alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Menang Lelang Jabatan, Nasib Sembilan Pejabat Menggantung

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab Mojokerto semakin tak berkutik dalam merombak struktur pejabat. Termasuk ketika melantik 9 pejabat tinggi pratama hasil fit and proper test 25 November hingga 16 Desember 2019 lalu.

Selain izin mutasi yang tak kunjung turun, Bupati Pungkasiadi juga harus mempertimbangkan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam mengendalikan sistem birokrasi di lingkungan pemkab selama proses pilkada berlangsung.

Unsur kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis menjadi poin vital yang harus diperhatikan Pung sebagai kepala daerah, sekaligus bakal calon bupati dari unsur petahana. Tercoret dari peserta pilbup hingga pidana menjadi ancaman serius jika Pung tak mengindahkan instruksi.

’’Ada informasi akan ada surat edaran baru dari Mendagri tentang pilkada. Kami masih menunggu surat edarannya untuk dipertimbangkan,’’ tutur Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto, Susantoso.

Susantoso mengakui, restu mutasi dari Mendagri memang tak mudah didapat. Sejak mengurus akhir Desember, sampai saat ini pihaknya belum bisa mengantongi semua rekomendasi pergeseran pejabat. Khususnya bagi jabatan setingkat eselon II yang masih kosong. Bahkan kekosongan jabatan semakin bertambah seiring penahanan Staf Ahli Bupati Zaenal Abidin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (15/1).

Baca Juga :  Waktu Mutasi Makin Tipis, Kini Tinggal Menanti Nyali Pungkasiadi

’’Dua tingkat eselon sudah turun rekomendasinya. Tinggal satu tingkat saja yang belum. Kita sempat mengurus kembali ke kementerian, namun Mendagri masih ada kunjungan ke luar negeri,’’ tegasnya.

Ya, Pung sejatinya masih berkesempatan melantik pejabat. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 2, menjelaskan gubernur, bupati atau wali kota bisa melakukan penggantian jabatan asal mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri.

Hanya saja, persetujuan itu juga dibarengi dengan larangan bagi kepala daerah dalam menggunakan kewenangannya. Baik berupa program maupun kegiatan yang rawan disalahgunakan untuk kepentingan pencalonan di pilkada. Termasuk Pung sebagai bakal calon petahana di pilkada 2020. ’’Kita masih menunggu arahan pastinya,’’ pungkas Susantoso.

Sembilan pejabat dengan nilai teratas dan hingga kini tak kunjung dilantik adalah Camat Jetis M. Iwan Abdillah. Ia  mulus di seleksi jabatan asisten.

Baca Juga :  Inovatif, Ada Papan Sayur Gratis di Desa Gunungsari

Camat Ngoro Mukhamad Hidayad juga melenggang di seleksi kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Camat Gondang Amat Susilo yang sukses di peringkat tertinggi seleksi kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora). Lalu, Kabag Perekonomian Nurul Istiqomah leading di seleksi kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Dispari).

Selain itu, Kabag Kesra Nugraha Budi Sulistya juga tercatat meraih nilai terbaik di seleksi kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Kabag TU Dyan Anggrahini yang mulus di seleksi Staf Ahli.

Ada pula wadir RSUD Prof dr Soekandar Mojosari Djalu Naskutub yang tak tersentuh di posisi tertinggi seleksi Direktur RSUD Prof dr Soekandar Mojosari. Sedangkan, Sekretaris Bakesbangpol Yo’ie Afrida yang mengincar kursi kepala Bakesbang, berada di posisi puncak. Dan yang terakhir, pejabat nonjob pemkot, Noerhono, berada di posisi satu dengan target kursi kepala Satpol PP.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab Mojokerto semakin tak berkutik dalam merombak struktur pejabat. Termasuk ketika melantik 9 pejabat tinggi pratama hasil fit and proper test 25 November hingga 16 Desember 2019 lalu.

Selain izin mutasi yang tak kunjung turun, Bupati Pungkasiadi juga harus mempertimbangkan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam mengendalikan sistem birokrasi di lingkungan pemkab selama proses pilkada berlangsung.

Unsur kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis menjadi poin vital yang harus diperhatikan Pung sebagai kepala daerah, sekaligus bakal calon bupati dari unsur petahana. Tercoret dari peserta pilbup hingga pidana menjadi ancaman serius jika Pung tak mengindahkan instruksi.

’’Ada informasi akan ada surat edaran baru dari Mendagri tentang pilkada. Kami masih menunggu surat edarannya untuk dipertimbangkan,’’ tutur Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto, Susantoso.

Susantoso mengakui, restu mutasi dari Mendagri memang tak mudah didapat. Sejak mengurus akhir Desember, sampai saat ini pihaknya belum bisa mengantongi semua rekomendasi pergeseran pejabat. Khususnya bagi jabatan setingkat eselon II yang masih kosong. Bahkan kekosongan jabatan semakin bertambah seiring penahanan Staf Ahli Bupati Zaenal Abidin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (15/1).

Baca Juga :  Operasional Objek Wisata Tunggu Instruksi Bupati

’’Dua tingkat eselon sudah turun rekomendasinya. Tinggal satu tingkat saja yang belum. Kita sempat mengurus kembali ke kementerian, namun Mendagri masih ada kunjungan ke luar negeri,’’ tegasnya.

- Advertisement -

Ya, Pung sejatinya masih berkesempatan melantik pejabat. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 2, menjelaskan gubernur, bupati atau wali kota bisa melakukan penggantian jabatan asal mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri.

Hanya saja, persetujuan itu juga dibarengi dengan larangan bagi kepala daerah dalam menggunakan kewenangannya. Baik berupa program maupun kegiatan yang rawan disalahgunakan untuk kepentingan pencalonan di pilkada. Termasuk Pung sebagai bakal calon petahana di pilkada 2020. ’’Kita masih menunggu arahan pastinya,’’ pungkas Susantoso.

Sembilan pejabat dengan nilai teratas dan hingga kini tak kunjung dilantik adalah Camat Jetis M. Iwan Abdillah. Ia  mulus di seleksi jabatan asisten.

Baca Juga :  Sopir Bus Maut Dianggap Lalai Bakal Jadi Tersangka

Camat Ngoro Mukhamad Hidayad juga melenggang di seleksi kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Camat Gondang Amat Susilo yang sukses di peringkat tertinggi seleksi kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora). Lalu, Kabag Perekonomian Nurul Istiqomah leading di seleksi kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Dispari).

Selain itu, Kabag Kesra Nugraha Budi Sulistya juga tercatat meraih nilai terbaik di seleksi kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Kabag TU Dyan Anggrahini yang mulus di seleksi Staf Ahli.

Ada pula wadir RSUD Prof dr Soekandar Mojosari Djalu Naskutub yang tak tersentuh di posisi tertinggi seleksi Direktur RSUD Prof dr Soekandar Mojosari. Sedangkan, Sekretaris Bakesbangpol Yo’ie Afrida yang mengincar kursi kepala Bakesbang, berada di posisi puncak. Dan yang terakhir, pejabat nonjob pemkot, Noerhono, berada di posisi satu dengan target kursi kepala Satpol PP.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/