alexametrics
28.8 C
Mojokerto
Sunday, July 3, 2022

Gandeng PPAT, Optimalisasi Penerimaan Pajak BPHTB

Bapenda Kabupaten Mojokerto

PEMKAB melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto terus buat terobosan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan menjalin sinergitas dengan menggandeng Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai optimalisasi khususnya sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kegiatan di Hotel Royal Trawas, Kabupaten Mojokerto, ini, diikuti 132 peserta yang terdiri 122 PPAT dan 10 camat bersertifikat PPAT, Selasa (21/6). Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menjelaskan, kegiatan kali ini menjadi penting bagi Pemkab Mojokerto untuk mewujudkan kemandirian fiskal.

Mengingat, hingga kini daerah dengan 18 kecamatan ini masih bergantung pada transfer pusat. ’’Maka dari itu, kita harus terus miliki terobosan agar bisa melakukan optimalisasi PAD di segala sektor, termasuk, BPHTB. Jadi, kita perlu bersinergi dengan semua pihak terkait,’’ ungkapnya.

Sinergitas yang apik diharapkan bisa meningkatkan PAD tiap tahunnya. ’’PAD itu setidaknya 50 persen dari anggarannya agar lebih leluasa penggunaannya. Kalau PAD tinggi, daerah akan leluasa memakai PAD untuk pengembangan daerahnya sendiri,’’ tegas Bupati.

Baca Juga :  Diduga Ulah Tangan Jail, 16 PJU Menyala 24 Jam

Dengan naiknya PAD ke angka 50 persen dari APBD setiap tahun, lambat waktu kemandirian fiskal akan bisa tercapai. ’’Semakin berkembangnya daerah ini sejalan dengan semakin meningkatnya PAD. Selain itu masyarakat juga harus ditingkatkan kesadarannya untuk membayar pajak,’’ tambahnya.

Ikfina meyakini, Kabupaten Mojokerto mempunyai banyak potensi untuk mendongkrak PAD. Pemkab sendiri terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur jalan sebagai salah satu faktor pendukung. Dengan jalanan yang mulus dan lebar, secara otomatis akan menjadi magnet tersendiri bagi investor masuk. Termasuk, meningkatkan nilai jual beli tanah sekaligus mendongkrak perekonomian di tengah masyarakat. ’’Dengan begitu nilai pajak bumi dan bangunan juga akan ikut meningkat,’’ ujarnya.

Di lain sisi, saat ini BPK maupun KPK juga tidak hanya mengawasi penggunaan anggaran, tapi juga pemasukan daerah. Kondisi ini menuntut pemda bekerja keras dalam menekan kebocoran PAD yang seharusnya masuk dalam uang negara. Tak urung, penerapan pelayanan publik secara online dan menciptakan sistem nontunai untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah pun harus dilakukan. ’’Namun, kita termasuk lima dari Kabupaten se-Jawa Timur yang diapresiasi KPK terkait kecepatan dan ketepatan pada manajemen inventarisasi aset daerah, khususnya pada sertifikasi aset,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Pemkab Tingkatkan Pelayanan Publik, Gelar Sosialisasi INOTEK dan IGA

Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Mardiasih menegaskan, capaian realisasi penerimaan BPHTB hingga kini terus alami peningkatan. Rinciannya, Rp 58,5 miliar pada 2020 dan Rp 78,8 miliar pada 2021. Sedangkan, pada 2022 ini, realisasi per akhir Mei sebesar Rp 21,4 miliar dari target Rp 69,8 miliar dengan catatan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) di atas harga pasar sebesar 51 persen.

’’Inovasi pengembangan penerimaan PAD khususnya BPHTB, Bapenda terus berupaya meningkatkan pelayanan dan potensi penerimaan PAD, khususnya yang diperoleh dari BPHTB. Agenda tahun ini, salah satunya melakukan penyesuaian NJOP,’’ ungkapnya. (ori/fen)

Bapenda Kabupaten Mojokerto

PEMKAB melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto terus buat terobosan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan menjalin sinergitas dengan menggandeng Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai optimalisasi khususnya sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kegiatan di Hotel Royal Trawas, Kabupaten Mojokerto, ini, diikuti 132 peserta yang terdiri 122 PPAT dan 10 camat bersertifikat PPAT, Selasa (21/6). Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menjelaskan, kegiatan kali ini menjadi penting bagi Pemkab Mojokerto untuk mewujudkan kemandirian fiskal.

Mengingat, hingga kini daerah dengan 18 kecamatan ini masih bergantung pada transfer pusat. ’’Maka dari itu, kita harus terus miliki terobosan agar bisa melakukan optimalisasi PAD di segala sektor, termasuk, BPHTB. Jadi, kita perlu bersinergi dengan semua pihak terkait,’’ ungkapnya.

Sinergitas yang apik diharapkan bisa meningkatkan PAD tiap tahunnya. ’’PAD itu setidaknya 50 persen dari anggarannya agar lebih leluasa penggunaannya. Kalau PAD tinggi, daerah akan leluasa memakai PAD untuk pengembangan daerahnya sendiri,’’ tegas Bupati.

Baca Juga :  Pemkab Bakal Gandeng Polisi

Dengan naiknya PAD ke angka 50 persen dari APBD setiap tahun, lambat waktu kemandirian fiskal akan bisa tercapai. ’’Semakin berkembangnya daerah ini sejalan dengan semakin meningkatnya PAD. Selain itu masyarakat juga harus ditingkatkan kesadarannya untuk membayar pajak,’’ tambahnya.

- Advertisement -

Ikfina meyakini, Kabupaten Mojokerto mempunyai banyak potensi untuk mendongkrak PAD. Pemkab sendiri terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur jalan sebagai salah satu faktor pendukung. Dengan jalanan yang mulus dan lebar, secara otomatis akan menjadi magnet tersendiri bagi investor masuk. Termasuk, meningkatkan nilai jual beli tanah sekaligus mendongkrak perekonomian di tengah masyarakat. ’’Dengan begitu nilai pajak bumi dan bangunan juga akan ikut meningkat,’’ ujarnya.

Di lain sisi, saat ini BPK maupun KPK juga tidak hanya mengawasi penggunaan anggaran, tapi juga pemasukan daerah. Kondisi ini menuntut pemda bekerja keras dalam menekan kebocoran PAD yang seharusnya masuk dalam uang negara. Tak urung, penerapan pelayanan publik secara online dan menciptakan sistem nontunai untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah pun harus dilakukan. ’’Namun, kita termasuk lima dari Kabupaten se-Jawa Timur yang diapresiasi KPK terkait kecepatan dan ketepatan pada manajemen inventarisasi aset daerah, khususnya pada sertifikasi aset,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Jatuh, Kaki Calon Jamaah Haji Patah, Tunda Keberangkatan Tahun Depan

Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Mardiasih menegaskan, capaian realisasi penerimaan BPHTB hingga kini terus alami peningkatan. Rinciannya, Rp 58,5 miliar pada 2020 dan Rp 78,8 miliar pada 2021. Sedangkan, pada 2022 ini, realisasi per akhir Mei sebesar Rp 21,4 miliar dari target Rp 69,8 miliar dengan catatan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) di atas harga pasar sebesar 51 persen.

’’Inovasi pengembangan penerimaan PAD khususnya BPHTB, Bapenda terus berupaya meningkatkan pelayanan dan potensi penerimaan PAD, khususnya yang diperoleh dari BPHTB. Agenda tahun ini, salah satunya melakukan penyesuaian NJOP,’’ ungkapnya. (ori/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/