alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Transparansi Data Penerima Bantuan

DINAS Sosial Kabupaten Mojokerto menggelar rapat bersama terkait finalisasi perbaikan data dan verifikasi kelayakan. Rapat ini dipimpin langsung Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Lutfi Ariyono, A.P S.Sos. M.Si, Kamis (22/4).

Lutfi Ariyono, mengatakan, kegiatan ini menindaklanjuti surat Menteri Sosial No S-42/MS/C/1.7/Dl.01/3/2021 tertanggal 23 Maret perihal finalisasi perbaikan data dan verifikasi kelayakan tersurat tanggal 19 April 2021. Rapat bersama ini terkait penjelasan dan kerja sama di lapangan.  

Dalam pemaparannya, ada beberapa hal penting yang harus dipahami pekerja sosial yang nantinya bertugas untuk mengawal kelayakan data di lapangan. Dalam hal ini, Ludfi menekankan data yang harus perbaiki. Semuanya harus bersumber dari usulan atau verivikasi yang dilakukan desa masing-masing. ’’Jika sebagai dasar hukum yang mengikat terkait perubahan, kita bisa meminta bukti Berita acara Musdes terkait perubahan dan usulan,’’ ungkapnya.

Dalam penyampaiannya juga disinggung bahwa New DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sekarang ini sudah bisa berubah setiap bulan. Dalam sebulan, ada dua siklus pembagian proses data yaitu dua minggu siklus perbaikan dan selanjutnya untuk siklus penyaluran.

Baca Juga :  Polisi Terjunkan Tim Khusus

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, kepada Bupati atau Wali Kota agar menuntaskan perbaikan data dan melakukan proses verifikasi atas kelayakan para   penerima  bantuan sosial untuk penyaluran periode bulan Mei 2021 dengan memperhatikan panduan dalam lampiran syarat kelayakan Penerima Manfaat Usulan DTKS. ’’Perbaikan dan verifikasi dapat dilakukan melalui SIKS-NG dengan Login SDM PKH, TKSK dan juga supervisor di masing-masing  kabupaten kota,’’ tambahnya.

Disampaikan Ludfi, saat ini masih ada sekitar 574 nomor induk kependudukan atau NIK  yang statusnya belum cek pada khususnya untuk Bantuan Sosial Tunai (BST). Meski diindikasikan kalau BST sudah tahap akhir, namun mantan kepala Dinas PUPR ini masih menekankan untuk tetap dilakukan perbaikan. Karena, tak menutup kemungkinan, ke depan masih muncul program bantuan lain dan menggunakan data tersebut. 

Selain BST, masih ditemukan NIK invalid penerima bantuan baik PKH maupun BPNT sebanyak 815. Faktanya, bisa berakibat nama tersebut tidak bisa menerima bantuan. NIK invalid  ini bervariasi masalahnya. ’’Dari yang sudah meninggal ataupun pindah yang memang belum terkonsolidasi di data Dukcapil pusat. Sedangkan, 235 orang penerima manfaat dinyatakan belum Ber E-KTP,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Ning Ita Temukan Migor Dijual di Atas HET

Ludfi senantiasa transparan terhadap jumlah data dan persoalan yang dihadapinya. Harapannya, semua masyarakat memahami jika dinas sosial sudah melakukan tugas dengan maksimal terhadap perintah yang diinstruksikan oleh kementrian sosial. Terlepas dari itu, masyarakat juga diberikan pembelajaran jika memang batuan sosial bukan ditentukan oleh dinas sosial, melainkan dari hasil penjaringan dan seleksi data dari masing masing desa.

Berkaitan dengan adanya perbaikan data yang hanya berselang waktu dua hari ini. ’’Kami  menekankan agar semua desa bisa berpedoman pada syarat kelayakan penerima manfaat usulan DTKS yang di antaranya adalah angka garis kemiskinan kabupaten atau kota masing-masing dan mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK /2013,’’ pungkasnya. (bas)

DINAS Sosial Kabupaten Mojokerto menggelar rapat bersama terkait finalisasi perbaikan data dan verifikasi kelayakan. Rapat ini dipimpin langsung Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Lutfi Ariyono, A.P S.Sos. M.Si, Kamis (22/4).

Lutfi Ariyono, mengatakan, kegiatan ini menindaklanjuti surat Menteri Sosial No S-42/MS/C/1.7/Dl.01/3/2021 tertanggal 23 Maret perihal finalisasi perbaikan data dan verifikasi kelayakan tersurat tanggal 19 April 2021. Rapat bersama ini terkait penjelasan dan kerja sama di lapangan.  

Dalam pemaparannya, ada beberapa hal penting yang harus dipahami pekerja sosial yang nantinya bertugas untuk mengawal kelayakan data di lapangan. Dalam hal ini, Ludfi menekankan data yang harus perbaiki. Semuanya harus bersumber dari usulan atau verivikasi yang dilakukan desa masing-masing. ’’Jika sebagai dasar hukum yang mengikat terkait perubahan, kita bisa meminta bukti Berita acara Musdes terkait perubahan dan usulan,’’ ungkapnya.

Dalam penyampaiannya juga disinggung bahwa New DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sekarang ini sudah bisa berubah setiap bulan. Dalam sebulan, ada dua siklus pembagian proses data yaitu dua minggu siklus perbaikan dan selanjutnya untuk siklus penyaluran.

Baca Juga :  Polisi Periksa Rekanan Penyedia Barang

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, kepada Bupati atau Wali Kota agar menuntaskan perbaikan data dan melakukan proses verifikasi atas kelayakan para   penerima  bantuan sosial untuk penyaluran periode bulan Mei 2021 dengan memperhatikan panduan dalam lampiran syarat kelayakan Penerima Manfaat Usulan DTKS. ’’Perbaikan dan verifikasi dapat dilakukan melalui SIKS-NG dengan Login SDM PKH, TKSK dan juga supervisor di masing-masing  kabupaten kota,’’ tambahnya.

Disampaikan Ludfi, saat ini masih ada sekitar 574 nomor induk kependudukan atau NIK  yang statusnya belum cek pada khususnya untuk Bantuan Sosial Tunai (BST). Meski diindikasikan kalau BST sudah tahap akhir, namun mantan kepala Dinas PUPR ini masih menekankan untuk tetap dilakukan perbaikan. Karena, tak menutup kemungkinan, ke depan masih muncul program bantuan lain dan menggunakan data tersebut. 

- Advertisement -

Selain BST, masih ditemukan NIK invalid penerima bantuan baik PKH maupun BPNT sebanyak 815. Faktanya, bisa berakibat nama tersebut tidak bisa menerima bantuan. NIK invalid  ini bervariasi masalahnya. ’’Dari yang sudah meninggal ataupun pindah yang memang belum terkonsolidasi di data Dukcapil pusat. Sedangkan, 235 orang penerima manfaat dinyatakan belum Ber E-KTP,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Hati-hati, Bawang Putih Rusak Beredar Luas di Pasaran

Ludfi senantiasa transparan terhadap jumlah data dan persoalan yang dihadapinya. Harapannya, semua masyarakat memahami jika dinas sosial sudah melakukan tugas dengan maksimal terhadap perintah yang diinstruksikan oleh kementrian sosial. Terlepas dari itu, masyarakat juga diberikan pembelajaran jika memang batuan sosial bukan ditentukan oleh dinas sosial, melainkan dari hasil penjaringan dan seleksi data dari masing masing desa.

Berkaitan dengan adanya perbaikan data yang hanya berselang waktu dua hari ini. ’’Kami  menekankan agar semua desa bisa berpedoman pada syarat kelayakan penerima manfaat usulan DTKS yang di antaranya adalah angka garis kemiskinan kabupaten atau kota masing-masing dan mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK /2013,’’ pungkasnya. (bas)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/