covid-19. Namun, jika terjadi pelanggaran, pihaknya tak menampik jika akan dilakukan penindakan. ”Tapi, kami lihat tingkat pelanggaran dan subjek pelanggarnya dulu,” ujarnya.

Apabila pelanggaran dilakukan perseorangan, maka korps penegak perda bisa melakukan penyitaan kartu identitas penduduk (KTP). Dodik menuturkan, penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk proses pembinaan. ”Tapi, kalau sudah tidak bisa dibina, paling berat kalau subjeknya perorangan adalah dengan kerja sosial,” paparnya.

Baca Juga :  Kapolres: Kabupaten Mojokerto Belum New Normal

Yaitu, dengan dengan ikut membantu membersihkan fasilitas umum (fasum) maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Akan tetapi, sebut Dodik, pemberian sanksi akan lebih berat jika subjek pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.

Di samping teguran lisan dan tertulis, legalitas usaha juga terancam akan dicabut jika tak mengindahkan Perwali 48/2020. ”Jadi, bisa sampai ke pencabutan izin,” ulas Kepala Harian Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto ini. Namun, terang Dodik, pencabutan tersebut juga akan dipertimbangkan dengan derajat pelanggaran.

Misalnya, jika pengelola tidak menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun (CPTS) maupun fasilitas protokol kesehatan lainnya, maka hanya akan dilayangkan teguran lisan. Tapi, jika dalam pelanggaran itu dinilai ada unsur kesengajaan, maka bisa langsung dilakukan penindakan teguran tertulis.

Meski begitu, sejauh ini satpol PP masih belum menindak pelanggar. Pasalnya, perwali yang baru terbit Juni ini masih dalam tahap sosialisasi. ”Sementara kami lebih banyak untuk sosialisasikan dulu,” tandas mantan Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto ini. Disebutkan Dodik, penindakan bagi pelanggar telah termaktub dalam Pasal 22 dalam Perwali 42/2020.

Baca Juga :  Keren tapi Menyilaukan Mata

Payung hukum itu juga mengatur tentang standar operasional prosedur (SOP) dalam transisi menuju new normal yang menyasar seluruh sektor usaha, layanan publik, dan umum. Meliputi, rumah ibadah, kegiatan olahraga, pariwisata, hingga layanan transportasi.

Selain itu, kawasan sekolah, pondok pesantren, hingga pelayanan di instansi pemerintahan. Mulai pekan ini, pemkot juga membuka kembali pengajuan izin pemanfaatan fasilitas olahraga dan gedung untuk beraktivitas. Antara lain, GOR dan Seni Majapahit, lapangan tenis indoor dan outdoor, Gelora A. Yani, hingga aula Graha Mojokerto Service City (GMSC).

Dengan syarat, penyewa maupun pengelola diwajibkan mematuhi protokol kesehatan sepanjang pelaksanaan kegiatan. 

 

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Digulirkannya tatanan normal baru di Kota Mojokerto bakal dibarengi adanya penindakan terhadap pelanggaran. Ancaman sanksi tersebut berupa, mulai dari teguran lisan hingga ancaman pencabutan izin usaha.

Pedoman new normal telah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 42 Tahun 2020. Dengan terbitnya regulasi tentang tatanan normal baru aman dari Covid-19 ini, maka  dijadikan pijakan bagi berbagai sektor untuk kembali membuka kegiatan. Dengan catatan, harus memenuhi standar protokol kesehatan.

Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono menjelaskan, melalui Perwali 42/2020 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta disiplin masyarakat dalam upaya pencegahan Covid-19. Namun, jika terjadi pelanggaran, pihaknya tak menampik jika akan dilakukan penindakan. ”Tapi, kami lihat tingkat pelanggaran dan subjek pelanggarnya dulu,” ujarnya.

Apabila pelanggaran dilakukan perseorangan, maka korps penegak perda bisa melakukan penyitaan kartu identitas penduduk (KTP). Dodik menuturkan, penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk proses pembinaan. ”Tapi, kalau sudah tidak bisa dibina, paling berat kalau subjeknya perorangan adalah dengan kerja sosial,” paparnya.

Baca Juga :  Kapolres: Kabupaten Mojokerto Belum New Normal

Yaitu, dengan dengan ikut membantu membersihkan fasilitas umum (fasum) maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Akan tetapi, sebut Dodik, pemberian sanksi akan lebih berat jika subjek pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.

Di samping teguran lisan dan tertulis, legalitas usaha juga terancam akan dicabut jika tak mengindahkan Perwali 48/2020. ”Jadi, bisa sampai ke pencabutan izin,” ulas Kepala Harian Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto ini. Namun, terang Dodik, pencabutan tersebut juga akan dipertimbangkan dengan derajat pelanggaran.

- Advertisement -

Misalnya, jika pengelola tidak menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun (CPTS) maupun fasilitas protokol kesehatan lainnya, maka hanya akan dilayangkan teguran lisan. Tapi, jika dalam pelanggaran itu dinilai ada unsur kesengajaan, maka bisa langsung dilakukan penindakan teguran tertulis.

Meski begitu, sejauh ini satpol PP masih belum menindak pelanggar. Pasalnya, perwali yang baru terbit Juni ini masih dalam tahap sosialisasi. ”Sementara kami lebih banyak untuk sosialisasikan dulu,” tandas mantan Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto ini. Disebutkan Dodik, penindakan bagi pelanggar telah termaktub dalam Pasal 22 dalam Perwali 42/2020.

Baca Juga :  Puluhan SD Digerojok Rp 15,65 Miliar

Payung hukum itu juga mengatur tentang standar operasional prosedur (SOP) dalam transisi menuju new normal yang menyasar seluruh sektor usaha, layanan publik, dan umum. Meliputi, rumah ibadah, kegiatan olahraga, pariwisata, hingga layanan transportasi.

Selain itu, kawasan sekolah, pondok pesantren, hingga pelayanan di instansi pemerintahan. Mulai pekan ini, pemkot juga membuka kembali pengajuan izin pemanfaatan fasilitas olahraga dan gedung untuk beraktivitas. Antara lain, GOR dan Seni Majapahit, lapangan tenis indoor dan outdoor, Gelora A. Yani, hingga aula Graha Mojokerto Service City (GMSC).

Dengan syarat, penyewa maupun pengelola diwajibkan mematuhi protokol kesehatan sepanjang pelaksanaan kegiatan. 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/