alexametrics
26.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 18, 2022

Santri Kembali ke Pesantren, Petugas Puskesmas Lakukan Skrining

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Belum adanya kesepakatan dimulainya kegiatan belajar mengajar tak menghalangi sejumlah pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Mojokerto memperbolehkan santri kembali atau balik.

Hal itu menyusul munculnya keluhan orang tua santri soal minimnya akses belajar selama di rumah. ’’Beberapa pondok sudah ada yang mengembalikan santrinya sejak sepekan kemarin. Diutamakan yang asli Mojokerto dulu. Perkiraannya mungkin ada 10 ribu santri atau separo dari total 20 ribu santri yang terdaftar,’’ tutur Ketua PC Rabithah Ma’ahid Al-Islamiyah (RMI) NU Kabupaten Mojokerto Khoirul Wahyudi, Senin (22/6).

Namun, proses pengembalian santri bukannya tanpa kendala. Beberapa syarat nampaknya belum bisa terpenuhi sesuai standar operasional prosedur protokol kesehatan seperti yang dicanangkan Kemenag Pusat. Terutama soal pemeriksaan kesehatan santri lewat rapid test atau PCR.

Belum adanya pemeriksaan yang diberikan Pemkab Mojokerto membuat sejumlah ponpes berinisiasi menerapkan prosedur sendiri sesuai arahan PW NU Jatim maupun PB NU. Yakni, lewat skrining kesehatan dengan bekerja sama puskesmas atau tim gugus tugas desa setempat.

Baca Juga :  KIA Jadi Syarat Wajib Mendaftar Sekolah

Dalam skrining itu, setiap santri, khususnya yang dari luar Mojokerto, wajib menyertakan surat pernyataan telah menjalani karantina selama 14 hari. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh wali santri sebelum mereka kembali ke pondok.

’’Surat pernyataan kami maksudkan sebagai bentuk husnudzon kepada wali santri atas pengembalian putra atau putrinya,’’ terangnya. Pun demikian saat beraktivitas di pondok, santri tetap diwajibkan menjaga kebersihan dan sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

Khususnya memakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Bahkan santri juga wajib mematuhi aturan physical distancing saat menjalani di setiap aktivitas pembelajaran. Nah, aturan ini yang terkadang memaksa pondok harus menerapkan sistem sistem sif atau pembagian jadwal lebih banyak.

Di mana, tujuannya untuk menjaga agar tidak banyak terjadi kerumunan. Namun, aturan tersebut juga berbenturan dengan kurikulum pembelajaran khususnya kelas diniah yang semakin padat dan panjang. Santri kini tidak banyak menyerap ilmu, justru cenderung mengalami kemerosotan.

Baca Juga :  Obesitas dan Hipertensi Dominasi Kesehatan CJH

Sebelumnya, seminggu bisa menempuh 10 sampai 15 ilmu agama Islam, kini hanya bisa menyerap tak kurang dari 3 sampai 5 ilmu saja. ’’Belum lagi juga keterbatasan jumlah ustad dan ustadahnya. Banyak pondok yang harus ngoyo dalam menerapkan sistem pembagian pembelajaran,’’ tambah Wahyudi,.

Pihaknya pun berharap situasi seperti ini seharusnya turut menjadi perhatian Pemkab Mojokerto. Di mana, penanganan Covid-19 di lingkungan ponpes juga menjadi tanggung jawab pemda dan kemenag daerah setempat sesuai perintah Gubernur Khofifah Indar Parawansa lewat Surat Gubernur Jatim bernomor 188/3344/101.1/2020 tanggal 29 Mei lalu.

Khususnya soal fasilitasi santri dalam mencegah Covid-19, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) hingga ketersediaan sarana dan prasarana maupun fasilitas kesehatan. ’’Informasinya akan diusahakan pemeriksaan untuk 123 ponpes yang sudah terdaftar. Cuman sampai sekarang belum ada pemberitahuan lagi,’’ pungkas Khoirul Wahyudi. (abi)

 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Belum adanya kesepakatan dimulainya kegiatan belajar mengajar tak menghalangi sejumlah pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Mojokerto memperbolehkan santri kembali atau balik.

Hal itu menyusul munculnya keluhan orang tua santri soal minimnya akses belajar selama di rumah. ’’Beberapa pondok sudah ada yang mengembalikan santrinya sejak sepekan kemarin. Diutamakan yang asli Mojokerto dulu. Perkiraannya mungkin ada 10 ribu santri atau separo dari total 20 ribu santri yang terdaftar,’’ tutur Ketua PC Rabithah Ma’ahid Al-Islamiyah (RMI) NU Kabupaten Mojokerto Khoirul Wahyudi, Senin (22/6).

Namun, proses pengembalian santri bukannya tanpa kendala. Beberapa syarat nampaknya belum bisa terpenuhi sesuai standar operasional prosedur protokol kesehatan seperti yang dicanangkan Kemenag Pusat. Terutama soal pemeriksaan kesehatan santri lewat rapid test atau PCR.

Belum adanya pemeriksaan yang diberikan Pemkab Mojokerto membuat sejumlah ponpes berinisiasi menerapkan prosedur sendiri sesuai arahan PW NU Jatim maupun PB NU. Yakni, lewat skrining kesehatan dengan bekerja sama puskesmas atau tim gugus tugas desa setempat.

Baca Juga :  Anak-anak Boleh Naik Kereta Api

Dalam skrining itu, setiap santri, khususnya yang dari luar Mojokerto, wajib menyertakan surat pernyataan telah menjalani karantina selama 14 hari. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh wali santri sebelum mereka kembali ke pondok.

’’Surat pernyataan kami maksudkan sebagai bentuk husnudzon kepada wali santri atas pengembalian putra atau putrinya,’’ terangnya. Pun demikian saat beraktivitas di pondok, santri tetap diwajibkan menjaga kebersihan dan sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

- Advertisement -

Khususnya memakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Bahkan santri juga wajib mematuhi aturan physical distancing saat menjalani di setiap aktivitas pembelajaran. Nah, aturan ini yang terkadang memaksa pondok harus menerapkan sistem sistem sif atau pembagian jadwal lebih banyak.

Di mana, tujuannya untuk menjaga agar tidak banyak terjadi kerumunan. Namun, aturan tersebut juga berbenturan dengan kurikulum pembelajaran khususnya kelas diniah yang semakin padat dan panjang. Santri kini tidak banyak menyerap ilmu, justru cenderung mengalami kemerosotan.

Baca Juga :  Rapid Test Negatif, Empat Orang Ditetapkan OTG

Sebelumnya, seminggu bisa menempuh 10 sampai 15 ilmu agama Islam, kini hanya bisa menyerap tak kurang dari 3 sampai 5 ilmu saja. ’’Belum lagi juga keterbatasan jumlah ustad dan ustadahnya. Banyak pondok yang harus ngoyo dalam menerapkan sistem pembagian pembelajaran,’’ tambah Wahyudi,.

Pihaknya pun berharap situasi seperti ini seharusnya turut menjadi perhatian Pemkab Mojokerto. Di mana, penanganan Covid-19 di lingkungan ponpes juga menjadi tanggung jawab pemda dan kemenag daerah setempat sesuai perintah Gubernur Khofifah Indar Parawansa lewat Surat Gubernur Jatim bernomor 188/3344/101.1/2020 tanggal 29 Mei lalu.

Khususnya soal fasilitasi santri dalam mencegah Covid-19, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) hingga ketersediaan sarana dan prasarana maupun fasilitas kesehatan. ’’Informasinya akan diusahakan pemeriksaan untuk 123 ponpes yang sudah terdaftar. Cuman sampai sekarang belum ada pemberitahuan lagi,’’ pungkas Khoirul Wahyudi. (abi)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/