alexametrics
26.8 C
Mojokerto
Saturday, May 21, 2022

Pemkab Akui Kesulitan Evaluasi Galian

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto memanggil lintas OPD (organisasi perangkat daerah) untuk menyikapi polemik galian golongan C (sirtu) di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, Senin (22/3).

Perubahan kewenangan galian membuat pemerintah daerah (pemda) kesulitan mengawali aktivitas pertambangan yang terindikasi merusak lingkungan tersebut. Hearing yang digelar di gedung baru DPRD Kabupaten Mojokerto itu diikuti lintas OPD. Meliputi, DPMPTSP, DLH, satpol PP, DPUPR, Bagian Perekonomian, Dispenda, BBWS Brantas, hingga Pemdes Jatidukuh.

’’Kami ingin seluruh instansi terkait memberikan pandangan dan data terkait galian C di Jatidukuh,’’ ungkap Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto, Edi Ikhwanto.

Didasarkan keterangan lintas OPD, lokasi galian C di Desa Jatidukuh disinyalir bermasalah lantaran terindikasi merusak lingkungan. Itu setelah aktivitas galian berada di luar titik koordinat yang diizinkan. Selain itu, topografi sungai setempat juga mengalami perubahan signifikan.

Sedangkan, indikasi pelanggaran hingga ekses negatif aktivitas tersebut nyatanya sulit dibendung pemerintah daerah. Sejumlah instansi mengaku tak memiliki kewenangan mengevaluasi, apalagi menindak aktivitas yang merugikan lingkungan.

Baca Juga :  Pentingnya Kartu JKN-KIS Penyakit Kronis di Usia Senja

’’Kami kesulitan mengevaluasi kondisi sungai karena itu kewenangan BBWS Brantas,’’ ujar Kepala DPUPR Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto. Pihak BBWS Brantas melempar persoalan itu kepada pemerintah pusat.

Dalihnya, semenjak adanya UU 3/2009 tentang perubahan atas UU 4/2009 tentang pertambangan minerba, kewenangan galian C menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). ’’Soal galian C di Jatidukuh itu kami belum menerbitkan rekomendasinya,’’ ujar pengawas BBWS Brantas Yuda Prasetya.

Perubahan tata aturan galian C tersebut tak pelak membuat daerah kehilangan fungsi pengawasan. Padahal, di lapangan, sejumlah instansi mensinyalir masih banyak lokasi galian C yang bermasalah. Baik itu tak berizin, menyalahi lokasi, hingga berada di luar peruntukan tata ruang. ’’Oleh sebab itu, kami ingin seluruh instansi yang terkait memberikan data dan pandangannya terkait galian C di Mojokerto,’’ tegas anggota Komisi C, Sugiyanto.

Baca Juga :  BPBD Kekurangan Mobil Damkar, Dua Unit Sudah Rusak Termakan Usia

Dia menyatakan, data dan pandangan tersebut nantinya akan digunakan menyusun rekomendasi DPRD terhadap polemik galian C. Karena adanya persoalan di Jatidukuh ini, kata dia, menjadi cerminan indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. ’’Tak hanya rekomendasi, kami dalam waktu dekat juga akan menyusun raperda tentang perlindungan lingkungan,’’ jelas dia. Edi Ikhwanto menambahkan, input dari lintas OPD itu akan ditindaklanjuti.

Di antaranya, dengan mengirimkan rekomendasi DPRD kepada seluruh instansi terkait hingga aparat hukum. ’’Rekomendasi akan kami kirim ke pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya,’’ tukas dia. Diketahui sebelumnya, polemik galian C di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang diketahui pasca sidak Komisi III ke lokasi, awal bulan ini. Itu setelah masuknya laporan masyarakat ke DPRD. Dewan mendapati indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas penggalian hingga area sungai setempat. 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto memanggil lintas OPD (organisasi perangkat daerah) untuk menyikapi polemik galian golongan C (sirtu) di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, Senin (22/3).

Perubahan kewenangan galian membuat pemerintah daerah (pemda) kesulitan mengawali aktivitas pertambangan yang terindikasi merusak lingkungan tersebut. Hearing yang digelar di gedung baru DPRD Kabupaten Mojokerto itu diikuti lintas OPD. Meliputi, DPMPTSP, DLH, satpol PP, DPUPR, Bagian Perekonomian, Dispenda, BBWS Brantas, hingga Pemdes Jatidukuh.

’’Kami ingin seluruh instansi terkait memberikan pandangan dan data terkait galian C di Jatidukuh,’’ ungkap Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto, Edi Ikhwanto.

Didasarkan keterangan lintas OPD, lokasi galian C di Desa Jatidukuh disinyalir bermasalah lantaran terindikasi merusak lingkungan. Itu setelah aktivitas galian berada di luar titik koordinat yang diizinkan. Selain itu, topografi sungai setempat juga mengalami perubahan signifikan.

Sedangkan, indikasi pelanggaran hingga ekses negatif aktivitas tersebut nyatanya sulit dibendung pemerintah daerah. Sejumlah instansi mengaku tak memiliki kewenangan mengevaluasi, apalagi menindak aktivitas yang merugikan lingkungan.

Baca Juga :  PLN Manjakan Pelanggan dengan Program Super Wow

’’Kami kesulitan mengevaluasi kondisi sungai karena itu kewenangan BBWS Brantas,’’ ujar Kepala DPUPR Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto. Pihak BBWS Brantas melempar persoalan itu kepada pemerintah pusat.

- Advertisement -

Dalihnya, semenjak adanya UU 3/2009 tentang perubahan atas UU 4/2009 tentang pertambangan minerba, kewenangan galian C menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). ’’Soal galian C di Jatidukuh itu kami belum menerbitkan rekomendasinya,’’ ujar pengawas BBWS Brantas Yuda Prasetya.

Perubahan tata aturan galian C tersebut tak pelak membuat daerah kehilangan fungsi pengawasan. Padahal, di lapangan, sejumlah instansi mensinyalir masih banyak lokasi galian C yang bermasalah. Baik itu tak berizin, menyalahi lokasi, hingga berada di luar peruntukan tata ruang. ’’Oleh sebab itu, kami ingin seluruh instansi yang terkait memberikan data dan pandangannya terkait galian C di Mojokerto,’’ tegas anggota Komisi C, Sugiyanto.

Baca Juga :  Seribu Lebih CJH Kabupaten Mojokerto Mengalami Risiko Tinggi

Dia menyatakan, data dan pandangan tersebut nantinya akan digunakan menyusun rekomendasi DPRD terhadap polemik galian C. Karena adanya persoalan di Jatidukuh ini, kata dia, menjadi cerminan indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. ’’Tak hanya rekomendasi, kami dalam waktu dekat juga akan menyusun raperda tentang perlindungan lingkungan,’’ jelas dia. Edi Ikhwanto menambahkan, input dari lintas OPD itu akan ditindaklanjuti.

Di antaranya, dengan mengirimkan rekomendasi DPRD kepada seluruh instansi terkait hingga aparat hukum. ’’Rekomendasi akan kami kirim ke pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya,’’ tukas dia. Diketahui sebelumnya, polemik galian C di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang diketahui pasca sidak Komisi III ke lokasi, awal bulan ini. Itu setelah masuknya laporan masyarakat ke DPRD. Dewan mendapati indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas penggalian hingga area sungai setempat. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/