alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Mutasi Kadis Masih Diproses

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Mutasi pejabat di Pemkab Mojokerto mulai bergulir kemarin (22/10). Sedikitnya ada 78 pejabat eselon III dan IV dirotasi dalam perombakan gelombang pertama pada kepemimpinan Bupati Ikfina Fahmawati dan Wabup Muhammad Al Barraa.

’’Penataan dan penyegaran step by step. Yang urgent didahulukan, karena ada beberapa yang harus izin pada Gubernur Jatim dan Kemendagri. Maka yang tidak membutuhkan proses rumit segera bisa kita lakukan, terutama kesekretariatan daerah dan camat. Wes pokoknya Bismillah,’’ tegas Bupati Ikfina Fahmawati usai pengambilan sumpah di Pendapa Graha Majatama Pemkab, kemarin.

Penyegaran organisasi ini di antaranya menyentuh sembilan camat yang sebagian besar sebelumnya lowong. Meliputi, Camat Jetis dijabat Madya Andriyanto, Camat Jatirejo Harfendy Setiyapraja, Camat Gondang Endro Wahyono, Camat Gedeg Mohammad Taufiqurrohman, Camat Trowulan Mujiono, Camat Ngoro Tri Raharjo Murdianto, Camat Mojosari Mokhamad Riduwan, Camat Kutorejo Nuryadi, dan Camat Dlanggu Akhmad Samsul Bakri.

Sebaliknya, untuk Camat Dlanggu Nunuk Djatmiko dimutasi ke Kabag Kesejahteraan Rakyat Setdakab, Camat Mojosari Faizun menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperka). Sedangkan, Kabag Umum Dian Indrianingrum dimutasi menjadi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Jabatan yang ditinggalkan diisi Ririn Ratnasari.

Baca Juga :  Warga Trawas Diminta Waspadai Potensi Longsor Susulan

Tak hanya itu, Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam yang sebelumnya kosong juga diisi Suhartono, Kabag Perencanaan dan Keuangan diisi Widia Puji Astuti, serta Kabag Organisasi diisi Hevi Maida Laily. ’’Mutasi ini menjadi semangat baru dalam berjalannya roda pemerintahan. Tentu penataan ini juga berdasarkan aturan. Jadi kita melihat sesuai dengan kepangkatan, kompetansi, latar belakang pendidikan, dan kinerjanya,’’ ungkap Ikfina, kemarin.

Menurutnya, gelombang pertama mutasian dalam kepemimpinannya ini menyasar 78 pejabat. Baik eselon III maupun IV. ’’Memang ada beberapa aturan yang kita sesuaikan dengan aturan yang baru. Contoh camat itu tidak boleh kalau tidak berlatar belakang pendidikan kepemerintahan. Itu aturan baru tahun 2021, bulan Maret keluar,’’ paparnya.

Aturan ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Mereka yang tidak berlatar belakang pendidikan kepemerintahan dibolehkan dengan ketentuan wajib mengikuti diklat camat. Hal itu sesuai pasal 16 Bab X ketentuan lain-lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan bagi Calon Camat. Sehingga, dalam pengisian ini, semua berlatarbelakang pemerintah.

Baca Juga :  Sinyal Mutasi Kadis Menguat

Percepatan mutasi ini dianggap sangat urgent lantaran berhubungan dengan optimalisasi berjalannya roda pemerintahan. Apalagi, kekosongan jabatan pada struktural di tubuh pemkab ini terjadi begitu lama. ’’Imbasnya kinerja kurang maksimal dan optimal kalau di-plt-kan, tetapi kita ini juga dibatasi waktu untuk penataan organisasi,’’ paparnya.

Sebab, lanjut Ikfina, penataan organisasi ini bisa dilakukan jika jabatan yang kosong sudah diisi. Penyerderhanaan organisasi ini menjadi instruksi pemerintah pusat kepada seluruh pemda di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Susantoso menambahkan, proses mutasian di lingkungan pemkab memang terus berproses di BKPP. Selain sesuai petunjuk pimpinan, hal itu sekaligus dalam pemulihan roda pemerintahan yang belakangan belum optimal imbas banyaknya jabatan lowong. ’’Termasuk untuk eselon II, kita juga sudah berproses,’’ ungkapnya.

Izin pada kemendagri yang tengah berproses ini untuk proses job fit. ’’Setelah itu dilanjut pergeseran eselon II. Setelah pergeseran kan ada yang masih kosong, baru November dibuka lelang terbuka untuk pengisiannya,’’ paparnya. (ori/abi)

 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Mutasi pejabat di Pemkab Mojokerto mulai bergulir kemarin (22/10). Sedikitnya ada 78 pejabat eselon III dan IV dirotasi dalam perombakan gelombang pertama pada kepemimpinan Bupati Ikfina Fahmawati dan Wabup Muhammad Al Barraa.

’’Penataan dan penyegaran step by step. Yang urgent didahulukan, karena ada beberapa yang harus izin pada Gubernur Jatim dan Kemendagri. Maka yang tidak membutuhkan proses rumit segera bisa kita lakukan, terutama kesekretariatan daerah dan camat. Wes pokoknya Bismillah,’’ tegas Bupati Ikfina Fahmawati usai pengambilan sumpah di Pendapa Graha Majatama Pemkab, kemarin.

Penyegaran organisasi ini di antaranya menyentuh sembilan camat yang sebagian besar sebelumnya lowong. Meliputi, Camat Jetis dijabat Madya Andriyanto, Camat Jatirejo Harfendy Setiyapraja, Camat Gondang Endro Wahyono, Camat Gedeg Mohammad Taufiqurrohman, Camat Trowulan Mujiono, Camat Ngoro Tri Raharjo Murdianto, Camat Mojosari Mokhamad Riduwan, Camat Kutorejo Nuryadi, dan Camat Dlanggu Akhmad Samsul Bakri.

Sebaliknya, untuk Camat Dlanggu Nunuk Djatmiko dimutasi ke Kabag Kesejahteraan Rakyat Setdakab, Camat Mojosari Faizun menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperka). Sedangkan, Kabag Umum Dian Indrianingrum dimutasi menjadi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Jabatan yang ditinggalkan diisi Ririn Ratnasari.

Baca Juga :  Klaim Biaya Covid-19 Bermasalah, RSUD Yakin Terbayar

Tak hanya itu, Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam yang sebelumnya kosong juga diisi Suhartono, Kabag Perencanaan dan Keuangan diisi Widia Puji Astuti, serta Kabag Organisasi diisi Hevi Maida Laily. ’’Mutasi ini menjadi semangat baru dalam berjalannya roda pemerintahan. Tentu penataan ini juga berdasarkan aturan. Jadi kita melihat sesuai dengan kepangkatan, kompetansi, latar belakang pendidikan, dan kinerjanya,’’ ungkap Ikfina, kemarin.

Menurutnya, gelombang pertama mutasian dalam kepemimpinannya ini menyasar 78 pejabat. Baik eselon III maupun IV. ’’Memang ada beberapa aturan yang kita sesuaikan dengan aturan yang baru. Contoh camat itu tidak boleh kalau tidak berlatar belakang pendidikan kepemerintahan. Itu aturan baru tahun 2021, bulan Maret keluar,’’ paparnya.

- Advertisement -

Aturan ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Mereka yang tidak berlatar belakang pendidikan kepemerintahan dibolehkan dengan ketentuan wajib mengikuti diklat camat. Hal itu sesuai pasal 16 Bab X ketentuan lain-lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan bagi Calon Camat. Sehingga, dalam pengisian ini, semua berlatarbelakang pemerintah.

Baca Juga :  Terapkan Tanda Tangan Digital di Dokumen Pajak

Percepatan mutasi ini dianggap sangat urgent lantaran berhubungan dengan optimalisasi berjalannya roda pemerintahan. Apalagi, kekosongan jabatan pada struktural di tubuh pemkab ini terjadi begitu lama. ’’Imbasnya kinerja kurang maksimal dan optimal kalau di-plt-kan, tetapi kita ini juga dibatasi waktu untuk penataan organisasi,’’ paparnya.

Sebab, lanjut Ikfina, penataan organisasi ini bisa dilakukan jika jabatan yang kosong sudah diisi. Penyerderhanaan organisasi ini menjadi instruksi pemerintah pusat kepada seluruh pemda di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Susantoso menambahkan, proses mutasian di lingkungan pemkab memang terus berproses di BKPP. Selain sesuai petunjuk pimpinan, hal itu sekaligus dalam pemulihan roda pemerintahan yang belakangan belum optimal imbas banyaknya jabatan lowong. ’’Termasuk untuk eselon II, kita juga sudah berproses,’’ ungkapnya.

Izin pada kemendagri yang tengah berproses ini untuk proses job fit. ’’Setelah itu dilanjut pergeseran eselon II. Setelah pergeseran kan ada yang masih kosong, baru November dibuka lelang terbuka untuk pengisiannya,’’ paparnya. (ori/abi)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/