alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

59 Pondok Pesantren Tak Terima Bantuan Daring

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kementerian Agama (Kemenag) memberikan bantuan pembelajaran dalam jaringan (daring) yang menyasar pondok pesantren (ponpes). Tak tanggung-tanggung, setiap lembaga dijatah Rp 15 juta. Namun, bantuan tersebut hanya diterima oleh 67 ponpes di Kabupaten Mojokerto.

Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Mojokerto Nur Rohmad menjelaskan, bantuan pembelajaran daring (BPD) untuk ponpes disalurkan dalam tiga tahap. Pencariannya terhitung mulai September ini. Rohmad menyebutkan, setiap bulan bantuan akan disalurkan senilai Rp 5 juta yang diterima langsung melalui rekening lembaga. ”Jadi 15 juta itu untuk 3 bulan. Sekarang mulai proses pencairan,” terangnya.

BPD merupakan bantuan langsung tunai yang disalurkan Kemenag pusat. Hanya, tidak semua ponpes di Kabupaten Mojokerto menerima. Salah satu persyaratannya adalah menyasar ponpes yang telah melakukan pembaruan data di Education Management Information System (EMIS). Namun, kata dia, dari total 138 ponpes yang tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto, lembaga yang sudah melakukan updating data EMIS sejumlah 126.

Baca Juga :  Persiapan PTM, Gelar Vaksinasi dan Datangkan GeNose Pertama di Jatim

Dia menjelaskan jika seluruh ponpes tersebut telah diajukan untuk mendapat BPD. Namun, sebanyak 59 ponpes tidak lolos. ”Bantuan pembelajaran yang kami terima 67 pondok pesantren,” paparnya. Rohmad mengaku tidak mengetahui penyebab kenapa puluhan ponpes tersebut tereliminasi dari daftar penerima BPD. Pasalnya, proses penyeleksian dan penetapan sasaran penerima adalah kewenangan Kemenag pusat. ”Entah kuotanya dibagi per daerah kabupaten/kota kita juga tidak tahu. Yang jelas, yang kami ajukan ya semua pondok,” paparnya.

Menurut dia, BPD diberikan untuk membantu ponpes selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Rochmad menyatakan, sejak pandemi Covid-19, hampir seluruh ponpes di kabupaten belum membuka kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka.

Baca Juga :  ASN Kemenag Dapat Tunjangan hingga Rp 400 Ribu

Meskipun, sejauh ini sebagian santri sudah ada yang berada di lingkungan ponpes. Akan tetapi, para santri tersebut merupakan siswa yang terdaftar dalam penerimaan peserta didik baru. Sedangkan untuk siswa kelas VIII dan IX di jenjang SMP/MTs, serta XI dan XII SMA/MA tetap menerapkan pembelajaran daring. ”Meski ada santri di pondok, tapi kapasitas tetap menyesuaikan SOP (standar operasional prosedur) protokol kesehatan,” imbuhnya.

Selain BDT, Kemenag pusat juga menggulirkan bantuan operasional pendidikan (BOP) bagi lembaga pendidikan keagamaan. Sejauh ini, pengajuan yang melalui Kemenag Kabupaten Mojokerto baru tercatat 9 lembaga. Meliputi 3 ponpes, 3 madrasah diniayah (madin), serta 3 lembaga pendidikan Alquran (TPQ) yang masing-masing rata-rata menerima bantuan Rp 10 juta. ”Yang daftar langsung ke pusat jumlahnya banyak, tapi yang melalui kami hanya 9 lembaga,” tandas dia.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kementerian Agama (Kemenag) memberikan bantuan pembelajaran dalam jaringan (daring) yang menyasar pondok pesantren (ponpes). Tak tanggung-tanggung, setiap lembaga dijatah Rp 15 juta. Namun, bantuan tersebut hanya diterima oleh 67 ponpes di Kabupaten Mojokerto.

Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Mojokerto Nur Rohmad menjelaskan, bantuan pembelajaran daring (BPD) untuk ponpes disalurkan dalam tiga tahap. Pencariannya terhitung mulai September ini. Rohmad menyebutkan, setiap bulan bantuan akan disalurkan senilai Rp 5 juta yang diterima langsung melalui rekening lembaga. ”Jadi 15 juta itu untuk 3 bulan. Sekarang mulai proses pencairan,” terangnya.

BPD merupakan bantuan langsung tunai yang disalurkan Kemenag pusat. Hanya, tidak semua ponpes di Kabupaten Mojokerto menerima. Salah satu persyaratannya adalah menyasar ponpes yang telah melakukan pembaruan data di Education Management Information System (EMIS). Namun, kata dia, dari total 138 ponpes yang tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto, lembaga yang sudah melakukan updating data EMIS sejumlah 126.

Baca Juga :  Persiapan PTM, Gelar Vaksinasi dan Datangkan GeNose Pertama di Jatim

Dia menjelaskan jika seluruh ponpes tersebut telah diajukan untuk mendapat BPD. Namun, sebanyak 59 ponpes tidak lolos. ”Bantuan pembelajaran yang kami terima 67 pondok pesantren,” paparnya. Rohmad mengaku tidak mengetahui penyebab kenapa puluhan ponpes tersebut tereliminasi dari daftar penerima BPD. Pasalnya, proses penyeleksian dan penetapan sasaran penerima adalah kewenangan Kemenag pusat. ”Entah kuotanya dibagi per daerah kabupaten/kota kita juga tidak tahu. Yang jelas, yang kami ajukan ya semua pondok,” paparnya.

Menurut dia, BPD diberikan untuk membantu ponpes selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Rochmad menyatakan, sejak pandemi Covid-19, hampir seluruh ponpes di kabupaten belum membuka kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka.

Baca Juga :  Ning Ita Terima Penghargaan APE 2021

Meskipun, sejauh ini sebagian santri sudah ada yang berada di lingkungan ponpes. Akan tetapi, para santri tersebut merupakan siswa yang terdaftar dalam penerimaan peserta didik baru. Sedangkan untuk siswa kelas VIII dan IX di jenjang SMP/MTs, serta XI dan XII SMA/MA tetap menerapkan pembelajaran daring. ”Meski ada santri di pondok, tapi kapasitas tetap menyesuaikan SOP (standar operasional prosedur) protokol kesehatan,” imbuhnya.

- Advertisement -

Selain BDT, Kemenag pusat juga menggulirkan bantuan operasional pendidikan (BOP) bagi lembaga pendidikan keagamaan. Sejauh ini, pengajuan yang melalui Kemenag Kabupaten Mojokerto baru tercatat 9 lembaga. Meliputi 3 ponpes, 3 madrasah diniayah (madin), serta 3 lembaga pendidikan Alquran (TPQ) yang masing-masing rata-rata menerima bantuan Rp 10 juta. ”Yang daftar langsung ke pusat jumlahnya banyak, tapi yang melalui kami hanya 9 lembaga,” tandas dia.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/