alexametrics
31.1 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Malam Tahun Baru, Tempat Hiburan Wajib Tutup

Petugas keamanan siap mengawal peraturan selama liburan Nataru. Nantinya, pelaksanaan pengawalan itu berupa patroli pengawasan serta pegambilan tindakan. Langkah tersebut merupakan antisipasi terhadap potensi prokes kesehatan hingga gangguan keamanan yang diprediksi akan muncul pada libur akhir tahun kali ini.

Kasatpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono mengatakan, pemantauan serta pelaksanaan peraturan ini melibatkan sejumlah pihak. Selain Satpol PP Kota Mojokerto, pengawalan libur Nataru melibatkan pihak Bagesbangpol, Polri-TNI, serta MUI. Sesuai dengan perturan nanti, lanjut Heryana Dodik, pemantauan serentan akan dilakukan pada tanggal 25 Desember dan 31 Desember.

Peraturan itu nantinya akan menyasar sejumlah tempat hiburan yang akan dilarang beroperasi selama dua hari. Seperti penyelenggara hiburan malam, tempat karaoke, kafe, tempat biliar, panti pijat, serta pelaku bisnis lain. Selain itu, perayaan konvoi dan segala bentuk kegiatan yang menibulkan kerumunan massa akan dilarang.

Baca Juga :  Berhelm Unik, Polisi Ini Kampanyekan Bahaya Korona

”Penyelenggaraan hiburan malam, karaoke, panti pijat, kafe, dan segala kegiatan bisnis wajib menghentikan kegiatannya selama dua hari. Lalu ada pelarangan menyalakan segala jenis kembang api. Pelarangan melaksanakan pawai. Serta terakhir, setiap pengusaha dilarang memaksa pegawainya untuk menggunakan artibut tertentu selama perayaan Nataru,’’ terangnya.

Heryana Dodik mengatakan, pemantauan ini dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi adanya kerawanan sosial dan pemumpukan massa selama libur Nataru. Utamanya kegiatan yang berpotensi melanggar penerapan protokol kesehatan ketat. ’’Kecuali dari kepolisian atau TNI ada atensi yang lain dari keamanan, maka akan dilakukan pemantauan (di luar tanggal 25 Desember dan 31 Desember),’’ terangnya.

Sehingga pengawasan akan difokuskan pada titik-titik keramaian yang berpotensi menjadi tempat kerumunan. Selian itu, mobilitas warga yang diprediksi akan melonggar selama libur Nataru juga membutuhkan perhatian khusus. ’’Yang jelas kalau ada kerumunan massa akan kita bubarkan dulu. Selanjutnya, akan diproses lebih lanjut apakah itu akan didenda atau kalau misalkan memang membahayakan akan dicabut usahanya,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Ning Ita: Dengan Kebahagiaan, Kesejahteraan Mudah Diraih

Menurutnya, penindakan tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman normal baru pada kondisi pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Perwali Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perwali Nomor 47 Tahun 2020. Melalui Pasal 48 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap individu, penanggung jawab kegiatan, maupun pelaku usaha yang melanggar ketentuan prokes dalam perwali ini akan dikenakan sanksi.

Meliputi saksi tindakan paksa pemerintah seperti, pembatasan kegiatan usaha, penutupan atau penghentian sementara sebagian atau kesebulurah kegaiatan usaha, maupun pembubaran kegiatan. Selain itu, juga diterapkan sanksi penyitaan kartu tanda penduduk (KTP), pencabutan izin usaha, denda administratif, hingga sanksi kerja sosial. Hal itu tertuang dalam Pasal 48 Ayat 2. (adi)

Petugas keamanan siap mengawal peraturan selama liburan Nataru. Nantinya, pelaksanaan pengawalan itu berupa patroli pengawasan serta pegambilan tindakan. Langkah tersebut merupakan antisipasi terhadap potensi prokes kesehatan hingga gangguan keamanan yang diprediksi akan muncul pada libur akhir tahun kali ini.

Kasatpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono mengatakan, pemantauan serta pelaksanaan peraturan ini melibatkan sejumlah pihak. Selain Satpol PP Kota Mojokerto, pengawalan libur Nataru melibatkan pihak Bagesbangpol, Polri-TNI, serta MUI. Sesuai dengan perturan nanti, lanjut Heryana Dodik, pemantauan serentan akan dilakukan pada tanggal 25 Desember dan 31 Desember.

Peraturan itu nantinya akan menyasar sejumlah tempat hiburan yang akan dilarang beroperasi selama dua hari. Seperti penyelenggara hiburan malam, tempat karaoke, kafe, tempat biliar, panti pijat, serta pelaku bisnis lain. Selain itu, perayaan konvoi dan segala bentuk kegiatan yang menibulkan kerumunan massa akan dilarang.

Baca Juga :  Berhelm Unik, Polisi Ini Kampanyekan Bahaya Korona

”Penyelenggaraan hiburan malam, karaoke, panti pijat, kafe, dan segala kegiatan bisnis wajib menghentikan kegiatannya selama dua hari. Lalu ada pelarangan menyalakan segala jenis kembang api. Pelarangan melaksanakan pawai. Serta terakhir, setiap pengusaha dilarang memaksa pegawainya untuk menggunakan artibut tertentu selama perayaan Nataru,’’ terangnya.

Heryana Dodik mengatakan, pemantauan ini dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi adanya kerawanan sosial dan pemumpukan massa selama libur Nataru. Utamanya kegiatan yang berpotensi melanggar penerapan protokol kesehatan ketat. ’’Kecuali dari kepolisian atau TNI ada atensi yang lain dari keamanan, maka akan dilakukan pemantauan (di luar tanggal 25 Desember dan 31 Desember),’’ terangnya.

Sehingga pengawasan akan difokuskan pada titik-titik keramaian yang berpotensi menjadi tempat kerumunan. Selian itu, mobilitas warga yang diprediksi akan melonggar selama libur Nataru juga membutuhkan perhatian khusus. ’’Yang jelas kalau ada kerumunan massa akan kita bubarkan dulu. Selanjutnya, akan diproses lebih lanjut apakah itu akan didenda atau kalau misalkan memang membahayakan akan dicabut usahanya,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Sekolah Negeri Kekurangan Guru Agama
- Advertisement -

Menurutnya, penindakan tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman normal baru pada kondisi pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Perwali Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perwali Nomor 47 Tahun 2020. Melalui Pasal 48 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap individu, penanggung jawab kegiatan, maupun pelaku usaha yang melanggar ketentuan prokes dalam perwali ini akan dikenakan sanksi.

Meliputi saksi tindakan paksa pemerintah seperti, pembatasan kegiatan usaha, penutupan atau penghentian sementara sebagian atau kesebulurah kegaiatan usaha, maupun pembubaran kegiatan. Selain itu, juga diterapkan sanksi penyitaan kartu tanda penduduk (KTP), pencabutan izin usaha, denda administratif, hingga sanksi kerja sosial. Hal itu tertuang dalam Pasal 48 Ayat 2. (adi)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/