alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

BPJamsostek Bersama Ning Ita Salurkan BSU

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – BPJamsostek secara simbolis menyerahkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja terdampak Covid-19, di Gedung Nusantara, Pemkot Mojokerto, Senin (20/9). Para penerima merupakan peserta aktif BPJamsostek.

’’Saat ini, kita secara simbolis menyerahkan bantuan kepada tenaga kerja yang terdaftar di BPJamsostek bersama Wali Kota Ika Puspitasari. Yang sebelumnya, tanggal 17 September menyerahkan BSU secara simbolis kepada peserta BPJamsostek Kabupaten Mojokerto bersama Bupati,’’ kata Kepala Cabang BPJamsostek Mojokerto Dwi Endah Aprilistiyani.

Ia memaparkan, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Covid-19.

Di pasal 3 ayat (2) Permenaker menjabarkan, syarat untuk memperoleh bantuan Rp 600 ribu/bulan yang akan diberikan selama 4 bulan atau totalnya Rp 2,4 juta/orang. Di antaranya WNI, yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan, terdaftar sebagai peserta aktif Program BPJS Ketenagakerjaan dan dibuktikan dengan Nomor Kartu Kepesertaan, Pekerja/Buruh Penerima Upah, Kepesertaan Aktif sampai dengan bulan Juni 2020.

Perlu diketahui, kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Mojokerto, untuk Badan Usaha sebanyak 602 (skala besar, menenggah, kecil/mikro), penerima upah sebanyak 11.226 TK dan bukan penerima upah sebanyak 3.441 TK. Sedangkan, data tenaga kerja yang sudah diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 11.226 orang. ’’Kepesertaan penyelenggara Negara (Non ASN) sebanyak 2.365 orang, Kepesertaan Bukan Penyelenggara Negara sebanyak 8.861 orang,’’ terangnya.

Baca Juga :  13 Pendonor Terima Penghargaan Wali Kota

Dari data itu, lanjut Endah, ia menegaskan program Bantuan Subsidi Upah bagi Pekerja ini diturunkan pemerintah pusat untuk membantu pekerja yang terdampak Covid-19 dan terdaftar aktif di BPJamsostek. ’’Dari data penerima Bantuan Subsidi Upah tersebut tidak termasuk di dalamnya peserta yang terdaftar bekerja di induk perusahaan BUMN, di lembaga negara, di instansi  pemerintah. Namun termasuk di sini yang mendapatkan subsidi adalah para pegawai non-ASN,” ungkapnya.

Sampai dengan saat ini, sesuai arahan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, telah melakukan penyisiran data yang sangat detail. By name by address peserta aktif di BPJamsostek per tanggal 30 Juni dan mendapatkan data sebanyak 15.7 juta pekerja .

Di lokasi yang sama, wali kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam penanganan dampak Covid-19, pemerintah pusat resmi meluncurkan program stimulus ekonomi berupa bantuan subsidi upah bagi pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. ’’Saat ini sudah diberikan kepada 2,5 juta pekerja untuk batch pertama dan diharapkan bulan September sudah tersalurkan,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Ning Ita Serius Tuntaskan Persoalan Banjir

Adapun tujuan diberikannya bantuan ini, tidak lain untuk meningkatkan daya beli para penerima bantuan, terutama dalam empat bulan masa penerimaan bantuan subsidi upah. Sebab, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak ekonomi sangat besar bagi para pekerja.

Karena, tidak sedikit pekerja yang dirumahkan, PHK, hingga terjadi pengurangan gaji. ’’Kami berharap dengan bantuan konsumsi rumah tangga tidak terganggu, daya beli masyarakat menjadi meningkat, dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi negara kita menjadi kembali pada posisi normal. Semoga bantuan subsidi upah oleh pemerintah ini dapat juga meningkatkan kesadaran pemberi kerja atau perusahaan baik skala besar/menengah, kecil, mikro untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,’’ harap Ning Ita.

Atas nama pemerintah kota Mojokerto, tambah Ning Ita, para pekerja yang menerima BSU ini dapat menggunakan dana tersebut dengan bijak. ’’Diharapkan daya beli masyarakat meningkat dan membeli produk produk dalam negeri terutama produk UMKM, agar penyerapan daya belinya merata dan dapat membantu mempertahankan keberlangsungan usaha mikro,’’ pungkasnya. (dik)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – BPJamsostek secara simbolis menyerahkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja terdampak Covid-19, di Gedung Nusantara, Pemkot Mojokerto, Senin (20/9). Para penerima merupakan peserta aktif BPJamsostek.

’’Saat ini, kita secara simbolis menyerahkan bantuan kepada tenaga kerja yang terdaftar di BPJamsostek bersama Wali Kota Ika Puspitasari. Yang sebelumnya, tanggal 17 September menyerahkan BSU secara simbolis kepada peserta BPJamsostek Kabupaten Mojokerto bersama Bupati,’’ kata Kepala Cabang BPJamsostek Mojokerto Dwi Endah Aprilistiyani.

Ia memaparkan, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Covid-19.

Di pasal 3 ayat (2) Permenaker menjabarkan, syarat untuk memperoleh bantuan Rp 600 ribu/bulan yang akan diberikan selama 4 bulan atau totalnya Rp 2,4 juta/orang. Di antaranya WNI, yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan, terdaftar sebagai peserta aktif Program BPJS Ketenagakerjaan dan dibuktikan dengan Nomor Kartu Kepesertaan, Pekerja/Buruh Penerima Upah, Kepesertaan Aktif sampai dengan bulan Juni 2020.

Perlu diketahui, kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Mojokerto, untuk Badan Usaha sebanyak 602 (skala besar, menenggah, kecil/mikro), penerima upah sebanyak 11.226 TK dan bukan penerima upah sebanyak 3.441 TK. Sedangkan, data tenaga kerja yang sudah diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 11.226 orang. ’’Kepesertaan penyelenggara Negara (Non ASN) sebanyak 2.365 orang, Kepesertaan Bukan Penyelenggara Negara sebanyak 8.861 orang,’’ terangnya.

Baca Juga :  Ning Ita Layani dan Makan Ketupat Bareng Lansia

Dari data itu, lanjut Endah, ia menegaskan program Bantuan Subsidi Upah bagi Pekerja ini diturunkan pemerintah pusat untuk membantu pekerja yang terdampak Covid-19 dan terdaftar aktif di BPJamsostek. ’’Dari data penerima Bantuan Subsidi Upah tersebut tidak termasuk di dalamnya peserta yang terdaftar bekerja di induk perusahaan BUMN, di lembaga negara, di instansi  pemerintah. Namun termasuk di sini yang mendapatkan subsidi adalah para pegawai non-ASN,” ungkapnya.

- Advertisement -

Sampai dengan saat ini, sesuai arahan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, telah melakukan penyisiran data yang sangat detail. By name by address peserta aktif di BPJamsostek per tanggal 30 Juni dan mendapatkan data sebanyak 15.7 juta pekerja .

Di lokasi yang sama, wali kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam penanganan dampak Covid-19, pemerintah pusat resmi meluncurkan program stimulus ekonomi berupa bantuan subsidi upah bagi pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. ’’Saat ini sudah diberikan kepada 2,5 juta pekerja untuk batch pertama dan diharapkan bulan September sudah tersalurkan,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Truk Misterius Tabrak Warga Klinterejo Sooko

Adapun tujuan diberikannya bantuan ini, tidak lain untuk meningkatkan daya beli para penerima bantuan, terutama dalam empat bulan masa penerimaan bantuan subsidi upah. Sebab, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak ekonomi sangat besar bagi para pekerja.

Karena, tidak sedikit pekerja yang dirumahkan, PHK, hingga terjadi pengurangan gaji. ’’Kami berharap dengan bantuan konsumsi rumah tangga tidak terganggu, daya beli masyarakat menjadi meningkat, dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi negara kita menjadi kembali pada posisi normal. Semoga bantuan subsidi upah oleh pemerintah ini dapat juga meningkatkan kesadaran pemberi kerja atau perusahaan baik skala besar/menengah, kecil, mikro untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,’’ harap Ning Ita.

Atas nama pemerintah kota Mojokerto, tambah Ning Ita, para pekerja yang menerima BSU ini dapat menggunakan dana tersebut dengan bijak. ’’Diharapkan daya beli masyarakat meningkat dan membeli produk produk dalam negeri terutama produk UMKM, agar penyerapan daya belinya merata dan dapat membantu mempertahankan keberlangsungan usaha mikro,’’ pungkasnya. (dik)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/