alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Layanan Adminduk Online Dikeluhkan

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pelayanan online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto di tengah pandemi Covid-19 dianggap belum maksimal. Masih menyeruak keluhan dari para pemohon. Terutama kaitannya dengan dokumen yang tak kunjung selesai dan diterima. 

Salah satunya dilontarkan Syarif, warga Kecamatan Jetis, saat mengurus KTP Elektronik (e-KTP). Remaja yang baru lulus SMA itu memanfaatkan layanan online. Sesuai pengumuman dispendukcapil, seluruh layanan kependudukan dilaksanakan melalui layanan online. Hal itu untuk menghindari tatap muka selama masa pandemi Covid-19.

Sebagaimana pengumuman yang dikeluarkan pada Mei lalu. Untuk pengurusan adminduk secara online, telah disediakan empat hotline yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Antara lain, nomor WhatsApp (WA) untuk pelayanan KK dan KTP, akta-akta, surat pindah atau datang, dan KIA, validasi NIK, legalisir, dan perekaman KTP-el untuk pemula. ’’Saya dapat informasinya saat saya hendak membuat e-KTP. Akhirnya saya memanfaatkan layanan online tersebut,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Perpres 64 Tahun 2020 Bentuk Kepedulian Pemerintah terhadap Masyarakat

Secara rinci, Syarif menjelaskan, berkas yang dibutuhkan untuk syarat kepengurusan e-KTP telah dikirimkan pada hotline WA yang dimaksud. Saat itu, ia langsung mendapat respons dari petugas. Berkas yang dikirimkan ke nomor hotline tersebut berbentuk file image sebagaimana yang disampaikan petugas.

Namun, tak lama setelah mendapat respons, petugas kembali menghubungi agar menunggu sampai satu minggu. Karena dokumen adminduk yang sudah jadi akan dikirimkan lewat jasa pos. Yakni, dengan biaya Rp 20 ribu dibayar oleh pemohon kepada petugas pos saat pengiriman. Namun, hingga jatuh tempo, e-KTP yang sudah ditunggu tak kunjung diantar. ’’Setelah kembali saya hubungi, saya diberi nomor lain untuk menanyakan perihal itu. Tapi ternyata sampai saat ini belum direspons,’’ tegasnya.

Dikonfirmasi perihal tersebut, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto Bambang Wahyuadi, menegaskan, jika dokumen yang menjadi pengajuan pemohon sebenarnya langsung direspons dan diproses. Sesuai informasi yang diberikan operator, dokumen itu juga langsung dikirim melalui jasa kantor pos di setiap kecamatan domisili. ’’Jadi, kalau belum datang, kebanyakan memang dokumen itu ngendon atau nyangkut di kantor pos,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Iuran SPP Rendah, Sekolah Takut KBM Mandek

Dari penelusuran petugas, ternyata permasalahan itu memang kerap terjadi. Berbagai faktor pun menjadi alasan. ’’Terkadang, memang belum diantar. Tapi kadang kala juga sudah diantar, tapi rumah yang dituju tutup. Jadi, otomatis dokumen itu tidak bisa sampai ke pemiliknya,’’ jelasnya.

Sebab, dalam layanan ini, petugas kantor pos tidak hanya mengirimkan dokumen, melainkan juga mengambil atau menunjukkan dokumen asli sebagai syarat pengambilan. Salah satunya, KK asli maupun surat keterangan (suket) dari Dispendukcapil untuk ditukar. ’’Jadi, kami pastikan, semua dokumen sudah kita proses dan kita kirim. Tapi memang, sejumlah kendala itu kadang membuat dokumen belum sampai di tangan pemiliknya,’’ tegasnya.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pelayanan online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto di tengah pandemi Covid-19 dianggap belum maksimal. Masih menyeruak keluhan dari para pemohon. Terutama kaitannya dengan dokumen yang tak kunjung selesai dan diterima. 

Salah satunya dilontarkan Syarif, warga Kecamatan Jetis, saat mengurus KTP Elektronik (e-KTP). Remaja yang baru lulus SMA itu memanfaatkan layanan online. Sesuai pengumuman dispendukcapil, seluruh layanan kependudukan dilaksanakan melalui layanan online. Hal itu untuk menghindari tatap muka selama masa pandemi Covid-19.

Sebagaimana pengumuman yang dikeluarkan pada Mei lalu. Untuk pengurusan adminduk secara online, telah disediakan empat hotline yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Antara lain, nomor WhatsApp (WA) untuk pelayanan KK dan KTP, akta-akta, surat pindah atau datang, dan KIA, validasi NIK, legalisir, dan perekaman KTP-el untuk pemula. ’’Saya dapat informasinya saat saya hendak membuat e-KTP. Akhirnya saya memanfaatkan layanan online tersebut,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Siswa-Guru di Rumah Saja hingga April

Secara rinci, Syarif menjelaskan, berkas yang dibutuhkan untuk syarat kepengurusan e-KTP telah dikirimkan pada hotline WA yang dimaksud. Saat itu, ia langsung mendapat respons dari petugas. Berkas yang dikirimkan ke nomor hotline tersebut berbentuk file image sebagaimana yang disampaikan petugas.

Namun, tak lama setelah mendapat respons, petugas kembali menghubungi agar menunggu sampai satu minggu. Karena dokumen adminduk yang sudah jadi akan dikirimkan lewat jasa pos. Yakni, dengan biaya Rp 20 ribu dibayar oleh pemohon kepada petugas pos saat pengiriman. Namun, hingga jatuh tempo, e-KTP yang sudah ditunggu tak kunjung diantar. ’’Setelah kembali saya hubungi, saya diberi nomor lain untuk menanyakan perihal itu. Tapi ternyata sampai saat ini belum direspons,’’ tegasnya.

Dikonfirmasi perihal tersebut, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto Bambang Wahyuadi, menegaskan, jika dokumen yang menjadi pengajuan pemohon sebenarnya langsung direspons dan diproses. Sesuai informasi yang diberikan operator, dokumen itu juga langsung dikirim melalui jasa kantor pos di setiap kecamatan domisili. ’’Jadi, kalau belum datang, kebanyakan memang dokumen itu ngendon atau nyangkut di kantor pos,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Jaringan Trouble, Warga Berdesakan
- Advertisement -

Dari penelusuran petugas, ternyata permasalahan itu memang kerap terjadi. Berbagai faktor pun menjadi alasan. ’’Terkadang, memang belum diantar. Tapi kadang kala juga sudah diantar, tapi rumah yang dituju tutup. Jadi, otomatis dokumen itu tidak bisa sampai ke pemiliknya,’’ jelasnya.

Sebab, dalam layanan ini, petugas kantor pos tidak hanya mengirimkan dokumen, melainkan juga mengambil atau menunjukkan dokumen asli sebagai syarat pengambilan. Salah satunya, KK asli maupun surat keterangan (suket) dari Dispendukcapil untuk ditukar. ’’Jadi, kami pastikan, semua dokumen sudah kita proses dan kita kirim. Tapi memang, sejumlah kendala itu kadang membuat dokumen belum sampai di tangan pemiliknya,’’ tegasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/