alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Friday, July 1, 2022

H. Sopi’i, SP, Dorong Perbaikan Nasib Petani Tebu Tradisional

ANGGOTA DPRD Kabupaten Mojokerto asal Partai Demokrat ini mendorong perbaikan nasib petani tebu tradisional menjadi perhatian para pemangku kebijakan. Mengingat, seiring waktu, para petani kerap terbentur kebijakan yang tak memihak mereka.

Hal demikian diungkapkan H.Sopi’i, SP, anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Kabupaten Mojokerto. Ia menyatakan, nasib para petani tebu tradisional sekarang ini kerap dianaktirikan. Baik oleh pemangku kebijakan maupun dari sisi regulasi. Tidak sedikit kebijakan yang justru tak mengarah kepada kesejahteraan petani.

’’Apalagi sekarang ini. Petani tebu sulit. Harga tebu dan rendemen rendah sekali,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, pekan in. Pihaknya menjelaskan, rendemen tebu sekarang ini jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun lalu. Padahal, petani dijanjikan perbaikan harga beli tebu oleh pabrik.

Baca Juga :  Galian Liar Marak, Gubernur Diminta Ikut Bertanggung Jawab

Pria yang juga menjabat Ketua Komisi IV bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat (kesra) ini membeberkan, kebijakan pembelian tebu didasarkan nilai rendemen yang rendah dianggapnya tidak berpihak terhadap petani tradisional. Selain itu, sampai kini belum ada kepastian pembelian hasil panenan tebu milik petani asal Mojokerto dan sekitaranya. ’’Harusnya pabrik seperti PG Gempolkrep memberikan kebijakan yang pasti. Dan ada jaminan yang memihak kepentingan petani tradisional,’’ beber dia.

Lebih jauh, Sopi’i polemik tebu tersebut juga disebabkan penentuan besaran rendemen yang praktis ditentukan oleh pabrik. Petani terbilang menjadi pihak yang sulit mendapatkan posisi tawar yang baik. ’’Ya, kalau memang rendemen dimana-mana itu trenya turun. Seharusnya, ada kepastian pembelian dari pabrik. Agar petani ini dapat jaminan yang jelas,’’ tandas dia.

Baca Juga :  Ibu Ini Takjub Tak Ada Diskriminasi Pelayanan Saat Operasi Sesar

Dibandingkan dengan tempat pembelian tebu petani yang lainnya, pabrik gula di Mojokerto cenderung memberikan harga yang lebih rendah. Padahal, sebut Sopi’i, petani pada awal masa tanam dijanjikan kepastian pembelian tebu. ’’Kalau tidak ada kepastian, paling tidak, tebu petani dibeli dengan sistem beli putus/tunai saja. Agar petani tidak resah,’’ saran pria bertubuh subur ini.

Oleh sebab itu, pihaknya mendorong agar pihak terkait baik itu pemerintah daerah, pabrik gula, hingga pengampu kebijakan lainnya turut memikirkan nasib petani tebu tradisional. Di tengah keresahan mereka terhadap panenan tebu yang belum terbeli pabrik. ’’Tidak hanya petani utara sungai saja yang resah. Petani selatan sungai seperti Trowulan hingga Jatirejo juga resah atas kondisi ini,’’ tandasnya. (fen)

ANGGOTA DPRD Kabupaten Mojokerto asal Partai Demokrat ini mendorong perbaikan nasib petani tebu tradisional menjadi perhatian para pemangku kebijakan. Mengingat, seiring waktu, para petani kerap terbentur kebijakan yang tak memihak mereka.

Hal demikian diungkapkan H.Sopi’i, SP, anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Kabupaten Mojokerto. Ia menyatakan, nasib para petani tebu tradisional sekarang ini kerap dianaktirikan. Baik oleh pemangku kebijakan maupun dari sisi regulasi. Tidak sedikit kebijakan yang justru tak mengarah kepada kesejahteraan petani.

’’Apalagi sekarang ini. Petani tebu sulit. Harga tebu dan rendemen rendah sekali,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, pekan in. Pihaknya menjelaskan, rendemen tebu sekarang ini jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun lalu. Padahal, petani dijanjikan perbaikan harga beli tebu oleh pabrik.

Baca Juga :  Ketua DPRD Ayni Zuroh Siap Lepas Jabatan

Pria yang juga menjabat Ketua Komisi IV bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat (kesra) ini membeberkan, kebijakan pembelian tebu didasarkan nilai rendemen yang rendah dianggapnya tidak berpihak terhadap petani tradisional. Selain itu, sampai kini belum ada kepastian pembelian hasil panenan tebu milik petani asal Mojokerto dan sekitaranya. ’’Harusnya pabrik seperti PG Gempolkrep memberikan kebijakan yang pasti. Dan ada jaminan yang memihak kepentingan petani tradisional,’’ beber dia.

Lebih jauh, Sopi’i polemik tebu tersebut juga disebabkan penentuan besaran rendemen yang praktis ditentukan oleh pabrik. Petani terbilang menjadi pihak yang sulit mendapatkan posisi tawar yang baik. ’’Ya, kalau memang rendemen dimana-mana itu trenya turun. Seharusnya, ada kepastian pembelian dari pabrik. Agar petani ini dapat jaminan yang jelas,’’ tandas dia.

Baca Juga :  Tangkal Banjir di Tengah Kota, Proyek Saluran Air Dikebut

Dibandingkan dengan tempat pembelian tebu petani yang lainnya, pabrik gula di Mojokerto cenderung memberikan harga yang lebih rendah. Padahal, sebut Sopi’i, petani pada awal masa tanam dijanjikan kepastian pembelian tebu. ’’Kalau tidak ada kepastian, paling tidak, tebu petani dibeli dengan sistem beli putus/tunai saja. Agar petani tidak resah,’’ saran pria bertubuh subur ini.

- Advertisement -

Oleh sebab itu, pihaknya mendorong agar pihak terkait baik itu pemerintah daerah, pabrik gula, hingga pengampu kebijakan lainnya turut memikirkan nasib petani tebu tradisional. Di tengah keresahan mereka terhadap panenan tebu yang belum terbeli pabrik. ’’Tidak hanya petani utara sungai saja yang resah. Petani selatan sungai seperti Trowulan hingga Jatirejo juga resah atas kondisi ini,’’ tandasnya. (fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/